oleh

Refleksi Penegakan Hukum Dalam Memperingati HUT RI 17 Agustus 2019

Oleh : Riswanto Lasdin, SH, MH, CLA
(Praktisi Hukum / Ketua DPD KAI Sulteng)

PALU TIMUR, PALU, SULAWESI TENGAH, mediapatriot.co.id_Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) 17 Agustus 2019 merupakan perayaan kemerdekaan yang perlu mendapat perenungan mendalam bagi semua elemen bangsa. HUT RI kali ini pasca negara kita baru selesai menggelar pesta demokrasi yakni Pemilihan umum (pemilu).

Selama ini, tanpa kita sadari, peringatan hari kemerdekaan Indonesia hanya menunjukkan fenomena romantisme sejarah. Memang, cerita kemerdekaan Indonesia telah meninggalkan berbagai cerita heroik dalam literatur perjuangan bangsa. Namun, lebih dari itu, kita perlu melakukan renungan lebih jauh.

Hendak kemana pembangunan bangsa diarahkan? Hendak diisi dengan perjuangan yang bagaimana kemerdekaan ini? Hendak dimulai dari mana?

Pertanyaan-pertanyan inilah yang perlu kita renungkan setiap kali kita memperingati hari kemerdekaan RI. Tentunya persoalan bangsa ini yang menuai banyak sorotan adalah penegakan hukum.

Permasalahan hukum di Indonesia berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas mungkin kita akan awali dengan kilas balik cita-cita negara hukum yang dicanangkan oleh para pendiri negara RI dan akan dilanjutkan dengan beberapa permasalahan dan perkembangan reformasi hukum Indonesia ke depan.

Bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari perikatannya dengan penguasa. Ini sejalan dengan konsep positivisme hukum yang memandang bahwa hukum tidak dapat berdiri tanpa didukung oleh kekuatan yang dipatuhi (binding force) dan diancam dengan hukum yang pasti (punishment).

Untuk itulah hukum akan selalu terikat dengan penguasa, bukan untuk didikte dan direkayasa, namun untuk difasilitasi pelaksanaannya.

Melihat potret aktual penegakan hukum saat ini, disatu sisi negara kita terus menerus melakukan reformasi dan pembangunan hukum, namun di sisi lainnya, tingkat kepercayaan masyarakat akan keadilan hukum makin menurut, bahkan slogan dan riak-riak dari berbagai kalangan akan penegakan hukum selalu diarahkan bahwa hukum selalu dijadikan alat untuk menyerang dan membinasakan.

Hal ini sesuai dengan idiom yang pernah dilontarkan Liebknecht yang digaungkan oleh Presiden pertama kita, Ir. Soekarno, yang berbunyi ‘’You cannot make a revolution with lawyers’’. Intinya, revolusi tidak memberikan tempat untuk hukum dan para aktivisnya.

Akhir-akhir ini, negara kita terkonsentrasi perhatiannya dalam berbagai peristiwa yakni menjamurnya pejabat negara terlibat korupsi, oknum hakim, jaksa dan pengacara di tangkap karena kasus suap, hakim di pukul pengacara, oknum polisi terlibat dalam jaringan narkoba, dan yang lebih sedih lagi, masyarakat kecil yang tertindas tanpa adanya solusi yang diberikan dan dimudahkan. Bahkan menunggu adanya kepastian hukum dalam berperkara, masyarakat harus menunggu bertahun-tahun.

Mari kita lihat, negara ini telah cukup lama merdeka, namun hukum pidana dan perdata kita masih banyak mempergunakan hukum bekas negara penjajah, dalam arti negara belum mampu melahirkan KHUPidana dan KUHPerdata yang baru. Sementara itu, produk hukum lainnya atau Undang-undang lainnya, bahkan telah dilakukan beberapa kali perubahan.

Masih begitu banyak lagi persoalan hukum lainnya yang kita hadapi. Dan tentunya hal ini menjadi tanggungjawab semua elemen bangsa sebagai warga negara yang baik.

Pada moment HUT RI tahun ini, ada tiga hal mungkin yang bisa kita jadikan perenungan bersama. Pertama dorongan penguasa negara dalam penegakan hukum berkeadilan tanpa adanya motivasi dari golongan-golongan tertentu untuk mencapai tujuan.

Kedua moralitas dan profesional para penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, pengacara dan hakim. Ketiga kesadaran masyarakat akan kepatuhan penegakan hukum.

Bila ketiga hal ini dapat di jalankan, niscaya negara kita paling tidak mendekati pada cita-cita negara hukum dan cita-cita para pendiri bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, Jayalah Selalu.

Bagikan :