oleh

Mediasi Berlangsung Alot, Standar Pelayanan BLUD RSUD Baubau Tetap Diturunkan

BAUBAU, SULAWESI.MPI_Menindaklanjuti Mosi Tidak Percaya yang diajukan kepada Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Baubau, dr. Nuraeni Djawa, Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau menggelar mediasi, Senin (02/12), diruang rapat BLUD RSUD Baubau, jalan Drs. La Ode Manarfa, Kecamatan Betoambari.

Mediasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Baubau, DR. Roni Muhtar, M.Pd, ini dihadiri Assisten I, Rahmat Tuta; Assisten III, Drs. La Ode Sarafa; Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Dra. Asmahani, M.Si; Kepala Inspektorat, La Ode Abdul Hambali; Kepala BPKAD, Abdul Fatar, SE, M.Si; Kepala BKSDM, Asmaun; Dewan pengawas, dokter dan pegawai BLUD RSUD Baubau.

Sekdakot Baubau, DR. Roni Muhtar, M.Pd, menyampaikan kehadiran pihaknya guna mendengarkan apa yang menjadi keinginan para dokter dan perawat, serta mencari jalan keluar atau solusi dalam menghadapi persoalan yang ada.

Pada kesempatan ini, Direktur BLUD RSUD Baubau, dr. Nuraeni Djawa, mengungkap terkait BPJS, tertundanya apa yang seharusnya dibayarkan diakibatkan tidak adanya perubahan anggaran APBD 2019, sehingga tunggakan yamg harus dibayarkan baru dimasukan pada APBD 2020.

Nuraeni memaparkan dari 781 juta yang harus dibayarkan baru terealisasi sebesar 335 juta. Sisanya belum terbayarkan diakibatkan tidak adanya perubahan anggaran pada APBD 2019, sehingga dianggarkan pada APBD 2020.

Lebih lanjut Nuraeni mengatakan terkait Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), setiap pokja yang ada sudah bekerja namun memang ada beberapa hal yang belum terealisasi dan memang belum semuanya sesuai dengan undang-undang.

Menanggapi apa yang disampaikan Nuraeni, dr. Sadly Salman, yang akrab disapa dr. Maman, dengan tegas menyatakan bahwa apa yang disampaikan Direktur BLUD RSUD merupakan omong kosong belaka.

Ia mengatakan dengan sejumlah bukti yang ada, pengadaan alat-alat rumah sakit dan lainnya tidak sesuai dengan akreditasi.Salah satu bukti yang diperlihatkan pada saat mediasi merupakan pakaian operasi yang sangat tidak memenuhi standar.

Dokter spesialis Obgyn ini menekankan apabila pakaian operasi tersebut dipaksakan untuk digunakan sangat membahayakan pasien yang ada.

Selain itu, dr. Fatahillah, menambahkan apa yang menjadi tuntutan para dokter dan pegawai BLUD RSUD bukan sekedar masalah jasa, namun semua hal-hal yang tidak selesai.

Dokter ahli saraf ini menuturkan bahwa para dokter dan pegawai BLUD RSUD tidak memiliki perosalan pribadi dengan dr. Nuraeni. Dan apa yang dilakukan pihaknya saat ini semata-mata bertujuan untuk memperbaiki yang salah.

Menimpali yang disampaikan dr. Fatahillah, dr. Lukman, selaku juru bicara, kembali menegaskan bahwa pihaknya hanya menginginkan BLUD RSUD Baubau bisa lebih baik lagi dalam pelayanan dan manajemen.

Dokter spesialis penyakit dalam ini menyampaikan dalam penilaian para dokter dan pegawai BLUD RSUD Baubau, kinerja dr. Nuraeni selama setahun ini banyak permasalahan yang timbul yang sangat mempengaruhi kinerja rumah sakit dan sangat berpotensi merugikan negara.

Untuk itu, pihaknya mendesak dr. Nuraeni untuk mengundurkan diri dari jabatannya, dan meminta Pemkot Baubau untuk menempatkan orang yang memiliki kemampuan dalam mengelola manajemen BLUD RSUD sebagai Direktur.

Sementara itu, usai mendengarkan apa yang disampaikan selama mediasi, Sekda Roni, mengutarakan bahwa apa yang menjadi persoalan di BLUD RSUD sesegara mungkin dicarikan jalan keluarnya. Dan akan segera dibentuk tim monitoring dan evaluasi (Monev) terkait persoalan yang ada.Roni berharap para dokter dan pegawai BLUD RSUD tetap menjalankan tugas dan fungsi seperti biasa.

“Kami akan membentuk tim Monev dalam menanggani persoalan yang ada, dan akan sesegera mungkin menindaklanjutinya dengan melaporkannya kepada walikota. Saya berharap tugas dan fungsi rumah sakit bisa tetap berjalan seperti biasanya,” pungkasnya.(dewi)

Editor: dewi

Bagikan :