Pemprov Sulteng Gelar Rapat Fasilitasi Pertimbangan Otonomi Daerah

Bagikan :

PALU, mediapatriot.co.id_Sesuai amanat pasal 18 UUD 1945, otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari penerapan kebijakan desentralisasi. Kebijakan desentralisasi pada dasarnya memiliki dua tujuan utama, yakni tujuan administrasi dan tujuan demokrasi.

Hal ini disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. Longki Djanggola, M.Si, melalui sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Pemerintahan Hukum dan Politik, Ir. H. Moh. Faisal Mang, MM, ketika membuka rapat fasilitasi pertimbangan otonomi daerah, disalah satu hotel di Kota Palu, Selasa (27/11).

Dikatakan, tujuan administrasi mengisyaratkan pemerintah daerah (pemda) untuk menyediakan pelayanan publik secara efektif efisien ekonomis dan akuntabel.

Sedangkan tujuan demokrasi memposisikan pemda sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal, yang secara agregat akan menyumbang terhadap pendidikan politik secara nasional, untuk mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau Civil Society.

Lebih lanjut dikatakan, otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI.

“Untuk itu, pemberian otonomi kepada daerah harus dimaknai sebagai kesempatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan di daerah,” tegasnya.

Ditambahkan, dengan diberlakukannya UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terdapat banyak hal yang harus segera ditindak lanjuti, baik oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

“Yang sangat krusial untuk ditindak lanjuti terkait dengan peralihan kewenangan dan pemetaan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi beberapa penyelenggaraan,” tegasnya.

Terkait persoalan penataan daerah, wacana untuk membentuk daerah otonomi baru, baik untuk menjadi daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota, juga masih terus berkembang hingga saat ini.

“Untuk Sulteng sendiri, antara lain Provinsi Sulawesi Timur, Kabupaten Tomini Raya Moutong, Kabupaten Tampo Lore, Kabupaten Kepulauan Togean, Kabupaten Tompotika, Kabupaten Batui Toili, Kabupaten Pantai barat dan Kabupaten Donggala Utara,” rincinya.

Disamping itu, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta dinamika politik ekonomi dan legal administratif dari penyelenggaraan pemda yang sangat kompleks sering memunculkan masalah masalah baru yang perlu segera dicari solusinya.

“Memperhatikan hal itu, maka fasilitasi pertimbangan otonomi daerah menjadi penting dan strategis. Hal ini guna mengantisipasi dan memberi rekomendasi kebijakan yang inspiratif dan konstruktif kepada kepala daerah dalam rangka implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah,” pungkasnya.

Sementara itu, dalam laporannya panitia mengungkapkan rapat digelar untuk membangun sinergitas hubungan keuangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Serta penanganan terhadap permasalahan penataan daerah, batas daerah dan permasalahan lainnya dalam implementasi otonomi daerah.

Rapat fasilitasi pertimbangan otonomi daerah menghadirkan beberapa narasumber, yakni Kasubdit Fasilitasi DPOD Direktorat penataan Daerah Otsus Kemendagri, Hari Handayani, SH, MSI; Kasubdit Fasilitasi DPOD Ditjen Otda Kemendagri, Hestiani, S.Si, M.Si; Asisten Pemerintahan Sekda Sulteng, Ir. Moh Faisal Mang, MM dan Kebiro Otonomi daerah Sekda Prov Sulteng.(dewi)

Bagikan :