Pekerjaan Prevervasi Rekontruksi Jalan Simpang Lago-Buatan Disinyalir Tanpa Pengawasan

Bagikan :

PEKANBARU, mediapatriot.co.id_Proyek pekerjaan Prevervasi Rekonstruksi Jalan Simpang Lago-Simpang Buatan, Buatan-Siak Sri Indrapura-Mengkapan/Buton (MYC/KI) tahun 2018-2019 disinyalir sebagai proyek rahasia. Hal ini dikarenakan pekerjaan tersebut berlangsung tanpa adanya pengawasan dari pihak kementerian.

Berdalih tanggung jawab kontraktor, ratusan miliar dana anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) untuk prevervasi kontruksi jalan ini juga tak memiliki kejelasan estimasi anggaran.

Hal ini terlihat dengan tidak adanya plang nama proyek pada beberapa item pekerjaan, kecuali di dekat kegiatan pembangunan jembatan senilai kurang lebih 13 miliar.

Dari investigasi media, kegiatan ruas Jalan Simpang Lago Buton seperti pekerjaan jembatan 2 unit, pekerjaan pecing dan penimbunan jalan yang mempergunakan sejumlah alat alat berat, hingga saat ini kegiatan sedang berlangsung pekerjaan.

Namun, pengawas lapangan dari kementrian PUPR (satker wilayah 2 ) disinyalir tidak ada, menurut salah seorang pekerja yang diwawancarai dilokasi kegiatan, bahwa pengawas dari PUPR jarang sekali mengawasi kegiatan dilapangan.

Ironisnya, proyek APBN ini diduga tidak mengunakan tenaga ahli dari kontraktor pelaksana. Hal ini terungkap dari pekerja dilapangan (buruh-red), dimana mereka bekerja seperti biasa saja, tanpa pengawasan dari tenaga ahli yang disediakan.

Akibatnya, pekerjaan pecing yang dibiarkan begitu saja dan bisa mengancam keselamatan pengguna jalan. Seperti kerab terjadi kecelakaan bagi pengguna jalan, diantaranya pada ruas jalan di Desa Dayung.

Menurut pejabat pembuat komitmen 05, Onggung Panjaitan, melalui balasan surat konfirmasi tanggal 6 Desember 2018, dikatakan bahwa pekerjaan tersebut merupakan Prevervasi Rekonstruksi Jalan Simpang Lago- Simpang Buatan. Buatan – Siak Sri Indrapura-Mengkapan /Buton (MYC/KI) tahun 2018-2019 (Tahun Jamak) seperti kegiatan yang sedang berjalan.

Onggung Panjaitan menuturkan, sepanjang masa pelaksanaan, Kontraktor PT Mutu Utama Konstruksi, bertanggung jawab terhadap kelancaran fungsional jalan serta bekerja sesuai sertifikasi teknis yang berlaku. Sehingga perbaikan jalan yang rusak pada daerah pemeliharaan segera ditindaklanjuti penyedia jasa untuk menghindari terjadinya kemacetan bagi pengguna jalan.

Onggun juga membantah bahwa pengawas dari PUPR jarang sekali mengawasi kegiatan dilapangan. Menurutnya, konsultan pengawas PT Wasitan Konsultan Pembangunan, KSO PT Bintang Inti Rekatama, setiap hari berada dilapangan untuk mengarahkan pekerjaan.

Aktifis LSM Forun Sosial Konstruksi Indonesia, Onas, yang turun bersama wartawan dilapangan merasa heran pernyataan PPK 05, Onggung Panjaitan.

Berdasarkan hasil investigasi lapangan, pekerja jelas mengakui pihak pengawas pekerjaan umun dan perumahan rakyat (PUPR), melalui satker wilayah 2 Riau, jarang ke lapangan, begitu juga konsultan pengawas tidak berada ditempat.

“Kita dari LSM minta agar pihak kementrian PUPR, melalui dirjen Bina Marga, bisa meninjau ulang keberadaan Satker dan PPK pada kegiatan tersebut. Karena proyek itu merupakan proyek stategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. (nzr)

editor: dewi

Bagikan :