LSM Perak Soroti Dasar Lelang Proyek Alkes RSUD Haji Yang diduga Rugikan Negara

Bagikan :

MAKASSAR, Mpi.co.id

Pengadaan barang dan jasa (PBJ) Alat Kesehatan (Alkes) RSUD Haji Makassar tahun anggaran 2018 sebesar Rp 22.859.000.000 sudah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Rabu kemarin (9/1/19).

Laporan tersebut dilayangkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pembela Rakyat (PERAK) Sulsel. Dalam laporannya, ada 14 poin dugaan pelanggaran yang berindikasi terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor) yang merugikan keuangan negara.

Namun dalam laporan tersebut, isu Legal Opinion (LO) yang dikeluarkan Kejati Sulsel dalam membalas surat permohonan pendapat hukum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Direktur RSUD Haji Makassar untuk dilakukan proses PBJ dengan metode lelang masih jadi perbincangan hangat dan menuai kritikan.

Pasalnya, LO balasan dari Kejati Sulsel dijadikan dasar pihak RSUD Haji Makassar untuk melakukan metode lelang ULP bukan e-catalog.

Berdasarkan berita acara RKA DAK Kesehatan 2018 yang sudah dibuat dan ditanda tangani pihak RSUD Haji Makassar bersama dengan Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Keuangan RI dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, semua paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa harus lewat metode E-Katalog. Namun, pihak RSUD Haji memaksakan ngotot dilakukan secara lelang.

“Padahal ada petunjuk teknis Permenkes No.63 Tahun 2014 dan PP LKPP No.6 tahun 2016 tentang pengadaan Alkes secara e-catalog dan e-purchasing. Dimana aturan tersebut adalah aturan yang berlaku khusus dalam pengadaan alkes dengan metode e-catalog dan bukan dilakukan secara metode lelang,” ungkap Masran Amiruddin, SH, MH selaku Wakil Ketua LSM PERAK Sulsel, Kamis (10/1/19).

Masran juga menegaskan kalau produk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah harus dilaksanakan, jika tidak maka sudah tentu melanggar yang nantinya bisa jadi tindakan tersebut menjadi perbuatan melawan hukum.

“Jangan mencari pembenaran untuk mensahkan PBJ Alkes ini secara metode lelang. Apalagi berlindung di belakang LO untuk mencari pembenaran agar memuluskan permufakatan jahat dalam tipikor,” terang Mantan Dosen Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari.

Terkait polemik posisi legal opinion, akhirnya membuat Pengacara jebolan YLBH Makassar, Akhmad Rianto, SH yang dikenal aktif membela nasib kaum marginal di Sulsel ini angkat bicara.

“LO ini cuma pendapat hukum, ibaratnya keterangan ahli bukan alasan untuk menggugurkan peraturan yang sudah ada, isi LO berupa argumentasi terhadap norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang masih multitafsir atau kurang jelas, biasanya outputnya adalah berupa rekomendasi terhadap apa yang dimintakan LOnya tersebut. Jadi gak benar itu kalau LO dijadikan dasar hukum,” jelas Akhmad Rianto, pria kalem yang juga Ketua Dewan Pembina LSM PERAK ini.

Lanjut kembali Masran, dengan dipaksakannya PBJ Alkes ini secara metode lelang, pihaknya mencium ada suatu kejanggalan beraroma permufakatan jahat yang dapat merugikan keuangan negara.

“Jangan-jangan ada yang diuntungkan jika PBJ Alkes ini dilakukan dengan metode lelang ?, berarti diduga ada aktor intelektual yang mengatur skenario ini secara sengaja,” bebernya.

Dari balasan surat Kejati Sulsel kepada RSUD Haji Makassar, tidak ada tembusan surat menuju Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun Kementerian Keuangan RI.

“Kuat dugaan kami, Kemenkes dan Kemenkeu tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan akan dilakukanya lelang terhadap beberapa item padahal dua kementerian tersebutlah yang seharusnya dimintai pertimbangan, begitupun dengan diabaikannya RKA yang sudah dibuat dan disetujui bersama. Terlebih lagi aturan Permenkes dan PP LKPP kami duga tidak dijadikan dasar dalam Pengadaan Alkes,” ungkapnya.

Masran juga menduga, yang dijadikan dasar dilaksakanannya lelang adalah LO yang dibuat oleh Tim Jaksa Pengacara Negara Kejati Sulsel.

“Kan yang seharusnya dijadikan dasar pelaksanaan pengadaan alkes adalah peraturan perundang-undangan yang sudah ada,” tegas Masran.

Diketahui dalan proyek PBJ Alkes ini, ada 6 paket pekerjaan. Namun, hanya 2 paket pekerjaan yang dilakukan secara metode e-catalog yakni paket prasarana berupa ambulans dan alat kesehatan CSSD dengan anggaran Rp 3,2 Milyar. sedangkan 4 paket pekerjaan sisanya yakni berupa alat kesehatan yang terdiri dari beberapa item dengan mencapai total anggaran Rp 19 Milyar yang dilakukan dengan metode lelang ULP.

Lebih jauh Masran mengungkapkan, jika ini baru berbicara proses lelang belum lagi masuk ke masalah item, spek dan kualitas Alkes yang dimaksud dimana diduga tenaga kesehatan di RSUD Haji Makassar sudah mengusul barang alkes yang dibutuhkan namun yang dilelang tidak sesuai kebutuhan. Alhasil, diduga terjadi mubazzir anggaran pada proyek ini.

“Dari hasil investigasi tim kami, diduga ada alkes ICU item laparoscopy buatan jerman yang harganya mencapai Rp 3 Milyar namun hanya disimpan di gudang karena tidak terpakai dan merupakan bagian dari proyek Alkes ini,” ungkapnya.

Dari hasil penelusuran LSM PERAK juga, diduga tak jarang para perusahaan farmasi dan Alkes menjanjikan fee kerjasama keuntungan dari 30% hingga 40% dari jumlah pembelian barang.

“Ini pengadaan Alkes, kami duga sudah direncanakan dan sengaja dipaksakan agar dilakukan secara metode lelang karena ada pihak-pihak yang diuntungkan dalam hal ini terutama rekanan, KPA, PPK dan PPTK,” ucapnya.
(*)

Bagikan :