Akankah Jakarta Lepas Dari Pencemaran Udara Di Tahun 2019 ?

 

Mediapatriot.co.id — Jakarta — Sepanjang tahun 2018, kualitas udara di Jakarta berada dalam kadar yang tidak sehat. Berdasarkan catatan alat pengukur kualitas udara di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, sejumlah indikator pencemar bahkan melebihi aturan yang ada dalam Baku Mutu Udara Provinsi Daerah (BMUAD) Jakarta. Angka ini juga melebihi standar yang ditetapkan oleh lembaga kesehatan dunia WHO.

Kelompok masyarakat yang peduli akan udara sehat Jakarta, tergabung dalam Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (IBUKOTA), mengadakan diskusi publik di Kantor Koalisi Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Jakarta, Senin (14/01/2019). Mengangkat tema: “Catatan Kualitas Udara, Akankah Jakarta Lepas dari Pencemaran Udara di Tahun 2019?.

Hadir sebagai Narasumber :
1. Ir. Raden Driejana, MSCE Ph.D, Ahli Pencemaran Udara dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB)
2. Jalal, Pengelola Thamrin School for Climate Change/ Chairperson of Advisory Board Social Investmen Indonesia (SII)
3. Melanie Subono, Aktivis dan Pelaku Seni.

Dalam diskusi publik tersebut dipaparkan bagaimana masyarakat DKI Jakarta menghadapi resiko terkena pencemaran udara dan cara penanganannya.

Pendiri Thamrin School of Climate Change and Sustainability Jalal menekankan agar pemerintah selayaknya memperbaiki kebijakan pengendalian udara, baik di pusat maupun daerah. “Perbaikan kebijakan ini harus mencakup seluruh aspek sumber pencemar, baik sumber bergerak seperti kendaraan maupun sumber tidak bergerak,” ujarnya.

“Instrumen pengendalian pencemaran udara yang baru dari revisi kedua kebijakan tersebut diharapkan bisa menekan pencemaran udara di Jakarta dan daerah- daerah lainnya.Namun agenda perubahan kebijakan pengendalian pencemaran udara belum terlihat kelanjutannya di level nasional,” imbuh Jalal.

“Dalam kasus Jakarta beban polusi udara akan bertambah di Jakarta sendiri dan dari wilayah lain seperti Banten . Keberadaan PLTU menjadi penyebab. Jakarta akan menjadi Ibukota negara yang dikelilingi PLTU baru terbanyak di dunia dalam radius 100km. Tidak adanya koordinasi pengendalian pencemaran udara lintas provinsi bisa berpotensi menambah beban polusi udara di Jakarta,” pungkas Jalal. (fri)

Bagikan :