PEMEKARAN KABUPATEN BARAT MENEMUI TITIK TERANG

Bagikan :

Indramayu, MPI

Perjuangan panjang terkait rencana pemekaran Kabupaten Indramayu Barat (Inbar) hingga memakan waktu 20 tahun dan pergantian UU tentang Pemerintah hingga tiga kali menemui titik terang. Pasalnya langkah untuk mewujudkan keinginan masyarakat Inbar untuk memisahkan diri dari kabupaten induk tinggal satu langkah lagi. Dan diprediksi pada tahun 2020 akan terealisasi seiring dibukanya kembali moratorium pemekaran.Hal itu terungkap saat “Perumusan Persetujuan Bersama Pembentukan Calon Daerah Persiapan Kabupaten Indramayu Barat antara DPRD Kabupaten Indramayu dengan Bupati Kabupaten Indramayu” di aula Ki Tinggil Setda Indramayu, Kamis (17/01/2019).Hadir dalam kesempatan tersebut, Sekda Indramayu, H. Ahmad Bahtiar, Wakil Ketua DPRD, H. Ruslandi, Panitia Pemekaran Kabupaten Indramayu Barat (PPKIB) dan undangan lainnya.

Sekda Indramayu, H. Ahmad Bahtiar menyebutkan  dari tiga proses untuk mewujudkan terealisasinya pemekaran Kabupaten Inbar di tingkat kabupaten, tinggal satu langkah lagi,  yakni persetujuan bersama antara dewan dan bupati. Proses itu selain diproses ditingkat kabupaten, juga di proses di provinsi dan  di tingkat pusat. Untuk proses di kabupaten, pertama persiapan dasar baik kewilayahan maupun kapasitas daerah sudah selesai. Proses  administrasi terkait dengan persetujuan desa/BPD dan lainnya, sudah selesai. “28 Pebruari 2019 insyaallah  akan digelar rapat paripurna persetujuan bersama administrasi antara dewan dan bupati. Kalau itu selesai selanjutnya tinggal proses ke tingkat provinsi. Ketika sudah di Provinsi Jabar, provinsi akan mengusulkan ke Mendagri. Selanjutnya  keluarlah ketetapan penataan daerah persiapan,” kata Sekda didampingi Kabag Otda, Edi Kusnaedi usai pertemuan.

Muara dari pemekaran itu sambung Bahtiar, selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga untuk mendekatkan/memudahkan pelayanan.

Hal serupa dikatakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Ruslandi. Menurutnya, perjuangan masyarakat untuk pemekaran kabupaten Inbar dari kabupaten induk (Indramayu) cukup lama sekira 20 tahun. Dalam waktu 20 tahun itu, UU tentang Pemerintah Daerah juga mengalami perubahan hingga tiga kali. Diawali UU nomor 22, 32 dan perubahan terakhir UU 23/2014.

Memperjuangkan pemekaran Indramayu Barat, sambung politisi dari F PDI ini, merupakan tujuan mulia, karena pemekaran itu untuk mewujudkan percepatan pembangunan/kesejahteraan masyarakat dan pelayanan lebih dekat.  Proses di tingkat kabupaten tinggal satu langkah lagi yakni persetujuan bersama antara  DPRD dan bupati. “Persetujuan antara dewan dan bupati akan dirumuskan melalui sidang paripurna. Sidang paripurna akan digelar pada 28 Pebruari 2019 mendatang,” kata Ruslandi.

Setelah persetujuan DPRD dan bupati akan dilanjutkan ke tingkat provinsi melalui persetujuan DPRD dan gubernur. Dari provinsi, selanjutnya  diajukan ke Kemendagri. “Setelah berkas pemekaran masuk ke Kemendagri, Kemendagri akan menurunkan tim independen  untuk mengkaji, betul tidaknya usulan pemekaran  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kita doakan semoga keinginan pemekaran Kabupaten Inbar dapat terwujud,” kata dia.

Disinggung masih  adanya moratorium pemekaran. “Betul moratorium pemekaran belum di cabut. Kita siap-siap saja. Ketika moratorium dicabut kita sudah siap dan tinggal melangkah,” singgung  Ruslandi.

Sementara itu, Ketua Panitia Pemekaran Kabupaten Indramayu Barat (PPKIB) Sukamto SH, tidak menampik perjuangan untuk memekarkan kabupaten Indramayu menjadi dua kabupaten sangat panjang sekira 20 puluh tahun. Perjuangan dimulai sejak tahun 1999 hingga 2019. “ Jujur, pada pertemuan ini kami merasa bahagia. Hal itu karena keseriusan kabupaten induk. Kabupaten induk sudah tidak setengah hati dan sudah tulus.  Dari rentetan pertemuan diberbagai tempat, rapat kali ini  merupakan anti klimak dari mimpi panjang masyarakat Indramayu Barat akan pemekaran. Mudah-mudahan pemekaran Kabupaten Inbar menjadi kenyataan,” harapnya diamini Sekjen dan Bendahara PPKIB.(Sapro/Deswin)

Bagikan :