Bapera Haltim Kini Soroti Sejumlah Kasus Mantan Kades Marimoi.

Bagikan :

Maba, Maluku Utara-MPI. Barisan Pemuda Rakyat-Halmahera Timur (BAPERA-HALTIM) Provinsi Maluku Utara kini melirik penyelewengan keuangan desa tahun 2016 – 2017, dan 2018. Yang di duga kuat di lakukan Ruslan Gawa selaku mantan Kepala Desa Marimoi Kecamatan Wasile Utara, Kabupaten Halmahera Timur.

Hal ini di sampaikan oleh, Sekertaris Jendral Bapera-Haltim.”Rafsanjani Rasid setelah wartawan menemuinya di sekretariat Bapera mengungkapkan, Selain kepala desa ada juga beberapa staf desa marimoi yang terlibat dalam kasus sebagai pelaku dugaan tersebut yaitu sekertaris desa, bendahara desa, dan ketua badan usaha milik desa (Bumdes)
Ungkap.”Rafsanjani (11/02)

Bahkan pria yang kerap di sapa Dani tersebut, Membeberkan bahwa kasus ini berupa bukti dokumen data – data valid kami pun suda menghimpun setelah berkordinasi dengan Anggota Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Investigasi Negara (DPC-LIN)

Salah satu bukti adalah belanja modal pembangunan gedung PAUD dengan Volume 1 unit yang di anggarkan pada tahun anggaran 2018 senilai Rp.179.027.000 ( Seratus tuju puluh sembilan juta dua puluh tuju ribu rupiah ) sumber dari dana desa ( DD ) tahap II 40% dengan pelaksanaan kegiatan 90 hari namun pembangunan PAUD tersebut tidak di selsaikan,

Adapun beberapa bukti – bukti dokumen lainya yaitu di tahun anggaran 2016 belanja mobiler atau fasilitas kantor desa marimoi, Paud dan di tambah pembentukan dan pengembangan Bumdes dengan total anggaran senilai Rp, 64.322.200 tidak terealisasikan, Dan Tahun anggaran 2017 pengembangan kelompok ternak sapi 20 KK, dan pengembangan Bumdes total anggaran senilai Rp, 295.000.000 tidak juga di realisasikan.

Dalam rangka mendorong sistem pemerintahan yang transparan maupun bersih sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku, Maka kami atas nama Lembaga segera menindak lanjuti surat pengaduan tersebut Atas dasar dengan merujuk pada UU No.8 tahun 1981 tentang kitap undang – undang hukum acara pidana, UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme, UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaiman telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, dan peraturan pemerintah No.71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dab pemberantasan tindak pidana korupsi”, Tutup Dani.

Reporter:Arjun Onga.

Bagikan :