Adat Di Tanah Papua Jangan Digunakan Untuk Kepentingan Politik Praktis

Bagikan :

Mediapatriot.co.id — Jayapura — Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Rakyat Cinta NKRI Provinsi Papua ( DPD Gercin-NKRI Provinsi Papua ) Albert Ali Kabiay meminta dengan tegas kepada elit – elit Politik yang akan maju dan bertarung dalam Pemilihan anggota legislative baik DPR Kabupaten / Kota , DPR Provinsi dan DPR RI atau yang menggunakan daerah pemilihan Papua untuk tidak menggunakan adat sebagai media kampanye, Dewan Adat Papua (DAP) dan Lembaga Masyarakat Papua (LMP) harus steril dari pengaruh politik praktis, jangan mencampuradukkan adat dan politik, ini sangat berbahaya sekali bagi masyarakat adat yang belum paham berpolitik, kasihan masyarakat adat, karena belum tentu yang bersangkutan atau kader politik yang mau maju menjadi wakil rakyat untuk rakyat Papua dapat memperhatikan permasalahan adat,” ungkap Ali Kabiay sapaan akrab Ketua Gercin NKRI Provinsi Papua ini dalam keterangannya Selasa Siang, (12/03/2019).

“DAP dan LMP yang ada di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) serta yang ada di 7 Wilayah adat di Papua harus menolak segala bentuk Politik yang ingin menggandeng adat, adat itu urusannya jauh dari politik serta tidak sama, sebab itu Dewan Adat dan Lembaga Adat di Tanah Papua harus fokus melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai perwakilan masyarakat adat, LMP, DAP di Provinsi , Kabupaten/Kota di Papua harus lebih intens menyerap aspirasi masyarakat adat serta selalu bersinergi dengan MRP, DPRP yang membidangi permasalahan adat di Tanah Papua dan Pemerintah Daerah, masih banyak permasalahan hak – hak adat dan ulayat, serta hutan adat di Papua yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh Lembaga Adat, serta Perwakilan Adat di Papua, kita tahu bahwa kehidupan masyarakat asli Papua sangat berpengaruh dengan nuansa adat, kultur, serta budaya leluhur nenek moyang, untuk itu biarlah adat berjalan pada jalurnya saja,” ungkap Ali Kabiay.

Ali Kabiay juga mengatakan bahwa jangan memperkisruh situasi Politik menjelang Pileg dan Pilpres 2019 dengan menggabungkan Politik dan adat, tidak ada aturan di Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) RI, yang mengharuskan Kampanye politik, serta mencari massa lewat jalur adat, hargailah masyarakat adat Papua, kalau agama di negeri ini sudah terkontaminasi oleh pengaruh politik, biarlah adat berjalan sendiri dijalurnya sebab tidak mungkin rel kereta api dipergunakan untuk mobil dan motor, ini adalah analogi yang tepat, sebab yang bisa berjalan di atas rel hanya kereta api, untuk itu masyarakat adat harus tegas serta cerdas dalam menilai masuknya unsur Politis ke dalam tatanan adat.

“Mari jaga perdamaian dan persaudaraan adat di tanah Papua dengan tidak menerima Politik ke dalam adat, adat istiadat masyarakat Papua harus menjadi contoh yang baik untuk saudara – saudara kita yang datang dari luar Papua dengan berbagai adat istiadat mereka, sebab sudah banyak korban politik yang berjatuhan dari masyarakat adat di Papua, mari kita jaga perdamaian masyarakat adat di Papua yang sudah ada dan terjalin selama ini.” pungkas Ali Kabiay. (fri)

Bagikan :