POLITISIR BODI FIBER BERBAUR OKNUM CALEG PARTAI DEMOKRAT JADI SOROTAN KNPI SULA

Bagikan :

 

(Foto:Lokasi dan bukti bodi fiber)

MALUKU UTARA.CO.ID- Pemerintahan Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula telah merealisasikan Program Pemberdayaan masyarakat dengan iatem pengadaan 10 (Sepuluh) Buah Perahu Fiber yang akan dibagikan kepada nelayan desa bajo yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Angran Dana Desa (ADD) Tahun 2018, Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terindikasi politik praktis pada tanggal 17 April 2019 Mendatang.

Anggran dan pendapatan belanja Desa (APBDES) Tahun 2018 dengan item program pemberdayaan pengadaan 10 perahu fiber tersebut terindikasi dipolitisir oleh salah satu oknum Aparat Desa Bajo berinisial B.HH Alias Bobi untuk menangkan salah satu Calon Anggota DPRD Partai Demokrat di Daerah pemilihan II Kabupaten Kepeluan Sula.

Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu Masyarakat Bajo kepada sejumlah Awak media pada saat investigasi di lapangan yang enggan namanya tidak dikorankan Jumat. (5/4/2019). menurutnya, Oknum Aparat Desa B.HH tersebut mendatangi dirinya beberapa hari lalu dan mengatakan kepadanya bahwa, Bapak akan mendapat bantuan satu Perahu Fiber yang di lengkapi mesin 15 PK bermerek Yamaha, oleh pemerintah Desa Bajo, tetapi ada beberapa persyaratan yang harus bapak penuhi yakni memenangkan salah satu Caleg Dapil II dari Partai Penguasasa (Demokrat) di desa bajo.

Lanjutnya, Oknum Aprat Desa B.HH menambahkan bahwa, kalau di desa bajo Bapak memberikan 20 suara untuk salah satu Caleg dari partai Demokrat Dapil II Kepsul maka Perahu Fiber secara lansung diberikan kepada bapak dan seteron bulanan ke desa pun kami kurangi dari angka per bulan Rp.1000.000., maka akan di kurangi sesuai kesepakatan kita secara bersama-sama. ungkapnya.

Secara terpisah, Ketua Bidang Desa DPD KNPI Kepsul M Rismit Teapon, menyampaikan bahwa sangat di sayangkan salah satu Oknum Aparat Desa tersebut yang diduga terlibat politik praktis dan menggunakan aset desa kepada partai penguasa di kepsul, sehinggah itu kata Rismit, Atas nama DPD KNPI Kepsul meminta kepada Bawaslu Kepsul agar segara menginfestigasi dan dimintai keterangan kepada oknum Aprat Desa Bajo tersebut,

selain itu, DPD KNPI juga meminta kepada kedua lembaga Pemerintah Desa yakni Ketua PAPDESI dan APDESI Kepulauan Sula segera mengevaluasi sejumlah aparat desa yang saat ini terlibat dalam politik praktis, menurut Rismit, seharusnya Lembaga Pemerintah desa dapat menertibkan seluruh Aparat desa di kepsul pada pesta demokrasi tahun 2019 mendatang. Tegas Rismit. (Red Mg)

Bagikan :