“MENGAWAL INTEGRITAS PEMILU, HAK PILIH, AKUNTABILITAS DANA POLITIK DAN PENEGAKAN HUKUM PEMILU”.

Bagikan :

“MENGAWAL INTEGRITAS PEMILU, HAK PILIH, AKUNTABILITAS DANA POLITIK DAN PENEGAKAN HUKUM PEMILU”.

Tema diatas adalah diskusi media di hotel Ashley jalan KH.Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jum’at (5/4/2019), yang diselenggarakan oleh SETARA Institute.

Pemilu merupakan arena demokratis yang paling legimate untuk mengkonversi kedaulatan rakyat menjadi otoritas-otoritas politik dan ketatapemerintahan oleh institusi-institusi negara demokratis. Dengan demikian, kualitas dan kedalaman Demokrasi sebuah negara ditentukan oleh legalitas dan integritas pemilunya.

Untuk mengawal Integritas Pemilu 2019, sebagai bagian dari kontribusi elemen masyarakat sipil mengingatkan otoritas-otoritas terkait bergegas dan bertindak melakukan penanganan preventif dan koersif jika terjadi pelanggaran pidana pemilu, SETARA Institute sebagai penyelenggara acara diskusi Media dan mengundang rekan rekan wartawan dan jurnalis, dengan narasumber yang hadir ; Hasyim Asy’ari (Komisioner KPU), Titi Anggraini ( Direktur Eksekutif Perludem), Kaka Suminta (Sekjen KIPP), Fritz Edward Siregar(anggota Bawaslu), Brigjen Pol Dr.Nico Afinta (Karobinopsnal Bareskrim Polri), Beny J.Mamoto(Pengamat Analisis Transaksi Keuangan), Irjen Pol.Firman Shantybudi(Deputi Pemberantasan PPATK).
Sambutan pembukaan acara oleh Bapak Hendardi sebagai Ketua SETARA Institute, dilanjutkan dengan diskusi media yang bertema” Mengawal Integritas Pemilu”.

Kerjasama KPU dan PPATK, Laporan dana kampanye yang merupakan salah sumber dari partai politik yang bisa beramsusi transfer antar bank walau asumsi dana melalui darat tampak lebih banyak yang terjadi, menurut Komisioner KPU jumlah money politik dan pelaku sejarah money laundry bukan hal.baru dalam kampanye pemilu.

Menurut Sekjen KIPP Kaka Suminta mengenai dana kampanye yang menjadi dasar pertanyaan Kaka Suminta, siapa yang mengawasi soal dana dana dan PPATK? Bicara Integritas adalah ruang khusus soal celah dan penyelenggara pemilu dan daftar pemilih, banyak sekali yang dihadapi karena tidak penanganan dan minta Alima, silakan kembali ke kampung halaman tapi banyak perlakuan yang tidak sama, termasuk permasalahan sebagai bangsa jadi problem hasil keputusan MK memberikan ruang yang luas dan tidak boleh ada hambatan untuk hak pemilih tentunya.
Saat ini mulai dari APK untuk Kampanye yang ditentukan maksimal tidak lebih dari 60 ribu tapi masih ada soal pemberian APK para peserta mengabaikan hal tersebut melebihi aturan bahkan bisa bernilai jutaan rupiah termasuk pengabaian hukum tentunya.

Menurut Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari, soal daftar pemilih, KPU merumuskan untuk menghindari mobilisasikan pemilu, kalau ada pemilih sudah terdaftar di DPT akan berkurang Hak pilihnya bila pindah atau lintas daerah atau dapil DPR provinsi akan kehilangan hak pilih.
Untuk pemilih diluar negri ada 3 kategori, pertama Tps luarnegri adanya dikantor KBRI, kedua KSK kotak Suara Keliling dan daftar pemilih sudah ada , ketiga metoda melalui Suara Pos ujar Hasyim Ashari mengakhiri pembicaraan.(Ine)

Bagikan :