ATURAN BERUBAH, DPMD KAB. SUKABUMI ADAKAN BINTEK

Bagikan :

SUKABUMI- Dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pengganti
Permendagri 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Maka setiap desa perlu menyesuaikan sistem penggelolaan Keuangan desa baik mulai perencanaan, realisasi hingga pelaporan,

Dalam perubahan permendagri tersebut ada beberapa ketentuan yang di rubah, sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi selaku pembina desa perlu penyesuaian dan penyelarasan sistem keuangan desa yang berbasis Aplikasi.

Upaya tersebut dilakukan Dinas PMD dengan menggelar Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset Desa yang digelar selama 2 hari sejak Senin kemarin hingga hari ini di Hotel Sukabumi Indah.

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Sukabumi, H.Tendy Hendrayana, S.IP.,M.Si teraebut menghadirkan 60 orang peserta para Operator System Keuangan Desa (Sikeudes) yang mewakili masing – masing Desa se Kabupaten Sukabumi .

Tendy Hendrayana menjelaskan bahwa peraturan baru di sesuaikan denagan aturan dan turunya yang baru

” Mekanisme baru akan mengakibatkan penyesuaian secara sosial dan teknis di lapangan. Dalam hal ini pengelola keuangan di desa juga harus menyesuaikan tata kelola keuangan yang sudah berjalan selama ini dengan aturan dan mekanisme yang baru” jasnya

Ditempat yang sama Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa Hj. Eli Sopiani, S.IP, MM dalam laporannya mengatakan bahwa diadakannya Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset Desa ini sebagai upaya untuk mendorong tata kelola Desa yang transparan dan akuntabel.

“Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong tata kelola Desa yang transparan dan akuntabel. Sehingga melalui Bimtek ini dapat mengetahui dan melaksanakan tugas dan fungsi yang benar sesuai undang – undang yang berlaku” ungkapnya

Untuk itu lanjut Eli, semua peserta hadir dengan membawa laptop.

“Bintek bukan hanya teori saja, tetapi kita langsung praktek memasukkan data yang telah dibuat, awalnya akan kesulit, tetapi jika langsung praktek akan lebih paham dan mudah sehinga berdampak pada perencanaan maupun pelaksanaan yang akurat dan tepat waktu, kalau masih ada kendala bisa berkoordinasi ke kami. ”jelas nya.

Sementara itu, Jadi Setiawan S.IP.,M.Si selaku Kepala Seksi Penatausahaan Keuangan dan Aset Desa, mencatat adanya perubahan mendasar pada sistem Pengelolaan Keuangan Desa saat ini diantaranya ;
1. Pencatatan akutansi keuangan menggunakan metode Basis Kas. Artinya, transaksi keuangan baru dicatat jika sudah terjadi penerimaan atau pengeluaran. Sebelumnya menggunakan basis akrual yang mencatat semua transaksi meskipun belum ada pengeluaran atau penerimaan kas,

2. Pengelola keuangan diharuskan berasal dari perangkat desa yang terdiri dari Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi). Dalam hal ini sebenarnya Kabupaten sudah mengatur (melalui Perbup 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa) mengenai adanya unsur masyarakat yang masuk menjadi tim pelaksana kegiatan. Penatausahaan atau fungsi perbendaharaan dilakukan oleh Kaur Keuangan, sebelumnya oleh Bendahara.

3. Terdapat perubahan struktur kodifikasi Bidang, Sub Bidang, Kegiatan, Jenis Belanja, Obyek Belanja, hingga item belanja/pengeluaran. Struktur ini termasuk penentuan kode rekening yang baku hingga item belanja dalam rancangan anggaran. Penambahan item yang dinamis (di luar kebakuan) hanya disediakan nomor kode rekening 90-99 saja. Terlihat ambisi yang tinggi untuk kepentingan agregasi secara nasional.

4. Terdapat tambahan format dokumen penganggaran, pelaksanaan, hingga laporan realisasi dan pertanggungjawaban. Dokumen tambahan tersebut selain yang sudah termuat dalam Permendagri 113/2014 yang meliputi: DPA, RKA, RKK, RAK, Buku Pembantu Panjar, laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan, Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), dan laporan program sektoral.

5. Adanya kewenangan BPD untuk menolak RAPBDesa.
6. Kewenangan pembinaan dan pengawasan bukan hanya pada level kabupaten dan provinsi, tetapi hingga level Kementerian, pungkasnya.

“Dalam Bimtek ini ada saran dari tim teknis agar Kepala Desa tidak sering mengganti operator. Karena hal tersebut akan semakin menyulitkan” terangnya

Jadi mengaku Pihaknya akan bekerja sama dengan BPKP dan Inspektorat untuk selalu memonitor pelaksanaan penggunaan anggaran ditiap tiap desa

Wartawan : Sopandi
Editor : Hamdanil Asykar

Bagikan :