PANITIA POKJA UKPBJ INDRAMAYU TIDAK MENDAPATKAN HONOR PANITIA LELANG

Bagikan :

Indramayu, MPI
Panitia Pokja ULP yang sekarang berganti nama Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.

Panitia UKPBJ Pemda Indramayu, Kabag Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu. Anggoro Purnomo ST mengatakan penetapan panitia UKPBJ sejak januari dan mengikuti aturan KEPRES No 16 Tahun 2018. Anggota panitia pokja hanya berjumlah kurang lebih 5 orang, yang telah memegang sertifikat seIndramayu hanya 25 orang yang telah mempunyai sertifikat dan telah menjabat Eselon 2, Eselon 3 ada yang sudah pensiun, panitia melaksanakan pekerjaan tender di Kabupaten Indramayu, pelaksanaan lelang tergantung usulan dinas terkait mana yang harus dilelang.

Panitia lelang tidak boleh dari orang luar dan harus mengikuti aturan, anggota pokja harus dari fungsional non teknis dan teknis struktural, namun dikarenakan belum ada orang dari fungsional yang mempunyai sertifikat jadi sementara yang ada aja dulu.

Narasumber salah satu pemborong Indramayu berinisial (P) yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan kenapa panitia pokja lelang hanya satu pintu kebijakan yang dilakukan dikarenakan amanat Peraturan Perpers No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Tidak bisa pemborong dapat mengikuti lelang jika belum adanya ketetapan dari dinas mana pekerjaan yang dapat dilelang suatu pekerjaan.

Di sisi lain Panitia lelang merasa tidak mendapatkan honor yang bebanya melebihi kapasitas, merasa tidak mendapatkan perhatian kesejahteraan berupa honor dari pemerintah daerah dan akan mengundurkan diri dari kepanitiaan lelang, namun keuntungan dari panitia lelang diluar honor mendapatkan persentase 2-3 % dari nilai lelang. Padahal sudah ada pekerjaan yang sedang dilelang jika panitia lelang mengundurkan diri bagaimana pertanggung jawabanya.(Deswin Nazamudin)

Bagikan :