Jelang Pemilu 2019, Kapolda Sulteng Berikan Pembekalan Pasukan BKO PAM TPS

Bagikan :

PALU, SULAWESI TENGAH, mediapatriot.co.id_Dalam rangka menindaklanjuti kebutuhan personil Polri yang akan melaksanakan pengamanan Tempat Pemungutan Suara ( TPS ) pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2019, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tengah (Sulteng), Brigjen Pol Drs. Lukman Wahyu Hariyanto, M.Si, memberikan pembekalan dan motivasi kepada Pasukan BKO Polda Sulteng yang akan diperbantukan ke seluruh wilayah jabupaten/kota di Sulteng untuk membantu Polres jajaran dalam pengamanan TPS.

Pembekalan yang digelar dilapangan apel Polda Sulteng, Kamis (11/04), dihadiri 1.551 Personil Polda Sulteng bersama Wakapolda Sulteng, Kombes Pol Drs. Setyo Boedi Moempoeni Harso, SH, M.Hum; Irwasda Polda Sulteng, Kombes Pol Drs. Arief Syarief Hidayat, M.Si; Pejabat Utama Polda Sulteng, Para Pamen.

Pasukan BKO PAM TPS Polda Sulteng ini berasal dari seluruh satuan kerja yang ada di Polda Sulteng akan menuju tempat penugasan yakni seluruh wilayah Polres jajaran Polda Sulteng pada tanggal 13-14 April 2019.

Dalam amanatnya, Kapolda menghimbau kepada seluruh anggota BKO Pam TPS agar segera melapor kepada Kapolres setempat setibanya diwilayah penugasan.

“Segera melapor ke Kapolres setempat begitu tiba ditempat penugasan. Dari Polres saudara akan disebar ke lokasi-lokasi TPS. Dilokasi TPS segera kenali siapa KPPS, petugas linmas, petugas TNI, Kepala Desa, Ketua RT/RW dan minta nomor kontak mereka agar memudahkan komunikasi apabila ada permasalahan dilapangan. Serta pelajari tipologi wilayah penugasan dengan menggalang potensi masyarakat yang ada. Jaga sikap prilaku saudara sebagai anggota Polri. Laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dengan misi untuk mengamankan dan mengawal pelaksanaan Pemilu 2019 sampai di TPS,” himbau Kapolda.

Kapolda juga menegaskan pada saat hari H, petugas PAM TPS harus datang lebih awal, cek kesiapan di TPS dan mengkoordinasikan kembali untuk mengetahui kesiapan dan hambatan yang mungkin terjadi dengan KPPS, lakukan koordinasi pengamanan dengan linmas, TNI dan komponen pendukung lain yang ada di TPS.

“Perlu dipahami bahwa apabila ada permasalahan didalam lokasi TPS itu bukan menjadi domain petugas BKO PAM TPS tetapi apabila atas permintaan atau ijin dari ketua KPPS, baru petugas Pam TPS dapat memasuki lokasi Pungut Suara. Tugas utama Petugas Polri pam TPS adalah mengamankan lokasi yang ada diluar TPS yang memungkinkan terjadinya ancaman yang dapat mengganggu berlangsungnya pelaksanaan pemungutan suara di TPS,” tegasnya.

Selain itu, Kapolda juga menyampaikan bahwa tugas pengamanan TPS merupakan tugas dimasa Operasi khusus, sehingga apabila ada anggota yang tidak melaksanakan tugas atau meninggalkan tanggung jawab sebelum tugas selesai maka akan diberikan sangsi tegas dengan hukuman dua kali lipat sesuai ketentuan perundang undangan.

“Karena ini merupakan tugas operasi khusus maka sanksi berat menanti apabila tidak melaksanakan tugas atau meninggalkan tanggungjawab sebelum tugas selesai,” tandas Kapolda.

Sementara itu, Kabidhumas Polda Sulteng, AKBP Didik Supranoto, SIK, secara terpisah mengatakan Pasukan BKO Pam TPS dari Polda Sulteng sengaja digeser pada H-3 dan H-4 sebelum Voting day. Hal ini bertujuan agar anggota yang bertugas pengamanan TPS bisa segera beradaptasi dan mengenali lingkungan penugasannya. 4.675 personel Polri dibantu 800 petsonel TNI akan mengamankan 9.191 TPS.

“Jumlah perkuatan TNI-Polri yang dilibatkan dalam pengamanan tahap Pemungutan suara ini adalah Pers Polres jajaran sebanyak 3.124 Pers dan BKO Polda Sulteng berjumlah 1.551 Personel,” ungkapnya.

Ia menambahkan, untuk TPS, berdasarkan pemetaan dan identifikasi telah dikelompokan menjadi 3 kategori TPS, yakni TPS kurang rawan, TPS rawan dan TPS sangat rawan.

Diuraikan, untuk TPS kategori kurang rawan, sebanyak 7.927 TPS, diamankan dengan Pola 2 : 8 : 4, yang artinya 2 anggota Polri bersama 8 linmas mengamankan 4 TPS.

Pada TPS kategori rawan, sebanyak 1.030 TPS, diamankan dengan Pola 2 : 4 : 2, yang artinya 2 anggota Polri bersama 4 linmas mengamankan 2 TPS.

Sedangkan untuk TPS kategori sangat rawan, sebanyak 234 TPS, diamankan dengan Pola 2 : 2 : 1, yang artinya 2 anggota Polri bersama 2 anggota linmas mengamankan 1 TPS.

“Semoga dengan tersebarnya personil Polri, TNI, Linmas dan potensi masyarakat lain pelaksanaan Pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berlangsung dengan aman, damai dan sejuk,” tuturnya.

Ia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulteng untuk ramai-ramai datang ke TPS dan gunakan hak pilihnya sesuai hati nurani.

“Jangan takut untuk datang ke TPS. Apabila ada intimidasi, pengancaman atau ada yang melarang datang ke TPS segera Lapor kepada anggota TNI-POLRI. Karena TNI-POLRI bertugas mengawal dan mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019 sampai di TPS,” tegasnya.

Ia juga berharap agar masyarakat tidak melayani atau menerima pemberian uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan yang biasa (Money Politic). Karena merupakan tindak pidana yang diancam pasal 523 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan pidana penjara 3-4 bulan dan denda Rp 36 Juta-Rp 48 Juta.

“Laporkan oknum-oknum yang mempunyai rencana “serangan fajar” tersebut ke satuan tugas (satgas) Kepolisian yang dibentuk dalam rangka memelihara Kamtibmas dalam Operasi mandiri Kewilayahan. 398 personil Polri diturunkan untuk mendukung pelaksanaan Operasi Mantap Brata Tinombala-2019 Polda Sulteng,” pungkasnya.(dewi)

Bagikan :