Di Duga langgar aturan pemilu “pemuda peduli demokrasi akan lapor Safrin Gailea ke Bawaslu

Bagikan :

 

Kordinator Pemuda Peduli Demokrasi.

Ternate. MPI Com — Berakhirnya masa kampanye pemilu 2019 pada 13 April kemarin  maka  juga berakhirnya seluruh aktifitas kampanye baik Pilpres maupun Pileg dihentikan, termasuk di media sosial facebook, Instagram, WA, Line, Twiter,Ternate 19/4,2019.

Bagi yang masih melakukan kampanye diluar jadwal yang ditentukan terutama media sosial akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang ada.

Kepada MPI kordinator Kordinator  Pemuda  Peduli Demokrasi (PPD) Rahmat Firmansyah  mengatakan”Komisi Pemilihan Umum (KPU)  telah menetapkan sejak Hari Minggu tgl 14 April sampai hari pencoblosan pada Rabu, 17 April sebagai masa tenang. Saat masa tenang, seharusnya kegiatan kampanye baik di ruang publik, di media massa maupun media sosial dilarang” tuturnya.

Akun Safrin Galilea yang berkampanye saat Minggu tenang.

Lanjut” Larangan tersebut sesuai dengan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 53 Ayat 4 bahwa “Selama masa tenang media cetak, media elektronik, media dalam  jaringan, media sosial dan lembaga penyiaran di larang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri peserta pemilu dan atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu”bebernya

“Hal demikian juga di pertegas dalam PERBAWASLU No. 28 Tahun 2018 tentang pengawasan Kampanye Pasal 36 Ayat 2 huruf b :” Selama masa tenang media cetak, media elektronik, media dlm jaringan, media sosial dan lembaga penyiaran di larang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri peserta pemilu dan atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.
Aturan ini berlaku bagi timses, caleg maupun paslon yang terlibat dalam Pemilu 2019 dan terdaftar di KPU”

Firmansyah juga menguraikan”Aturan tersebut juga bukan hanya mengatur larangan iklan kampanye di media sosial namun juga semua konsep kampanye. Prinsipnya masa tenang tidak diperbolehkan kampanye untuk semua metode kampanye”.

Untuk itu Pemuda Peduli Demokrasi Kabupaten Kepulauan Sula mendesak Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula untuk segera memproses dugaan pelanggaran kampanye pada  media sosial (Facebook dengan akun atas nama Saf Gailea)  pada tgl 16 April 2019 sekitar pukul 19.15 WIT,  oleh Safrin Gailea  Caleg DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Dapil I Kecamatan Sanana dari partai Nasdem.

Yang mana telah nyata yang bersangkutan melanggar ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 pasal 267 ayat 1 & 2 yg juga ketentuan pidana nya sudah di atur dalam pasal 492 bahwa : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)” bebernya.

Dia juga mengecam kepada Bawaslu”Jika masalah tersebut tidak di seriusi oleh Bawaslu Kepulauan Sula, maka kami akan melakukan demonstrasi dan mosi tidak percaya terhadap Bawaslu Kepulauan Sula dan akan kami laporkan ke DKPP”tutupnya.

Bagikan :