GANTI BUPATI DAN PEMEKARAN

Oleh: Bayu Risnandar, Ketua Umum Forum Koordinasi Daerah Percepatan DOB se Jawa Barat

Bagi para pegiat Pemekaran, momentum Pilkada 2020 merupakan salah satu peluang terbaik. Inilah kesempatan untuk memilih Calon Bupati Sukabumi yang berpihak pada pemekaran. Baik untuk Jampang maupun Sukabumi Utara.
Seperti diketahui, setelah dirubahnya UU 32 tahun 2004 menjadi UU 23 tahun 2014 maka seluruh persyaratan yang mengacu pada PP 78 tahun 2007 harus menyesuaikan dengan UU baru.
Memang RPP Desain Besar Penataan Daerah dan RPP Penataan Daerah sebagai turunan dari UU 23 tahun 2014 belum ditetapkan (Moratorium), tetapi proses pemekaran yang merupakan kegiatan Penataan Daerah seharusnya tetap dikerjakan.
Bupati Sukabumi saat ini seharusnya melakukan pembaruan persyaratan menyesuaikan dengan UU 23 tahun 2014. Sehingga pada saat 2 RPP itu ditetapkan (Moratorium dicabut) CDOB Jampang dan Sukabumi Utara sudah berada di garis terdepan. Atau sudah tinggal memohon pada Pemerintah Pusat untuk ditetapkan menjadi Daerah Persiapan Otonom Baru.
Sebenarnya Bupati Sukabumi masih punya waktu untuk menunjukkan dukungannya pada Penataan Daerah (Pemekaran). Jika saja Pa Marwan Hamami memiliki niat, sangat mungkin saat ini beliau mulai melakukan Penataan Daerah dengan melakukan proses pemekaran. Jika hal besar itu dikerjakan, maka para pegiat Pemekaran akan tidak punya alasan untuk Ganti Bupati.
Tetapi jika tetap tidak melakukan proses pemekaran, bisa dipastikan isu pemekaran tetap akan jadi beban yang berat bagi petahana. Bupati tetap akan sulit mencari jawaban dari tudingan tidak mendukung Pemekaran.***

Bagikan :