KEADILAN UNTUK ADELINA DAN SELURUH BURUH MIGRAN INDONESIA HUKUM P3MI PENAHAN DOKUMEN DAN BERIKAN HAK GANTI RUGI BAGI BMI

Bagikan :

Aksi kedutaan Malaysia.jakarta.29 04 2019
Memperingati Hari Buruh Sedunia 2019.

AKHIRI KEMISKINAN, CIPTAKAN LAPANGAN KERJA DAN BERIKAN PERLINDUNGAN SEJATI BAGI BURUH MIGRAN DAN KELUARGANYA

Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), organisasi massa mantan dan keluarga buruh migran di Indonesia dan anggota dari Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI), mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional 2019. Sejarah membuktikan bahwa hanya melalui perjuangan, buruh sedunia

mendapatkan hak 8 jam kerja dalam sehari. Namun sampai saat ini tidak semua buruh migran menikmati hak ini. Buruh migran juga belum diakui sebagai buruh. Jam kerja yang panjang (24 jam harus siap melayani majikan), kondisi kerja yang tidak layak, upah yang rendah (bahkan banyak buruh migran Indonesia tidak menerima gaji), dan rendahnya perlindungan pemerintah dan menghadapi berbagai diskriminasi dari negara penempatan.

Adelina Sau (21), adalah salah satu dari buruh migran korban (martir) dari NTT, dipekerjakan sebagai Pekerja Rumah Tangga selama 2 tahun di Malaysia. Selama bekerja ia disiksa, tidak dibayar dan ditelantarkan oleh majikan. Dua bulan sebelum ditemukan dengan tubuh lemah penuh luka sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit, ia dipaksa tidur di kandang anjing. Ia akhirnya meninggal pada tanggal 12 Februari 2018 karena kegagalan sejumlah organ tubuh yang dipicu anemia parah. Adelina hanyalah salah satu dari 155 buruh migran yang meninggal dunia selama tahun 2018. Dari jumlah tersebut 105 Buruh Migran Indonesia dari NTT, sebanyak 95 orang (90%) meninggal di Malaysia dan mayoritas kasus tidak diurus secara hukum. Kasus Adelina diurus secara hukum namun Ironinya majikan Adelina diputus bebas.

Kami Keluarga Besar BUruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) mengecam pemerintah Malaysia yang telah memutus bebas majikan Adelina Sau. Pembebasan tersebut adalah sikap diskriminatif, semena-mena dan penghinaan terhadap buruh migran yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan di Malaysia. Kami juga menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk segera memperjuangkan dengan segala cara agar kasus Adelina dibuka kembali sampai majikan mendapat hukuman berat dan keluarga mendapatkan hak yang selama ini belum terpenuhi serta ganti rugi atas kematian Adelina.

Kasus Adelina hanyalah salah satu contoh kasus pekerja rumah tangga yang tidak mendapatkan perlindungan. Karena kebijakan yang digadang – gadang melindungi buruh migran (UUPPMI No.18 tahun 2017) masih mendiskriminasikan pekerja rumah tangga sebagai sektor terbesar untuk melaksanakan kontrak mandiri. PRT migran masih dipaksa menggunakan P3MI untuk mencari pekerjaan. Padahal selama ini P3MI adalah pokok dari berbagai permasalahan yang dihadapi BMI seperti pungutan biaya berlebih, penahanan dokumen, pemberian training yang tidak sesuai dengan kebutuhan dinegara penempatan, serta tidak memberikan informasi yang benar mengenai hak buruh migran dan kemana BMI harus mengadu ketika menghadapi masalah. UUPPMI No.18 Tahun 2017 mengabaikan hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan menolak mengakui Pekerja Rumah Tangga (di dalam dan luar negeri) sebagai pekerja formal dan meniadakan hak-hak PRT. Pemerintah mempertegas menolak memberikan perlindungan sejati bagi PRT Migran dengan menolak meratifikasi Konvensi ILO C189 yang menjamin hak PRT sebagai pekerja.
Hampir semua buruh migran yang keluar negeri harus menyerahkan dokumen pribadi seperti KTP, KK, Akte, Surat Nikah yang semuanya asli. Dokumen ini menjadi agunan agar BMI mau membayarkan potogan agen seperti yang diminta oleh P3MI. seharusnya dokumen pribadi tidak boleh ditahan oleh P3MI, karena dokumen adalah hak pribadi. Walaupun P3MI melakukan itu namun sampai saat ini tidak ada satupun P3MI yang mendapatkan sangsi dan hukuman.

Berbagai kasus yang menimpa BMI sampai saat ini penyelesaiannya hanya pada tahap mediasi, walaupun ada aturan sanksi pidana dalam UUPPMI No.18 Tahun 2017. Namun sampai saat ini masih belum ada mekanisme penuntutan ganti rugi bagi BMI dan Keluarganya yang terkena masalah. Pemerintah harus segera menciptakan mekanisme penututan ganti rugi bagi BMI dan keluarganya yang sedang menghadapi permasalahan.

Atas dasar situasi tersebut maka kami Keluarga Besar Buruh Migrant Indonesia (KABAR BUMI) pada momentum peringatan hari buruh sedunia 2019 menuntut pada pemerintah Jokowi untuk mebatalkan seluruh Paket Kebijakan Ekonomi dan aturan neoliberal yang merugikan Buruh Migran Indonesia dan keluarganya. Berikan keadilan untuk Adelina dan Seluruh buruh migran Indonesia. Menghukum berat pelaku perdagangan manusia dan memberikan ganti rugi kepada korban dan keluarganya. Hukum P3MI penahan dokumen dan berikan hak ganti rugi bagi BMI dan keluarganya yang diperlakukan tidak adil, serta berikan hak kontrak mandiri bagi PRT. Pemerintah harus memberikan jaminan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi buruh migran dan keluarganya!. Pemerintah juga harus segera menghentikan perampasan dan monopoli tanah, serta mewujudkan reforma agraria sejati. Sebab selama pemerintah tidak membangun industri nasional dengan menjalankan reforma agraria sejati maka pemerintah tidak akan mampu mengurangi pengangguran serta upah yang dapat mencukupi kehidupan sehari-hari, maka rakyat Indonesia akan terus terpaksa menjadi buruh migran, dan korban human trafficking akan terus meningkat.
Pada momentum peringatan hari buruh sedunia 2019, kami dari KABAR BUMI-JBMI mengajak seluruh BMI beserta keluarganya dan seluruh rakyat indonesia untuk terus memperkuat persatuan dan memperbesar perjuangan demi mendapatkan perlindungan sejati dan hak demokratisnya yang selama ini masih dirampas oleh P3MI serta diabaikan oleh negara.( Ine – Edi )

Bagikan :