Pemerintah didesak sahkan aturan pelaksana pelindungan pekerja migran awak kapal perikanan

Bagikan :

Siaran Pers Bersama:Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan GreenpeaceJakarta, 2 Mei 2019. Persoalan serius yang masih terjadi dalam perekrutan dan penempatan pekerja migran pelaut perikanan perlu menjadi prioritas pemerintah untuk segera dituntaskan. Hal tersebutmelatarbelakangi diskusi publik membahas isu terkait yang digeiar oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di Jakarta (2/5). Kegiatan tersebut juga dilaksanakan untuk memperingati Hari Buruh Internasional 2019 kemarin (1/5).Lahirnya UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPM!) pada 22 November 2017 lalu belum memberi jaminan pelindungan yang diharapkan bagi pekerja migran pelaut perikanan asal Indonesia, mengingat aturan pelaksana utama berupa peraturan pemerintah dan peraturan presiden den? UU PPM] hingga saat ini belum disahkan oleh pemerintah.

Pasal 90 UU ini mengamanatkan peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahunsejak UU diundangkan.“Meski semua aturan pelaksana UU 18/2017 disahkan, persoalan serius ini juga bisa terus berlarut jika pemerintah lagi-lagi lamban dalam menjalankan perangkat sistem pelayanan dan pengawasan yang dibutuhkan untuk melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia,” ungkapHariyanto Ketua Umum SBMLLeonard Simanjuntak, Direktur Greenpeace Indonesia, menyatakan isu kerja paksa dan perbudakan di laut sangat terkait dengan praktek perdagangan manusia dan kegiatan perikanan yang merusak dan ilegal. “lndikasi praktek perdagangan orang di sektor perikanan erat kaitannya dengan perikanan memsak dan kegiatan ilegal lainnya di laut. Hal ini cermin dari berlanjutnya kegagalan tata kelola pengelolaan Iaut,

ketenagakerjaan dan migrasi di tingkat nasional dan global. Oleh karena itu kerjasama antamegara untuk atasi persoalan-persoalan terkait ini sudah sangat mendesak dilakukan,” Leonard menegaskan.Untuk mermkapi persoolan sedus Mt. SEMI dan Greenpeau Indonesaa menyerukan kepoda pemerintah Indonesia untuk: (1) seem mnerbitkan penturan pemerinuh dan mtunnprestdentethnkdenmaandanmm perekrutanmenmdanpellnduncan peter}: mam pelaut twat bpal den pelaut perikanan Indonesoa;

(2) memperkuat kapasltas dstem petavanan USA (layman Terpadu Satu Atap) dan penmasandamn perelauun don pelhdumn peter). pelaut awak kapal dan peiaut penkanan;

(3) melokukan manna huh!“ bud 990mm terhcdap berbanl loponn dumn laws perdaganun mm d! sekmr Wan; don

(4) mengevaluasl dan mmpetkuat kerbsama multipu’hak d! dngkat msionll. W dan htcmasional untuk mehndungi hak-hakKerangka Acuan Kegiatan Diskusi Publik Peringatan Hari Buruh lntemasional 2019 Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)Tema: Menakar Kemajuan Pelindungan Pekerja Migran Pelaut Perikanan Indonesia Jakarta, 2 Mei 2019Latar BelakangPengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran lndonesia (UU 18/2017 PPMI) pada tanggal 22 November 2017 telah membuka tahapan baru dalam upaya pelindungan lebih kuat terhadap pekerja migran pelaut perikanan Indonesia yang dinekmt dan bekerja di atas kapal pen’kanan berbendera asing di luar negeri atau di luar Wilayah Negara Indonesia, Perairan Indonesia dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik lndonesia (WPP-NRI). Pasal 4 ayat c UU 18/2017 dengan jelas turut mendefinisikan bahwa pelaut awak kapal dan pelaut perikanan sebagai Pekerja Migran lndonesia. UU 18/2017 PPMI juga menegaskan bahwa peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) tahun terhinmg sejak UU ini diundangkan (Pasal 90).

Apa saja peraturan pelaksanaan yang perlu ditetapkan? Bagaimana kemajuan dari penyusunan peraturan pelaksanaan terkait pelindungan pekerja migran pelaut awak kapal dan pelaut perikanan sampai dengan saat ini? Apa saja hal-hal mendesak lainnya yang perlu menjadi perhatian penerimah dan publik untuk memastikan tujuan dari pengundangan UU 18/2017 PPMI dapat terwujud?Pasal 2 UU 18/2017 menguraikan bahwa Pelindungan Pekeija Migran Indonesia bertujuan untuk:

a) menjamin pemenuhan dan penegakan Hak Asasi Manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan b) Menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Peke1ja Migran Indonesia dan keluarganya.Dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional 2019, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) memandang perlu untuk mengadakan Diskusi Publik dengan Tema: Menakar Kemajuan Pelindungan Pekerja Migran Pelaut Perikanan lndonesia. Tema ini penting diangkat mengingat berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa pelaut perikanan asal Indonesia yang bekerja di atas kapal berbendera asing telah jamak terjadi dan masih berlangsung hingga kini. Kemajuan dari penyusunan dan pengesahan peraturan pelaksanaan dari UU 18/20017 PPMI penting terus disorot, mengingat sesuai dengan amanat yang ada, selambatnya pada tanggal 22 November 2019, peraturan pelaksanaan terkait UU ini harus sudah ditetapkan.SBMI dengan dukungan mitra-mitra terkait terus mengadvokasi dan mengampanyekan pentingnya penguatan kebijakan dan aksi nyata pemerintah dalam menegakkan pelindungan pekerja migran Indonesia, tidak terkecuali bagi pelaut awak kapal dan pelaut perikanan asal Indonesia Terkait dengan tema diskusi publik ini, SBMI turut aktif menyuarakan bahwa Peraturan pemerintah,

sesuai Pasal 64 UU 18/2017 PPM] terkait ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan pelindungan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan harus segera dimatangkan dan disahkanSorotan lebih terang terkait dengan pelindungan pekerja migran pelaut perikanan asal Indonesia bahkan hanya penting tetapi juga genting. Banyak kasus-kasus terdahulu yang belum tuntas dan ketiadaan peraturan pelaksanaan yang lebih jelas terus memungkinkan dan memungkinkan praktek perdagangan manusia (human tramckmg) atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa pelaut perikanan asal Indonesia terus terjadi. Kondisi kerja di atas kapal pen’kanan diketahui sangat berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa pekerja, lebih buruk dan lebih berisiko dari kondisi kena di atas kapal Jenislainnya, seperti kapal kargo dan pesiar.Mantan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, kepada media di awal tahun 2017 (saat masih menjabat) menyatakan bahwa kasus TPPO menimpa pelaut perikanan asal Indonesia sudah kronis. Dikarenakan masih buruknya tata kelola di dalam negeri dan di tingkat internasional, hak-hak pelaut perikanan Indonesia, yang sebagian besar diindikasikan bekerja di atas kapal ikan (berbendera atau beratlliasi atau dimiliki oleh perseorangan atau oleh badan hukum) Taiwan, sangat rentan tidak dipenuhi

.SBMI bersama Greenpeace Indonesia juga pernah mengingatkan Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Ketenagaketjaan pada Desember 2016 secara langsung, bahwa TPPO terkait perekrutan dan penempatan pekerja migran pelaut perikanan asal Indonesia sangat terkait dengan praktek perikanan yang ilegal, merusak dan tidak diatur (IUU Fishing) serta tindak kriminal dan kejahatan terorganisir yang terjadi di laut dan melibatkan aktor lintas negara (transnationaI-organized oceans-crime) lainnya. Untuk itu pula bahwa upaya pengusutan dan pencegahan kasus TPPO terkait upaya pelindungan hak pada pekeija migran pelaut perikanan asal Indonesia saat ini sudah sangat mendesak.Sampai kapan kondisi memilukan yang kerap menimpa pekelja migran pelaut perikanan asal Indonesia terus terjadi? Berapa kasus lagi *yang diperlukan” terkait dugaan TPPO yang harus menimpa pelaut perikanan asal Indonesia agar Pemerintah Indonesia dan penegak hukum negeri ini benar-benar dapat mengusut dan mencegah timbulnya lagi korban baru dan kasus serupa? Hal ini sangat penting untuk disorot dan didiskusikan.Tujuan

1.Mengulas kemajuan penyusunan dan substansi rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait penempatan dan PPMI pelaut awak kapal dan pelaut perikanan

2. Membahas Iangkah-langkah penguatan substansi dan percepatan pengesahan RPP PPMI pelaut awak kapal dan pelaut perikanan…

3. Mengurai tantangan dan benang kusut penegakan penyelesaian dan pencegahan kasus TPPO yang kerap menimpa pekerja migran pelaut perikanan asal IndonesiaWaktu dan Tempat Hm : Kamis Tanggal :2Mei 2019 “empat : KcKim’ [amat : Jl Raya Cikini No. 45 Menteng Jakarta Pusat WU : 09.30 _ 12.00 WIB. (Edi -ine )

Bagikan :