Laboratorium Ilmu Politik (LIP) Unsyiah gelar diskusi publik “Menjaga Kualitas Demokrasi Indonesia: Legitimasi Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Mekanisme Perselisihan Hasil Pemilu*

Bagikan :

BANDA ACEH – Pesta demokrasi yang sudah berlangsung (pencoblosan) tanggal 17 April yang lalu, masih menyisakan beberapa tahapan lanjutkan. Saat ini, KPU di tingkat provinsi di Indonesia sedang merekapitulasi suara. Sama halnya dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang tengah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2019. Rapat rekapitulasi itu berlangsung di Gedung DPRA dari tanggal 7 hingga 12 Mei.

Dalam perjalanannya, pemilu tahun ini menyisakan sejumlah persoalan ke publik. Seperti meninggalkan petugas KPPS dengan jumlah ratusan, mempertanyakan integritas KPU, hingga isu people power. Menanggapi hal tersebut, Laboratorium Ilmu Politik (LIP) Unsyiah mengadakan diskusi publik dengan tema “Menjaga Kualitas Demokrasi Indonesia: Legitimasi Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Mekanisme Perselisihan Hasil Pemilu”.

Akademisi Fisip Unsyiah, DR. Effendi Hasan, MA dalam materinya memaparkan bahwa, menjaga kualitas demokrasi Indonesia merupakan keniscayaan. Maka dari itu, tahap selanjutnya adalan belajar dari sengkarut pemilu 2018. Katanya, seharusnya dievaluasi kembali pemilihan pemilu serentak, relevankah dengan geografis Indonesia yang luas ini.

Dengan kondisi seperti hari ini, menurutnya, KPU menjadi lembaga yang dipertaruhkan untuk menjaga netralitas, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No 7. Mengingat munculnya stabilitas politik yang rumit, ditentukan hasil akhir keputusan KPU.

“Yang penting diingat adalah, jangan gara-gara 17 April 2019, itu menghancurkan 17 Agustus 45. Karena inti dari pemilu adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur. Adanya pemimpin lebih baik,” terang Effendi.

Mengenai people power, pada dasarnya ia memaklumi dengan asumsi dugaan ketidakadilan terhadap para penyelenggara, oleh pihak yang merasa. Terkait KPU yang senantiasa menjadi pihak yang selalu disalahkan, ia menilai bahwa itu memang konsekuensi bagi penyelenggara. Di situlah KPU harus menentukan netralitasnya. Apapun hasil yang diputuskan haruslah berdasarkan hasil C1.

“Mudah-mudahan hasil pada tanggal 22 Mei nanti bisa diterima oleh semua kalangan. KPU menjadi penentu rule of game, bagi paslon-paslon,” tegasnya.

Andaipun benar akan ada gerakan people power, Effendi merasa jika prosesnya dilaporkan, sebagaimana gerakan unjuk rasa lainnya, pihak berwenang mungkin saja mengizinkan. Namun, diingatnya bahwa tidak mungkin meminta masyarakat menjaga stabilitas politik, ketika KPU tidak bisa menempatkan diri sebagai lembaga yang profesional dan netral. Ia berharap semua pihak mengevaluasi diri demi stabilitas politik.

“Menurut saya, kalau misalnya ada gerakan people power yang hendak menghantam KPU, saya pikir terlalu dini. Harus dibuktikan dulu lewat Mahkamah Konstitusi (MK). Mari percaya kepada KPU dan MK,” tutupnya.

Bagikan :