Pemkab Banggai Raih Opini WTP Yang Ke VII

Bagikan :

PALU, SULAWESI TENGAH, mediapatriot.co.id_Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2017-2018, Senin (27/05), di kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng), Jalan Muhammad Yamin, Kota Palu.

Penghargaan opini WTP kali ini merupakan penghargaan yang ke tujuh kalinya diterima Pemkab Banggai diterima langsung Bupati Banggai, DR (Cand) H. Herwin Yatim, MM. Pemkab Banggai bersama Pemkab Buol berhasil mempertahankan kembali penghargaan opini WTP tersebut.

Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Sulteng, Muhaimin Marpaung, mengapresiasi kerja keras yang dilakukan oleh kedua pemkab tersebut.

“BPK RI Perwakilan Sulteng mengapresiasi kinerja Pemkab Banggai dan Buol kembali meraih penghargaan opini WTP. Kedua Pemkab ini telah berhasil mempertahankan opini WTP tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut Muhaimin mengatakan bahwa penghargaan opini wajar tanpa pengecualian merupakan suatu cerminan akuntabilitas.

“Apabila suatu entitas memiliki akuntabilitas yang memadai maka kinerja yang dihasilkan akan lebih baik. Dengan kata lain, peningkatan akuntabilitas merupakan bagian penting dalam menghasilkan kinerja penyelenggaraan pemerintah, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih maksimal,” tegasnya.

Namun, Muhaimin melanjutkan, meskipun meraih penghargaan opini WTP, dalam LPKD Pemkab Banggai masih ditemukan beberapa permasalahan maupun kelemahan.

Muhaimin memaparkan, Pemkab Banggai memiliki beberapa kelemahan pada sistim pengendalian intern, pengajuan klaim atau
biaya pengobatan RSUD Luwuk kepada
BPJS tidak tepat waktu, dan Pemkab Banggai
belum melakukan inventarisasi dan validasi
atas atas tagihan premi. Serta kelemahan dalam pengendalian pengelolaan belanja daerah.

“Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti kelebihan pembayaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras PNS, kelebihan pembayaran tambahan penghasilan PNS dan belanja beasiswa, siswa maupun mahasiswa berprestasi tidak sesuai ketentuan,” tegasnya.

Muhaimin menambahkan, sesuai dengan Pasal 20 UUD Nomor 15 tahun 2004, tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pejabat wajib menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan, selambat-lambatnya enam puluh hari sejak
LHPK diterima.

“Untuk itu, BPK mengharapkan kerjasama para bupati untuk segera menindak lanjutinya. Dan apabila pimpinan dan anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas subsitansi LHPK yang belum jelas, dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK RI perwakilan Sulteng,” tandasnya.

Dalam menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemkab Banggai, Bupati Banggai didampingi Ketua DPRD Banggai, Samsulbahri Mang.(dewi/adm release)
Foto: mediakominfo banggai

Bagikan :