PENDAPAT PAKAR IT, Dr.SOLICHUL HUDA, M.Kom, HASIL PEMILU KPU RI

Bagikan :

Pilpres dan pileg 2019 masih menyisakan masalah, pihak capres Prabowo – Sandi mengajukan gugatan tentang dugaan kesalahan dan atau pelanggaran pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu yang menjadi alat bukti pengajuan keberatan ke MK berupa data link berita. Pada kesempatan ini saya akan mewancarai Pakar IT yang juga Ketua Umum Cyber Patrol (Organ Relawan Jokowi pada Pilpres 2019), Dr. Solichul Huda,M.Kom

Pak Huda saat ini kuasa Hukum Capres Prabowo-Sandi mengajukan keberatan ke Mahakamah Konstitusi, dari Sisi IT (information technology) kira-kira bagaimana ahli IT melihat gugatan pilpres di MK kali ini.

Ada 2 yang menjadi perhatian saya karena berhubungan dengan IT atau data digital , pertama tentang barang bukti yang berupa link berita. Dan yang kedua tentang kesalahan input data situng KPU. Hal ini menarik karena barang bukti tersebut sudah pernah diajukan sewaktu gugatan ke bawaslu.

Kuasa Hukum Prabowo-sandi sudah yakin kalua link berita itu barang bukti syah Pak, apa memang seperti itu ?

Saya menjadi ahli IT dipersidangan mulai tahun 2008, kemudian diundangkannya UU ITE no. 11 Tahun 2008 pada tahun 2010, saya punya pengalaman tentang barang bukti data digital yang seperti apa yang dianggap sah oleh pengadilan. Memang menurut UU ITE pasal 5 dijelaskan tentang data digital menjadi alat Bukti yang sah. Namun jangan lupa yang dipersyaratkan oleh pasal 6 UU ITE, bahwa data atau informasi digital dianggap sebagai alat bukti yang sah jika informasi tersebut (1) dapat diakses, (2) dapat ditampilkan dan (3) dijamin keutuhannya. Sebuah link berita umumnya dapat diakses dan dapat ditampilkan, akan tetapi nomor 3 tentang jaminan keutuhannya ini yang perlu uji forensic dan penelusuran jejak digitalnya.

Berarti kalau hanya link berita belum bisa menjadi alat bukti elektronik yang sah ya pak ?

Nanti perlu uji forensic dulu untuk mengetahui keaslian dari link berita tersebut, kan bisa saja isi berita sudah dirubah oleh pihak tertentu. Jadi sendaianya ditemukan adanya perbedaan atau perubahan informasi yang ada dalam link tersebut dibandingkan dengan informasi pertama tampil, ya pastinya dianggap sudah tidak utuh. Atau dengan kata lain tidak sah. Jadi ini tentunya ahli IT yang dihadirkan harus jeli melihat alat bukti ini.

Dalam uji forensic ini, apa bisa semua alat forensic diakui oleh pengadilan Pak ?

Dari pengalaman saya jadi ahli IT di pengadilan, yang diakui oleh pengadilan hanya laboratorium forensic yang telah memenuhi standard ISO, di Indonesia yang memenuhi itu hanya labroratorium forensic polri dan Lab. Forensik Bareskrim Mabes Polri. Dan selama saya jadi ahli IT dipersidangan baik dari penyidik atau dari terdakwa, mereka itu independen karena di atur dengan SOP yang ketat.

Initinya alat bukti digital dianggap sah jika memenuhi 3 hal tersebut ya Pak ?

Betul, dan sesuai dengan UU ITE pasal 5, nanti tetap harus disesuaikan dengan KUHAP

O iya Pak tadi yang kedua itu tentang Situng KPU, itu bagaimana Pak ?, karena kemarin di sidang Bawaslu dinyatakan bahwa situng KPU salah.

Begini ya, semestinya pihak KPU mengundang ahli IT yang punya pengalaman dalam audit IT terutama audit aplikasi (contohnya saya ha..ha..ha…). Ahli IT dari KPU harus bisa menjelaskan ke Hakim apa itu audit aplikasi, bagaimana audit itu dilakukan, dan apa saja hasil dan tindak lanjut dari adit aplikasi. Saya sudah melihat situng ketika dipakai di PPK, dan bagaimana situng tersebut dirancang oleh KPU terutama di server. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di beberapa media, situng KPU itu hanya aplikasi yang digunakan untuk mengajika informasi cepat ke masyarakat. Perhitungan yang digunakan oleh KPU itu yang perhitungan berjenjang dari tingkat KPPS sampai KPU pusat. Proses perhitungan ini yang membuat lama dan dan membuat petugas KPPS banyak yang jadi korban karena kelelahan. Oleh karena itu, seandainya data situng KPU di hack atau dirusak, dalam 1 atau 2 jam kembali lagi, karena data backupnya dibuka lagi clear. Dan itu tidak ada pengaruhnya dengan data yang perhitungan manual oleh KPU. Menurut saya, kalau ditingkat PPK sudah clear, semestinya sudah tidak ada masalah. Seandainya ada kesalahan perhitungan manual di KPU Kabupaten atau kota kemungkinan ada, tapi kemungkinan kesalahan itu kecil, karena data yang dimasukkan relative lebih sedikit.

Kemarin ditemukan banyak kesalahan dalam memasukkan angka C1 di situng KPU, menurut bapak apakah ini ada kesengajaan atau bagaimana ?

Saya memang Timses 01, tapi kalau berhubungan dengan bangsa dan negara saya akan melihat dari sisi keilmuan yang netral. Saya memang melihat sendiri perhitungan di KPPS dan PPK. Yang perlu saya tegaskan disini, petugas input data ini ada dalam tekanan karena takut salah, ingat banyak saksi yang membawa C1 umum untuk mengecek hasil inputan petugas di situng KPU. Pada awal tidak masalah, namun setelah kelelahan menjangkiti mereka, jadi ada beberapa kesalahan memasukkan nilai ke situng. Saya bisa memaklumi kondisi tersebut, yang penting langsung diperbaiki disesuaikan dengan form C1. Selain itu factor kesibukan jaringan internet ini juga termasuk peletup salah input atau kesalahan data double. Saya menyaksikan ada petugas baru menginput data, computer hang, kemudian direstart, karena dikira tadi input gagal, kemudian petugas menginput data C1 yang sama, ternyata inputan tadi walaupun hang data ternyata telah tersimpan. Ini menjadi perhatian IT KPU untuk penyelenggaraan pemilu 5 tahun yang akan datang. Jadi saya tegaskan tidak ada unsur kesengajaan.

Kemarin ada permintaan untuk audit IT terhadap situng KPU itu bagaimana menurut bapak ?

Audit IT terhadap sebuah aplikasi seperti situng KPU itu dilakukan dengan membandingkan jalannya aplikasi tersebut sesuai dengan SOP (standard operating Procedure). Dengan demikian, selama operasional aplikasi situng sesuai dengan SOP yang ada, is okey. Kalau ternyata teridentifikasi ada SOP yang kurang atau SOP yang salah, tinggal diperbaiki untuk pengembangan aplikasi situng yang akan datang. Jadi tidak bisa aplikasi harus sesuai dengan keinginan kita, harus sesuai dengan SOP yang sudah dibuat. Maka saran saya, ketika mendesain sebuah aplikasi besar seperti situng semestinya mengundang ahli IT yang sudah berpengalaman. Memang saya melihat ada yang kurang SOPnya, misalnya sebagai contoh tidak ada pemisahan operator (yang menginput) dan supervisor (yang mengesahkan hasil inputan). Namun karena SOP yang ada seperti itu ya saya tidak bisa menyalahkan situngnya.

Pak Huda ini seandainya nanti bapak diminta sebagai Ahli IT dari TIM KPU bagaimana Pak ?

Sebagai ilmuwan dan peneliti dibidang cyber crime, demi bangsa dan negara saya siap setiap saat jika dibutuhkan. Kemarin ketika ada ancaman hacker ke servernya KPU saya juga ikut membantu supaya server KPU aman. Ini demi harga diri sebagai bangsa Indonesia. Karena IP yang dipakai hacker berasal dari luar negeri semua, maka yang muncul dalam jiwa kami ya semangat kebangsaan. Nanti setelah ada keutusan MK tentang pemenang pilpres 2019 organ Relawan Jokowi Cyber Patrol yang bubar kembali ke aktifitas masing-masing.

Dr. Solichul Huda, M.Kom. Ketua Umum Cyber Patrol Relawan Jokowi Ma’ruf Amin pilpres 2019. Mantan Sekum IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah 1990-1993). Ketua Apmikraf (Asosiasi Pendidikan Media Kreatif & Informatika Indonesia). Doktor Ilmu Komputer bidang riset cyber Crime.(Ine)

Bagikan :