FPPMW DESAK PEMERINTAH KECAMATAN WASILE DAN PEMERINTAH DESA AGAR BERSIKAP TEGAS TUTUP PT. MHI

Bagikan :

WASILE, MPI

Front Petani-Pemuda dan Mahasiswa (FPPM) Wasile, Kabupaten Halmahera Timur yang tergabung didalamnya beberapa organisasi diantaranya Fadodara Institut, Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI), Front Nahdiliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam, (FNKSDA Komite Ternate), Pembebasan Nasional, dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum Indonesia (LEMHI Malut) menggelar aksi menolak keberadaan PT. Mahakarya Agra Pesona dan PT. Mahakarya Hutan Indonesia yang berada di 3 kec. Wasile: Timur, Tengah, dan Utara kabupaten Halmahera Timur provinsi Maluku Utara. Rabu, 12/06/2019

PT. Mahakarya hutan Indonesia yang mengklaim memeiliki izin konsesi lahan adat (hutan dan tanah) warga masyarakat wasile, dengan luas 36.860 Ha, selama 45 tahun izin penguasaan hutan ini, di 16 desa: Helitetor, Iga, Kakaraino, Labi-labi, Marimoi, Majiko Tongone, Silalayang, Puao, Nyaulako, Hatetabako, Lolobata, Boki Maake, Foli, Tutuling Jaya, Tatam, Bololo, dan beberapa desa di kecamatan wasile terancam dirampas lahan hutan atas nama kesepakatan oleh pihak perusahan dan izin SK.9/1/IUPHHK-HA/PMDN/2017 oleh gubernur propinsi maluku utara.

Kepada Awak Media Korlap Front Petani, Pemuda dan Mahasiswa Wasile (FPPMW ) WAHYUDI KIHA mengatakan ” Tidak ada kejelasan perusahan PT. MHI, dengan sewenah-wenah merampok dan merampas hak warga, termasuk meneyebabkan kerusakan hutan, perampasan lahan, penabangan liar, hingga legalitas izin yang sama sekali tidak melibatkan warga. Artinya, kami menilai bahwa, keberadaan PT. MHI cs adalah bagian dari pelanggaran hak azasi manusia, dan juga termasuk melakukan penyerobotan lahan warga. Kerap PT. MHI juga menggunakan aparat untuk mengintimidasi warga selama kurang lebih 1 tahun sejak izin keluar dan mulai beroperasi tahun 2018-2019 hari ini. Temuan kami saat upaya melawan PT. MHI, kerap warga mengalami tekanan hukum, bahwa seolah-olah perusahan memiliki AMDAL dan DOKUMEN izin yang jelas oleh pemerintah propinsi, maupun kabupaten, kecamatan, dan desa. Tuturnya

Dalam proses perlawanan ini, dari FPPMW menolak keberadaan PT. MHI (mengutuk) keberadaannya di wilayah kecamatan wasile, termasuk aksi yang digelar hari ini dalam bentuk kampanye keliling di delapan desa: Kakaraino, Puao, Silalayang, Nyaulako, Hatetabako, Lolobata, Foli dan Kantor Kecamatan Wasile Tengah .

” dengan Tegas meminta pihak kecamatan dan pemerintah desa harus bersikap tutup PT. Mahakarya Hutan Indonesia, karena kami menilai lembaga tersebut turut andil dalam mengilhami pihak perusahan merampok hutan, mencuri, merusak, membunuh kehidupan makhluk hidup (keaneka ragaman hayati), termasuk dampak lainnya hari ini dan kedepannya bagi warga masyarakat wasile. Tegasnya

Lanjut Wahyudi ” FPPMW, juga mengutuk segala macam intimidasi oleh aparat, yang justru menjadi tameng PT. MHI, dalam temuan dilapangan saat warga dan mahasiswa memboikot aktivitas perusahan pada feburuari-maret 2019. Perusahan juga menggunakan kaki tangannya untuk menipu hak warga dimanipulasi sebagai bukti dukungan yang omong kosong, bahwa; warga menyetujui keberadaan perusahan. Atas fakta inilah, kami menolak segala bentuk CSR MHI, yang sengaja menggunakan cara-cara merampok dengan bantuan santunan sosial atas fakta investasi merusak hutan untuk kepentingan korporat. Sebagai langkah awal FPPMW, hari ini gruduk kantor desa dan kantor kecamatan adalah upaya membangun sentimen melawan perusahan setan tanah ini, kami akan terus membangun perlawanan hingga pada tahap gruduk pemerintahan kabupaten halmahera timur, dan gubernur propinsi maluku utara. Konsolidasi dan pengorganisiran warga tergusur dari ancaman PT. MHI akan kami lakukan sebagai tahap progresif kedepan, sehingga potensi PT. MHI mengambil hak tanah, hutan dan lahan tidak lagi meluas alias batas sampai disini” Tutupnya

Dalam aksi tersebut, ada 8 tuntutan yang di ajukan oleh Front Petani, Pemuda dan Mahasiswa Wasile (FPPMW) sebagai berikut:

1. Tutup PT. Mahakarya Hutan Indonesia (MHI), Cabut Izin HPH dan IUPHHK-HA, Serta Kembalikan 36.860 Hektar Hutan/Lahan Warga 3 Kec. Wasile Utara, Timur, dan Tengah Kab. Haltim
2. Tolak Segala Bentuk CSR PT. Mahakarya Hutan Indonesia
3. Ganti Rugi Tanaman Warga Yang Dihancurkan PT. Mahakarya Hutan Indonesia
4. Gubernur Malut, KLHK, Pemda Haltim Harus Cabut Izin HPH dan IUPHHK-HA PT. MHI di Kec. Wasile
5. Tarik Polisi dan Tentara Dari Lokas Perusahan PT. MHI
6. Stop Intimidasi Warga 17 Desa Di 3 Kec. Wasile: Timur, Utara, Tengah Dalam Bentuk dan Alasan Apapun
7. Hentikan Penabangan Kayu Oleh PT. MHI dan Akan Di Tampung di Lopong Dan Di Jual Ke Luar Haltim
8. Pemerintah Desa dan Kecamatan Harus Bersikap Tegas Menutup PT. Mahakarya Hutan Idonesia. (is)

Bagikan :