DESAK PEMERINTAH KECAMATAN WASILE DAN DESA USIR PT MHI DARI WASILE UTARA

Bagikan :

Wasile, MPI

Ratusan Masa Melakukan Aksi kampaye Serta bagi-Bagi  selebaran  sebagai Tahap awal gerakan penolakan terhadap PT.MHI di 8 Kantor desa  dari Kakaraino sampai foly yang berda di kecamatan wasile tengah (wasteng) kabupaten halmahera (Haltim) timur Rabu,12/06/2019
Aksi  yang Dilakukan oleh Fron Petani, pemuda dan mahasiswa wasile yang  tergabung dari berbagai macam elemen pergerakan (Fadodara Institute, Pembebasan, Lemhi malut, Gsni cabang haltim, Fnksda ternate )  terkait dengan  Kehadiran PT.Maha karya hutan indonesia (MHI) Yang beroperasi di daratan Tanah adat wasile  yang didalamnya terdapat 3 kecamatan dan 17 desa yaitu kecamatan wasile utara,wasile tengah dan wasile timur dari Desa bololo marimoi, majiko, Tatam, labi-labi, Iga Helitetor, kakaraino, puao, silalayang, nyaolako, hatetabako, bokimaake, lolobata, foly, hingga ke tutuling jaya

Kordinator lapangan Leonardo Wahyudi saat di konfirmasi oleh awak media melalui via telon  mengatakan  ” PT.MHI yang  mengklaim bahwa tanah dan hutan yang yang berda di 3 kecamatan tersebut dengan luas konsesi sebesar 36.860 Ha adalah bagian dari wilayah kawasan perusahan Dengan Dalih HPH IUPHHK-HA  serta atas dasar kesepakatan dan izin SK.99/1/IUPHHK-HA/PMDN/2017  yang hanya melibatkan lembaga kehutanan dan gubernur provinsi maluku utara tanpa ada keterlibatan masyarakat lingkar tambang maupun masyarakat permerhati dalam proses pembahasan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan juga Izin lingkungan hal ini  dinilai mal administrai atau catat prosedural karena PT.MHI tidak amanah atau sengaja mengabaikan konstitusi yang sudah mengatur persoalan itu “. Tuturnya

“Kehadirah PT.MHI Di tanah adat wasile tidak membawa dampak positif terhadap masyarakat yang berada di 3 kecamatam sehingga tidak ada solusi lain dan apapun bentuk konsekwensinya PT.MHI Harus Angkat kaki dari Tanah adat wasile” Tegasnya

Kata  leonardo wahyudi ” Padahal Ini sudah di atur dalam peraturan pemerintah No.27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan dan juga Peraturan mentri No.17 Tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan warga masyarakat dalam proses pembahasan dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) dan izin lingkungan Sehingga aksi pada hari ini merupakan aksi tahap awal dan tidak sampai disini saja tetapi selanjutnya kami akan agendakan dari tahapan pendidikan kerakyatan, konsolidasi,mobilisasi hingga sampai pada tingkat jihat yang paling tinggi yaitu pemboikotan  terhadap PT.MHI. ujarnya

Hal ini senada dengan apa yang di sampaikan oleh salah satu orator delegasi dari Fadodara isntitute (FI)  M.Rian A.Kadir  dalam bobotan orasinya M.Rian  mengatakan bahwa pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan dan bahkan desa memiliki posisi penting terkait legalitas perusahan Maka tidak salah ketika persoalan PT.MHI ini di suarakan di setiap pemerintah desa Yang berada di kecamatan wasile tengah. ungkapnya

M.Rian A.Kadir juga mengatakan bahwa bicara soal posisi pemerintah desa itu sudah di atur dalam UU NO.6 Tahun 2014 tentang desa, sehinga pemerintah desa juga harus berhati-hati dalam hal turut andil  yang mengatasnamakan representatif sura rakyat untuk melegitimasi kehadiran PT.MHI tanpa melibatkan elemen masyarakat lingkar tambang maupun masyarakat pemerhati karna akan berkonsekwensi  hukum yang tidak hanyan bermuara kepada perusahan tetapi lembaga-lembaga yang yang menjadi kaki tangana termasuk pemerintah desa dan kecamatan. Tegasnya

Lanjut M.Rian Sekalipun  ini adalah tahap kampanye tetapi kami atas nama fron petani,pemuda dan mahasiswa wasile(FPPMW)  mendesak kepada pemerintah desa dan kecamatan agar bersikap tegas untuk Usir PT.Maha Karya Hutan Indonesia (MHI) dari tanah adat wasile. Tutupnya (man/Rian)

Bagikan :