PENDUKUNG CAPRES-CAWAPRES NOMOR URUT 01 JOKO WIDODO-MA’ RUF AMIN

Bagikan :

1. Bahwa Keluarga Alumni Institut Pertanian Bogor pendukung Paslon Nomor Umt 01 Joko Widodo-Ma’ ruf Amin mengajukan diri sebagai Pihak Lain dalam sengketa PHPU 2019;

2. Bahwa dalam dali] eksepsionalnya, Keluarga Alumni IPB melalui Tim Kuasa Hukumnya ‘ mengatakan bahwa Perbaikan Pcrmohonan yang dilakukan oleh Pasangan Cawapres Nomor Urut02 yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukumnya Harus dianggap Gugur Demi Halaman Berdasarkan bukti dari berkas Perbaikan Permohonan yang didaftarkan oleh Tim Kuasa Hukum Paslon Nomor Urut 02 ben’si Perbaikan Permohonan Tenanggal 10 Juni 2019 dapat diketahui bahwa Tim Kuasa Hukum Paslon Nomor Urut02 telah melakukan Revisi Permohonan Sengketa PI-[PU 2019 hampir 70%;

3. Bahwa sebagaimana diketahui, Tim Kuasa Hukum Paslon Nomor Umt 00 mendasarkan perbaikan Permohonannya berdasarkan Putusan PHPU Nomor: l/PHPU-Pless-m/2014. Kita tahu bahwa hukum acam PHPU yang dipergunakan dalam Putusan Nomor: 1/PHPUPress-XII/2014 adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 dimana PMK 4/2014 ini masih mengatur mengenai adanya ruang untuk melakukan perbaikan jika permohonan masih belum lengkap. Dalam bagian Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 22 dan 23 disebutkan ” Akta Pemohonan belum memenuhi kelengkapan… ” . Kemudian di Pasal 23 disebutkan, ” Akta Permohonan belom memenuhi Kelengkapan.kemudian dipasal 23 disebutkan.akta penerimaan perbaikan kelengkapan permohonan pemohon. . dalam Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2014 DIKENAL DAN DIBUKA KEMUNGKINAN UNTUK MELAKUKAN PERBAIKAN PERMOHONAN;

4. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018, Ketentuan mengenai PERBAIKAN PERMOHONAN SUDAH DIHAPUS DAN TIDAK DIKENAL LAGI. Sehingga dcngem demikian, dasar hukum yang dipergunakan oleh Tim Kuasa Hukum PaslonNomor Urut 02 untuk melakukan Pcrbaikan Pennohonan dianggap tidak berdasar dan tidak ada payung hukumnya. Sehingga Perbaikan Permohonan yang djlakukan oleh Tim Kuasa Hukum Paslon Nomor Urut02 adalah TIDAK SAH karena tidak didukung dan dipayungi oleh hukum acara PHPU Nomor 4 Tahun 2018 sebagai lex Speczëlzlçt dari UU Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018 hanya mengenal penarikan kembali Permohonan PHPU sebagaimaan diatur dalam Pasal 14 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018.

Ayat (1) menyebutkan, ” Pemobon dapat mengajukan permohonan penarikan kambali secara tertulis paling lama pada sidang terakhir’ . . Ayat (2), ” Pamohonan yang ditarik oleh pemohon sebagai mana dimaksud pada ayat 1.

Forom ADVOKAT PENGAWAL PANCASILA

Oleh karena itu, jika dilakukan penarikan kembali berkas Permohonan maka Pcrmohonan tersebut tidak dapat diajukan lagi. Sehingga dengan demikian, Permohonan tersebut dianggap tidak sah;

6. Bahwa jika melihat porsi perbaikan yang dilakukan oleh Tim Kuasa Hukum Paslon Nomor Urut 02 yang hampir mencapai 70% maka Perbaikan tersebut dikategorikan sebagai Permohonan yang ditan’k kembali untuk dilakukan perbaikan karena dalam Permohonan Awal tertanggal 24 Mei 2019 isi Permohonan hanya berjumlah 37 Halaman. Sedangkan berkas Perbaikan Permohonan berjumlah 147 Halaman. Dalam pengamatan kami selaku Tim Kuasa Hukum Pihak Lain, kami menganggap bahwa Perbaikan Permohonan tertanggal 10 Juni 2019 merupakan permohonan Baru. Jika temasuk kategori permohonan bam maka dianggap tidak sah karena telah melewati jangka waktu maksimal 3 han’ sejak Penetapan KPU. ‘

7. Bahwa mengenai tuduhan Korupsi Politik yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah tidak berdasar atas hukum dan bukti-bukti valid KARENA dalam dalil-dalii Permohonan PHPU Tahun 2014 Prabowo-Hatta melalui Tim Kuasa Hukumnya mendalilkan hal yang sama. Sedangkan dalam Pilpres 2014, Joko Widodo merupakan peserta baru bukan Petahana. Hal ini dapat dimaknai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon PHPU 2019 merupakan pengulangan kembali dalil-dalil yang tidak berdasar yang dikemukakan dalam sengketa Pilpres 2014 lalu dan telah nyata-nyata ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa terkait pennasalahan dana kampanye Joko Widodo-Ma’ ruf Amin yang didalilkan oleh Pemohon dalam PERBAIKAN PERMOHONAN-nya, perlu kami sampaikan bahwa Cawaprcs Paslon Nomor _Urut 02 yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno terhbat dalam masalah pembcn’an Mahar Politik kepada partai-partai pengusung. Komunitas Federasi Indonesia Bersatu(F1BER) telah melakukan pengaduan ke Bawaslu akan tetapi pengaduan tersebut ditolak. Kemudian Fiber mengadukan Komisioner Bawaslu ke DKPP dimana dalam Putusannya DKPP mengabulkan pengaduan Pengadu dengan dijamhkannya sanksi peringatan kepada Komisioner Bawaslu dan memerintahkan kembali Bawaslu untuk mangawasi pelaksanaan Pemilu. Akan tetapi putusan DKPP ini tidak jelas sampai saat ini karena tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu.( Ediyanto)

Bagikan :