Posisi PPK Kota Maba dan Diskriminasi Politik.

Bagikan :
Aktivis Gardan Kota Makassar.

Penulisan Ruang Opini Publik-Dengan Judul:

Oleh: Abdullah Idris.

Penulis adalah putra daerah Halmahera Timur.
Sekarang aktif di GARDAN = LembaGA stRategis pemberDAyaaN rakyat.
Phone Mobile : 082192933340
akun facebook : abdullah idris.

“Pesta demokrasi telah selesai dilaksanakan dengan beban kerja yang sangat berat oleh penyelenggara pemilu sebab terdapat beragam permasalahan yang telah terjadi di pemiliham umum 2019 dapat dilihat diantaranya bagaimana KPU dan perangkat perangkat yang ada di bawah naungannya dituntut harus memperbaiki jumlah DPT dikarenakan ada warga negara yang terdaftar dan ada yang belum terdaftar sebagai pemilih belum lagi persoalan administrasi yang lain, di kawasan pelosok pedalaman di wilayah negara kita yang belum tersentuh oleh pembangunan fisik petugas pelaksana pemilu juga berhadapan dengan medan dan teritorial yang serba sulit dikarenakan tidak adanya alat transportasi umum yang setiap waktu bisa mobile diperhadapkan juga daerah teritorial yang bisa dibilang sulit yaitu menemuh perjalanan yang jauh atau menghadapi lokasi pemilihan didaerah pergunungan dan atau teritorial yang harus melalui sungai yang satu dengan yang lain untuk pembentukan tempat TPS guna memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilihnya, namun beban kerja yang sangat berat tersebut dapat dilalui oleh sebagian besar anggota KPU beserta PPK, PPS dan KPPS serta aparatur Pemerintah dan TNI-POLRI yang  secara langsung dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum dan peran serta dan dukungan dari masyarakat sehingga pelaksanaan pemilu di tahun 2019 tersebut dapat dilaksanakan dengan sukses dan dapat menghantarkan calon Presiden Jokowi dan calon wakil Presiden K.H. Maruf Amin terpilih sebagai Presiden dan wakil Presiden begijuga kepada calon legislatif yang terpilih sebagai anggota DPR-RI, DPRD Provinsi,- Kota dan Kabupaten serta mereka yang terpilih sebagai anggota DPD RI di pemilu 2019.

Keberhasilan dan kesuksesan pemilihan umum 2019 adalah kinerja yang patut diapresiasi bila perlu Pemerintah memberikan reward atau penghargaan kepada KPU: PPK, PPS dan KPPS yang telah bekerja keras dan mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi yang telah didukung oleh semua elemen bangsa dan secara khusus dilaksanakan dan diselenggarakan oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum berserta perangkat kerja yang dimiliki oleh KPU sampai pada level menengah ke bawah: baik itu PPK, PPS dan KPPS, ini adalah merupakan kekuatan KPU di barisan terdepan atau ujung tombak pelayanan pemilu dan penyelenggaran pemilu yang bersentuhan langsung dengan publik atau rakyat sehingga keberhasilan pemilu 2019 adalah keberhasilan dari mereka yang bekerja keras, menguras energi, mengorbankan waktunya, meninggalkan keluarganya demi mensukseskan pemilu 2019, bahkan di beberapa tempat di tanah air INDONESIA dengan jumlah yang tidak sedikit petugas penyelenggaran pemilu atau beberapa KPPS meninggal dunia dikarenakan mengalami kelelahan dan kondisi tubuh yang kecapean guna melaksanakan tanggung jawabnya untuk bertugas mengawal serta menghitung perolehan suara dalam kontestasi pemilu 2019, dan penulis juga tidak menutup mata bahwa diberitakan juga oleh beberapa media jurnalistik bahwa terdapat oknum oknum penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran dan kesalahan sebagai petugas dalam menyelenggarakan pemilu misalkan dalam terlibat secara langsung dan atau tidak langsung adanya tindakan money politik atau transaksi politik untuk mendukung calon/kandidat tertentu dan pada posisi itu kita semua harus melihat atau membaca dengan cara pandang yang lebih jernih dan obyektif bahwa itu adalah beberapa oknum oknum yang sebagian kecil saja bila mana dibandingkan dengan sebagaian besar petugas PPK, PPS dan KPPS yang telah bertanggung jawab bekerja dengan konsisten tanpa pamrih dan dengan konsisten tidak berafiliasi dengan kepentingan politik apapun, begitupula juga adanya upaya kriminalisasi politik terhadap anggota PPK yang konteks dan kasusistiknya berbeda dengan oknum oknum penyelenggara pemilu yang dipecat dengan tidak hormat dikarenakan teribat transaksi money politik untuk mendulang suara guna mendukung kepentingan elite politik tertentu.

Kriminalisasi politik merupakan suatu move politic atau upaya politik yang secara struktural menggunakan kekuatan atau kekuasaan politik dengan menggunakan alat alat politik bisa partai politik dan bisa juga penyelenggara pemilu dan atau oknum yang bekerja pada institusi penegakan hukum untuk melakukan intervensi kekuasaan dengan menggunakan cara cara pembenaran yang belum tentu benar secara prosedur hukum dan kadangkala bertindak tidak obyektif serta mengesampingkan kaidah kaidah norma yang berlaku, upaya secara struktural ini biasanya dikendalikan dan di manfaatkan oleh elite elite politik dan atau sekelompok group politik tertentu yang tidak puas dengan kebijakan politik atau bagi mereka yang kalah bertarung pada konstestasi pemilu misalkan kekalahan dalam perolehan suara.

Demokrasi akan menjadi suram bilamana hukum tidak ditegakkan secara tegas untuk membela dan memberikan perlindungn kepada petugas pemilu baik itu KPU, PPK-PPS dan KPPS yang menjadi korban akibat adanya kriminalisasi politik, sebab negara kita adalah negara yang berdasarkan atas rechstaat yaitu negara yang berdasarkan atas hukum bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan politik belaka maka sebaiknya hukum harus dipergunakan secara tegas untuk melakukan perlawanan kepada upaya upaya kriminalisasi politik.

Pada waktu 29 sampai tanggal 30 april 2019 di kabupaten Halmahera Timur terjadi hiruk pikuk atau kegaduhan menjadi pembicaraan di banyak pihak: pemerintah, anggota DPR, dan masyarakat, sebagian masyarakat tua ataupun usia muda juga beberapa kelompok perempuan/ibu-ibu yang ada dirumah rumah, masyarakat yang ada dikebun, di pesisir pantai, ditempat minum kopi, dan ditempat tempat formal membicarakan berita tersebut dengan adanya berita dan tudingan terhadap petugas PPK di Kecamatan Kota Maba dimana Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Halmahera Timur) sebagai penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pemilu, Bawaslu Kabupaten Haltim mencurigai ketua PPK Kota Maba beserta anggotanya melakukan kecurangan pelanggaran pemilu dikarenakan ketua PPK Kota Maba tidak menghadiri pleno terbuka KPU Kabupaten Haltim pada tanggal 29-4-2019 dan menurut Bawaslu adanya perubahan angka angka pada form C1 dengan DA1. Selain itu bahwa Bawaslu Haltim menyerahkan berkas dugaan pelanggaran pemilu ke penyidik Polres Haltim sebagai bagian dari Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), pihak Bawaslu Haltim beralasan karena kasus ini terdapat unsur pidana sehingga akan diperiksa berbarengan dengan Polisi sesuai dengan fungsi dan tugas Gakkumdu.

Di salah satu sisi ketua PPK Kota Maba telah mengklarifikasi pemberitaan media bahwa dirinya tidak sempat hadir pada pleno terbuka KPU tersebut dikarenakan kecapean, dan sakit juga memberikan tanggapan adanya perubahan form C1 dan DA1, bahwa untuk mendapatkan form C1 itu bukan lagi di PPK tapi di KPPS pada waktu KPPS melakukan rekapan ditingkat KPPS.

Ketua PPK Kota Maba dengan alasan kecapean dan sakit bisa saja jawaban itu dibenarkan mengingat proses kerja melaksanakan pemilu membutuhkan konsentrasi kerja yang maksimal, dapat kita melihatnya di beberapa tempat lain beberapa petugas pemilu: KPPS dan petugas penyelenggara pemilu yang lainnya dengan jumlah yang tidak sedikit berjumlah berkisar kurang lebih 80 s/d 100 orang meninggal dunia dikarenakan faktor: lelah, capai dan sakit dalam melaksanakan tugas kerja kepmiluan 2019 sehingga kita juga tidak boleh memandang sebelah mata terhadap tugas kerja yang sudah mereka selesaikan dalam mensukseskan pemilu dengan baik, dapat dinilai bahwa tugas kerja yang mereka laksanakan adalah juga tugas kerja yang tidak main main yang seharusnya diapresiasi oleh banyak pihak begitu juga penyelenggara pemilu di kabupaten Haltim tidak terkecualai PPK Kota Maba, sehingga jawaban dari ketua PPK Kota Maba itu perlu di kuatkan dengan saksi-saksi yang mengetahui bahwa atas kondisi tersebut adalah benar benar sakit sehingga tidak menghadiri pleno KPU juga tidak menimbulkan prasangka negatif dari pihak Bawaslu.

Kemudian pihak Bawaslu Haltim sebaiknya jangan terlalu dini atau terlalu cepat menyimpulkan terjadi adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh PPK Kota Maba dan PPK Kecamatan yang lain, secepat itu menyerahkan berkas dugaan pelanggaran kepada penyidik Polres Haltim, seperti kita ketahui keberadaan PPK adalah bukan suatu organ atau institusi yang berdiri sendiri secara tunggal sebab PPK adalah secara struktural bagian dari Komisi Pemilihan Umum sudah seharusnya atau menjadi kewajiban bagi Bawaslu di Haltim untuk melakukan kordinasi terlebih dulu dengan pihak KPU Haltim guna melakukan klarifikasi dan penangangan secara internal untuk dikalsifikasikan apakah pada kasus tersebut memang benar terjadi adanya rekayasa perubahan atau tidak dan apakah pada kasus tersebut menjadi bagian dari pelanggaran kode etik ataukah terjadi pelanggaran pidana?

Pihak Bawslu Haltim juga sebaiknya melakukan tahapan investigai secara detail bukan hanya melakukan pemeriksaan secara formal maka diposisi inilah sikap kerja Bawslu Haltim diminta bekerja secara profesional sebab investigasi secara detail itu diperlukan sebagai dasar untuk memperkuat tuduhan, bukan hanya memeriksa saksi saksi secara formal ?, tetapi mencari barang bukti untuk dapat membuka suatu peristiwa pelanggaran pemilu yang telah terjadi misalkan: adanya rekayasa/perubahan angka angka itu?, siapakah orang orang yang telah melakukan?, dan saksi-saksi apakah melihat kejadian itu secara langsung serta saksi saksi dapat diertanggungjawabkan, bisa berbicara secara jujur tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak manapun?, dimanakah tempatnya dan kapan waktunya ketika dilakukan perubahan apakah didukung oleh bukti bukti administrasi secara otentik? Kesemuanya ini harus dibuktikan dengan kerja investigasi secara detail, mendalam dan profesional pada bidang kerja ilmu hukum.

Dan kerja investigasi membutuhkan waktu yang tidak sedikit serta diperlukan dukungan oleh tenaga ahli yang bekerja secara handal dan independen, bilamana Bawaslu Haltim tidak melakukan investigasi secara detail untuk melengkapi hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu ketika melakukan pemeriksaan terhadap PPK, maka akan hanya menjadi asumsi politik secara formal tanpa didukung oleh bukti bukti yang valid dan tanpa menghadirkan saksi saksi yang kredibel dengan sendirinya adalah tuduhan guna tuntutan pidana pemilu pada ruang lingkup hukum pidana adalah batal demi hukum (azas Legalitas) dikarenakan syarat-syarat dalam ruang lingkup pidana dan unsur unsur pidana tidak terpenuhi  sehingga tidak dapat dibenarkan secara formil ataupun materil di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Bilamana PPK Kota Maba berdasarkan hasil pemeriksaan internal KPU dan pemeriksaan DKPP tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik maka Bawaslu Haltim akan dinilai oleh banyak pihak telah mencoreng pelaksanaan demokrasi pada pemilu 2019 di Kabupaten Haltim, dan bisa dilakukan upaya counter attack untuk menuntut secara hukum bahwa bahwa Bawaslu Haltim telah melakukan pelanggaran kode etik dengan bekerja tidak pada tempatnya melakukan tuduhan secara subyektif  berdampak kepada sanski administrasi dan pemecatan sebagai anggota Bawaslu, serta dapat juga dituntut secara hukum pidana dikarenakan melakukan pencemaran nama baik sebab bukti vide telah ada pada pemberitaan media.

Pihak penyidik Polres Haltim perlu hati hati untuk tidak gegabah dengan cepat merespon rekomendasi dan tuntutan dari Bawaslu Haltim, hal ini perlu dilakukan agar profesionalisme penyidik Polri tetap terjaga secara independen untuk tidak di intervensi oleh kepentingan pada wilayah politik perlu mengingat bahwa kinerja Penyidik telah diatur oleh hukum acara pidana dalam hal ini adalah Undang Undang Nomor 8 tahun 1981, kinerja hukum beracara pidana penyidik Polri bukan diatur oleh Bawaslu. Bahwa tindakan penyidikan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didukung oleh 2 alat bukti dengan adanya bukti yang valid bukan bukti foto copy yg dilegalisir dan saksi yang mengetahui secara langsung terhadap perkara pidana yang dituduhkan (saksi yang jujur bukan bagian secara langsung dari kepentingan apapun dan bukan saksi yang diintervensi oleh kepentingan politik atau tekanan tertentu oleh oknum oknum di balik rekayasa pelaporan tuduhan pidana terhadap ketua PPK Kota Maba) adanya tindak  pidana.

Kontradiksi atau kejanggalan dan keganjilan-keganjilan, pada kejadian yang telah diberitakan dengan kegaduhan yang masih berlangsung, dengan hiruk pikuknya masyarakat di haltim akibat adanya tuduhan pidana terhadap PPK Kota Maba tersebut sebaiknya diakhiri dengan memberikan solusi kepada ketua PPK Kota Maba untuk secepatnya di berikan SP3 oleh Polres Haltim dengan menempatkan posisi dan peran dari semua pihak sesuai dengan tugas dan fungsi yang benar dalam artian bukan fungsi dari pihak tertentu yang kemudian dinilai dan dicurigai tidak berbeda jauh dengan upaya pemanfaatan politik untuk melakukan diskriminasi politik dan atau kriminalisasi politik.

Bagikan :