Pernyataan Sikap Solidaritas untuk Keadilan dan Demokrasi Kepada KPU Haltim.

Bagikan :
Masa aksi saat Hering di Kantor KPU Haltim

“Front Solidaritas untuk Keadilan dan Demokrasi” Menyatakan Sikap.

Berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar 1945 mengantarkan Rakyat Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat adil dan makmur, khususnya mengamanahkan kepada Negara untuk sekiranya dapat menciptakan masyarakat adil, makmur, sejahtera, mecerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban Dunia. Hal ini kemudian dipertajam lagi pada muatan Pasal 22 E dimana Negara harus “menyelenggarakan Pemilu secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, jujur dan adil setiap Lima Tahun Sekali” sehingga memaknai pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa “Berbicara Pemilu” Bukan semata-mata hanya menjalankan Pemilu secara procedural akan tetapi lebih luas bahwa pemilu itu melaksanakan hak kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara jujur, adil tanpa ada diskriminasi, Kriminalisasi dan intimidasi terhadap Rakyat, sesuai dengan Asas dan Prinsip NKRI. sehingga peserta pemilu dan penyelenggara yang berpasrtisipasi dalam menyukseskan agenda Negara yang diperintahkan oleh Undang-undang Dasar 1945 dan pancasila sebagai dasar Negara.

Hal ini dialami oleh sebagian Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Penyelenggara Pemilu tingkat kecamata (PPK), yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan Hajatan Negara yang diperintahkan oleh konstitusi. imbas dari Rekomendasikan Bawaslu Halmahera Timur melalui GAKUMDU sehingga Ketua PPK Kota Maba ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran Pidana Pemilu. yang tidak memenuhi mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

Akibat dari Keselahan mekanisme yang dilakukan oleh pihak bawaslu dan KPU yang menelantarkan sebagiaan PPK sebagai lembaga satu tingkat dibawahnya adalah merupakan tindakan Kriminalisasi Politik dan Diskriminasi Politik yang bertentangan dengan Hukum dan pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh bawaslu dan KPU kabupaten Halamhera Timur. Sehingga membangkitkan gelora semangat Rakyat setempat untuk melakukan perlawanan terhadap tindakan kesewenang-wewenangan yang dilakukan Bawaslu terhadap PPK.

Sehingga oleh karena itu kami yang bergabung dalam “SOLIDARITAS UNTUK KEADILAN DAN DEMOKRASI” mengajak kepada seluruh kalangan masyarakat yang anti penindasan dan diskriminasi untuk turut ambil bagian dalam perjuangan ini dalam kesamaan tuntutan dengan Grand Isu; “HENTIKAN DISKRIMINASI POLITIK DAN KRIMINALISASI POLITIK”
IsuTurunan

1. Meminta dan menuntut bawaslu mencabut pelaporan yang diproses oleh polres haltim terkaitb kasus saudara ketua PPK Kota Maba.
2. Meminta dan menuntut KPU Halmahera Timur untuk melakukan pembenahan internal dengan tidak menelantarkan dan membiarkan posisi ketua PPK kota maba
3. Meminta dan menuntut KPU Haltim untuk memberikan bantuan pelayanan Hukum kepada Ketua PPK kota Maba dan anggota PPK kota maba
4. Meminta dan menuntut Oknum salah satu komisioner Bawaslu Haltim yang terindikasi Kuat melakukan pelanggaran mekanisme tidak sesuai dengan peraturan Hukum yang berlaku dicopot/diberhentikan sebagai komisioner Bawaslu diukarenakann bekerja tidak sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bekerja sesuai dengan baik dan professional dan tidak mengedepankan asas praduga tidak bersalah (Asas legalitas).
5. Meminta dan menuntut pihak polres haltim agar supaya berpikir jernih dan hati-hati untuk tidak diintervensi oleh kepentingan politik dengan menempatkan kasus tersangka dengan menempatkan saudara ketua PPK kota maba untuk dihentikan kasusnya dan mencari tahu actor yang sebenarnya secara objektif perbedaan yang terjadi pada surat C1 dan penghitungan pada dokumen DA1.

Bagikan :