PPN/Bappenas Tandatangani Nota Kesepahaman Mou Dengan Provinsi Papua Barat

Bagikan :

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brojonegoro menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Provinsi Papua Barat mengenai Pembangunan Rendah Karbon (PRK).
Setelah penandatangan MoU ini, Papua Barat menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 15 persen terhadap business as usual baseline emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di 2020. Nantinya akan ada empat hal yang menjadi fokus utama dalam kerjasama ini.

“Empat fokus tersebut di antaranya penyiapan integrasi kebijakan PRK di provinsi, penyusunan dokumen Rencana PRK Daerah, penguatan sistem online Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) PRK, serta dukungan penyiapan kegiatan PRK di Papua Barat,” kata Bambang kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (18/06/2019).

Program PRK ini telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Untuk itu, Bambang akan mendorong pelaksanaan aksi penurunan emisi GRK sebagai bagian yang terintegrasi, tidak terpisahkan, dan dilaksanakan secara seimbang dengan pembangunan ekonomi dan sosial.

Tidak hanya itu, nantinya akan ada beberapa kebijakan seperti penurunan laju deforestasi dan peningkatan reforestasi hutan, peningkatan penggunaan energi terbarukan yang menggantikan energi fosil, efisiensi energi, peningkatan produktivitas pertanian melalui intensifikasi pertanian, serta efisiensi pemanfaatan SDA dan peningkatan kualitas lingkungan yang akan terus ditingkatkan demi terjalankannya program ini.

Bappenas juga akan selalu melakukan inklusi dan pendampingan perencanaan PRK secara intensif untuk pemerintah provinsi. Akan ada beberapa provinsi yang menjadi percontohan.

“Dengan hal ini Bappenas berharap PRK dapat segera diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia,” tandasnya.

(Arman/Ediyanto)

Bagikan :