Desak Cabut Izin PT MHI, BLH Malut Semprot Masa Aksi KSPPW.

Bagikan :
Yusran H. Noho

Sofifi, MPI.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara mengecam kepada sekelompok orang yang mengatas namakan Fron Petani Pemuda, dan Mahasiswa Wasile (FPPMW) terkait demonstrasi yang digelar pada tanggal 11 juni 2019 belum lama ini, di kecamatan Wasile Tengah bulan lalu.

Dan di lanjutkan dengan kemarin kamis 20 juni di depan kantor gubernur Maluku utara dengan membawa nama baru yaitu Komonitas Perjuangan Petani Wasile (KPPW) dengan Tema mendesak gubernur provinsi Maluku dan BLH maluku utara untuk mencabut izin PT mahakarya hutan indonesia. Jumat (21/ 06)

Dalam aksi tersebut langsung di tanggapi  oleh kepala Penegakan Hukum Badan Lingkungan Hidup Yusran H. Noho setelah ditemui di ruangannya mengatakan bahwa “secara administrasi PT Mahakarya Hutan Indonesia telah selesai dilalui dan sudah tidak ada kendala lagi kalau misalkan perusahaan itu merusak dan terjadi pencemaran di lokasi maka lapor ke kita supaya kita turun untuk mengecek dilapangan benar atau tidak itu baru pemikir. Tegasnya

Dihimbau kepada masyarakat lingkar pertambangan supaya jangan sampai terprovokasi dengan kondisi yang ada ini.

“Sumber daya alam kita ini perlu kita kelola, kita juga butuh orang untuk berinfentasi di daerah kita untuk membangun daerah kita.

“Akan tetapi pihak perusahaan itu menginfestasi dengan tanda kutip tidak mengabaikan aturan aturan yang ada misalnya CSR, mengutamakan pekerja lokal supaya bagimana mengurangi tingkat pengangguran jadi marilah kita sama sama menjaga orang yang berinfestasi di daerah kita supaya bagimana kita mengembangkan daera kita ke depannya. Tutupnya

Sesuai pengesahan kesepakatan bersama antara PT MHI dan masyarakat Wasile Utara,  Tengah dan Timur pada Hari selasa Tanggal 05 Maret 2019 yang bertempat di kantor Desa Silalayang Kecamatan Wasile Tengah.

Berdasarkan pertemuan tersebut menghasilkan dua poin : yang pertama,: rekruitmen 80 % Tenaga Kerja Lokal, Bantuan Sosial/CSR, Pembangunan Industri, Persemain dan Penanaman, serta Pelatihan Non Skil. Kedua : Pembentukan Tim CSR PT MHI. Dan itu sudah jalan sampai sekarang dan masyarakat sudah menikmati itu.

Kemudian kesepakatan bersama juga antara PT MHI dengan tim pengelola CSR dengan Nomor Surat 24/MHI/DIR-EKS/III/2019 pada Tanggal 20 Maret 2019 yang di Tanda Tangani oleh tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Wasile Utara, Tengah dan Timur serta Direktur Utama PT MHI kapolsek, KKPH HALTIM dan Ketua Tim CSR.

Bagikan :