Menolak Diam Atas Misteri Wafatnya Para Petugas KPPS Dan Aksi Kedaulatan Rakyat

Bagikan :

Mediapatriot.co.id –Jakarta — Gerakan Pita Kuning, Kolaborasi Milenial Nusantara (KMN) mengadakan dialog publik mengangkat tema:
“Menolak Diam, Terkait Misteri Wafatnya 527 Petugas KPPS dan Wafatnya 9 Orang dalam Aksi Kedaulatan Rakyat.” di selenggarakan di Jakarta Selatan,
Selasa ( 25/ 06/2019)
di Ruko Garuda, Jl. Asem Baris Raya, No. 13C, Tebet

Adapun narasumbernya adalah sebagai berikut;
Wenry Anshory Putra (Inisiator KMN),
Dhienda Nasrul (Inisiator DKN), Amin Fahrudin (Tim Advokasi Keluarga Alumni KAMMI),
Arya Kharisma Hardy (PJ Ketua Umum PB HMI),
dr. Abid Abdurrahman (dokter Milenial), Sebrian Alamsyah (Mahasiswa/Entrepreneur Milenial)?
Fachran Hindami (Wakil Koordinator Pergerakan Pemuda Merah Putih) dan dimoderatori oleh
Ficky Yusuf serta didukung oleh
Dewan Kepemudaan Nasional (DKN) dan Kopi Bos.

Pada tragedi kemanusiaan wafatnya kurang lebih 527 petugas KPPS (sesuai data Kemenkes) terkesan dianggap sebagai “sebuah kewajaran”, faktor kelelahan dituding sebagai penyebab dengan alasan Pemilu 2019 dilaksanakan serentak. Padahal menurut Tim Pemantauan Pemilu 2019 Komnas HAM dalam “KETERANGAN PERS. NO : 005/Humas/KH/V/2019” setidaknya ditemukan kelalaian dan pengabaian dalam aspek regulasi kepemiluan dan aspek jaminan kesehatan. Dalam hal ini KMN tetap pada tuntutan awal, yaitu harus dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut tuntas tragedi kemanusiaan tersebut.

Pada Aksi Kedaulatan Rakyat juga telah jatuh korban jiwa 9 orang. Menurut Ketua Komnas HAM, ada 2 orang di antaranya yang ditembak peluru tajam. KMN sangat setuju dengan pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu yang mendesak agar adanya pengusutan. Karena, sampai detik ini belum ada kejelasan bagaimana dan siapa pelaku pembunuhan tersebut. Oleh karena itu, KMN mengusulkan agar sebaiknya dibentuk “Tim Independen”.

KMN hanya ingin mengingatkan kepada segenap komponen bangsa, salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia…”

Kita pun tidak boleh melupakan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, karena Pancasila adalah dasar negara dan pedoman kehidupan berbangsa bernegara.

Oleh karena itu demi kedaulatan rakyat, maka KMN menyerukan kepada segenap komponen bangsa, Apapun agama kita, apapun suku kita, apapun etnis kita, apapun profesi kita, dan apapun pilihan politik kita, bersatulah mendesak pengusutan tuntas atas tragedi wafatnya 527 petugas KPPS dan 9 orang dalam Aksi Kedaulatan Rakyat.

Dhienda Nasrul selaku inisiator Dewan Kepemudaan Nasional (DKN) mengatakan, “Kami minta segera dibentuk tim ahli untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi sehingga begitu banyak kematian petugas KPPS. Sebaiknya didiagnosis satu nyawa satu kasus tidak menyamaratakan kematian mereka akibat kelelahan,” ujarnya.

Senada dengan pernyataan dr. Abid Abdurrahman yang melihat kematian KPPS sungguh tak wajar dan harus segera diusut dengan tuntas.Harus di otopsi luar dan dalam agar tidak ada keragu- raguan pada keluarga korban. Selama ini tak ada perhatian dari pemerintah dan negara.

“Latar belakang kami mengadakan dialog publik ke 2 ini adalah karena keresahan yang kami rasakan sebagai generasi milenial. Isu ini sangat sensitif bagi beberapa pihak. Kami melaksanakan dialog publik ini dasar pijakan konstitusi yaitu setiap orang berhak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat jadi dijamin UUD. Harus segera dibuat tim pencari fakta serta negara harus bertanggungjawab untuk mengusut tuntas para korban KPPS dan korban demo damai (21-22/05/2019) sebanyak 9 orang,” pungkas Wenry.
(fri)

Bagikan :