Terkait Zakat Profesi, Pemkab Banggai Siap Fasilitasi ASN Muslim

Bagikan :

LUWUK, BANGGAI, SULAWESI TENGAH, mediapatriot.co.id_Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai siap memfasilitasi penunaian zakat profesi aparatur sipil negara (ASN) muslim dilingkup Pemkab Banggai.

Hal ini diungkapkan Bupati Banggai, DR (Cand) Ir. H. Herwin Yatim, MM, melalui Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik dan Rekayasa Sosial, Hasanuddin Idris, Senin (24/06), saat sosialisasi dan kajian mengenai dasar hukum, mekanisme pengumpulan dan pendistribusian zakat, diruang rapat umum Kantor Bupati Banggai.

Dikatakan, dalam waktu dekat, ASN muslim dilingkup Pemkab Banggai dapat menyisihkan sebagian pendapatannya untuk disetorkan sebagai zakat profesi melalui lembaga pengelolah zakat yang ditunjuk oleh Pemda.

“Saat ini pemerintah sudah membuat rancangan peraturan bupati mengenai hal ini. Insyaallah peraturan bupati ini akan terbit di bulan Juli sudah. Jadi gaji bulan juli sudah bisa disisihkan untuk zakat,” paparnya.

Lebih lanjut disampaikan, besaran zakat profesi yang dipungut sebesar 2,5% dari total penghasilan setiap bulan bagi ASN yang telah mencukupi nishabnya.

“Bagi ASN yang telah mencukupi nishabnya akan dipungut zakat profesi sebesar 2,5 persen,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Banggai, Zainal Abidin, dalam sosialisasi ini mengingatkan kepada pemerintah agar tidak melakukan pemotongan dari rekening gaji ASN sebelum ada akad tertulis dari ASN yang ingin berzakat.

Ia menegaskan, sesuai dengan keterangan pers yang disampaikan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, beberapa waktu lalu, ditegaskan bahwa tidak ada kewajiban terkait zakat profesi. Tetapi pemerintah hanya memfasilitasi ASN yang ingin mengeluarkan sebagian penghasilannya untuk dibayarkan sebagai zakat.

“Kami mengingatkan bahwa pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator. Pemerintah tidak berhak melakukan pemotongan dari rekening gaji ASN sebelum ada akad berupa pernyataan tertulis dari ASN yang ingin berzakat,” tegasnya.

Selain itu, Zainal juga berharap pengumpulan zakat profesi ini diharapkan dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta tepat sasaran dalam penyalurannya.

“Kedepannya, bila peraturan tersebut dijalànkan sekira pengumpulan zakat profesi dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta tepat sasaran dalam penyalurannya,” pungkasnya.

Sosialisasi dan kajian mengenai dasar hukum, mekanisme pengumpulan dan pendistribusian zakat, yang dihadiri para kepala dinas dan kepala bagian organisasi perangkat daerah (OPD) Banggai ini menghadirkan Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik dan Rekayasa Sosial, Hasanuddin Idris; Kabag Kesra, Ramly Hasan; Kabag Hukum, Farid Hasbullah Karim; Ketua Baznas Banggai, Mahfud; dan Ketua Rumah Zakat Banggai, Ust. Iswan; sebagai narasumber.(adm/mediakominfo banggai)

Bagikan :