DANA DESA DI DESA UJUNGARIS DALAM PELAKSANAAN DILAPANGAN TIDAK SESUAI

Bagikan :

Indramayu, MPI

Informasi terkait transparansi penggunaan Dana Desa (DD) merupakan hak setiap masyarakat yang ingin mendapatkan informasinya, hak untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan yang berurusan dengan kegiatan publik dijamin oleh undang-undang yang dituliskan pada salah satu produk hukum Indonesia Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.Namun ada pembatasan hak masyarakat yang terjadi di Desa Ujungaris, Penggantungan Kabupaten Indramayu, provinsi Jawa Bsrat. Pada Jum’at, 28 Juni 2019 beberapa media yang juga sekaligus melakukan kontrol sosial ke lokasi Desa Ujungaris, Kecamatan Widasari Penggantungan untuk menanyakan informasi terkait yang beredar ditengah masyarakat bahwa ada beberapa kejanggalan penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2019 yang dianggap tidak sesuai.Tidak sesuai harapan, masyarakat dalam pengerjaan jalan rabat beton yang dilakukan Kuwu Tatang Desa Ujungaris, gang Bunder, Jalan Poros Blok Encong, dengan ukuran 390m X 3m X 0.15m yang seharusnya, namun dilapangan yang terjadi tebal tinggi dipinggir 0.15 m, namun ditengah 0.5-07 m dan pengerjaan secara manual setelah di Cor ditaburkan diatasnya semen kering dengan jumlah nilai Anggaran RP. 251.943.000,-. Dana Desa tahap 1 tahun 2019.

“Jadi satu hal supaya ini tidak simpang siur. Apalah yang meyakinkan kami (masyarakat) bahwasannya, pengeluaran dana desa yang telah digunakan sesuai aturan apa tidak,. Apalah yang bisa kami lihat dan dapat jalankan sebagaimana mestinya,”

Bahkan beliau (kepala desa) beranggapan bahwa kunjugan media ke lokasi desa hanya biasa saja yang difikirkan, namun kenyataan bukti dilokasi pekerjaan tentang transparansi yang jelas dan detail terkait pengeluaran desa .

Kemudian beliau kepala desa tidak mengindahkan kedatangan media dalam mengawasin pelaksanaan pekerjaan dilapangan atau pengeluaran dari APBDes yang yang tidak sesuai.

Biaya pengeluaran operasional kantor desa untuk melengkapi perlengkapan iventaris kantor, komputer, meja dan juga ATK. Padahal kantor kepala desa tidak didirikan pada masa jabatan beliau (kepala desa) yang harus melengkapi keseluruhan inventaris dalam kantor sehingga tidak menghabiskan biaya yang banyak. Masyarakat desa berhak memperoleh informasi tentang Dana Desa dan APBDes.

“Jika Kades tak memberikan informasi tersebut, itu artinya Ia telah melanggar Permendagri No.20 tahun 2018. Masyarakat sebagai bagian dari masyarakat desa juga berhak memperoleh informasi itu karena telah diatur dalam Permendagri No.20 tahun 2018 pasal 72 ayat 2 dan juga Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi.(Deswin Nazamudin)

Bagikan :