Jamaluddin Mariadjang: Sikap Bijaksana Seorang Pemimpin Menjadi Standar Moralitas

Bagikan :

PALU, SULAWESI TENGAH, mediapatriot.co.id_Jamaluddin Mariadjang, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar (PB) Al-Khaeraat periode 2008-2014, menegaskan bahwa sikap bijaksana seorang pemimpin sangatlah penting. Sikap bijaksana seorang pemimpin harus menjadi suatu standar moralitas.

Hal ini diungkapkannya menanggapi Press Release Tim Advokasi Pena 98 untuk Yahdi Basma terkait persoalan laporan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Drs. H. Longky Djanggola, M.Si, dengan tuduhan melanggar pasal 27 ayat (3) UU ITE (pencemaran nama baik), melalui releasenya, Sabtu (13/07).

Rois Syuriah Nadhatul Ulama (NU) Provinsi Sulteng periode 2015 – 2017, ini mengungkapkan bahwa sikap bijaksana seorang pemimpin menjadi suatu standar moralitas dikarenakan seorang pemimpin harus menyadari batas kekuasaannya.

“Seorang pemimpin harus sadar bahwa dalam hal-hal tertentu, kekuasaan yg dimilikinya dibatasi oleh norma-norma lain yang diakui masyarakat, sehingga sikap subjektifnya harus ditekan serendah mungkin,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, terkait kasus Yahdi Basma, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Sulteng periode 2010 – 2018, menilai bahwa persoalan tersebut menceminkan batas-batas normatif yang melindungi dirinya sebagai wakil rakyat dari tekanan otoritas penguasa.

“Itulah yang saya maksud dengan standar moral bagi setiap pemimpin, termasuk Gubernur Longky,” tutur Pendiri Yayasan Rosontapura ini.

Sebuah kritik, lanjutnya, jika mempunyai rasionalitas yang kuat tidak selalu dianggap sebagai perlawanan. Tapi boleh dianggap refleksi dari tidakan normatif untuk mengingatkan kealpaan penguasa.

Kecuali itu, Ibnu Khaldun, sosiolog modern mengingatkan kaum feodal dan Ashabiyah yg kurang toleran terhadap perilaku inklusif ini.

“Kita berharap Gubernur Longky memberi keteladanan terhadap problem relasi sosial ini,” tandas Penasehat DKST (Dewan Kesenian Sulawesi Tengah) periode 2015.(dewi/adm/release)

Bagikan :