Tim Advokasi PENA 98 : Penyidikan Polda Sulteng Terhadap Aleg DPRD Sulteng Yahdi Basma Melanggar Konstitusi dan UU MD3

Bagikan :

JAKARTA, mediapatriot.co.id_Tim Advokasi PENA 98 angkat bicara terkait terbitnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) atas laporan Gubernur Sulteng, Drs. H. Longky L. Djanggola, M.Si, (pelapor) terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulteng yang juga Ketua Pansus Pengawasan Penanggulangan Bencana di Sulteng, Yahdi Basma.

Dalam rilisnya, Jumat (12/07), Ketua Tim Advokasi PENA 98 Pusat, Jeppri F. Silalahi, SH, mengungkapkan penyidikan atas laporan dengan tuduhan melanggar pasal 27 ayat (3) UU ITE (pencemaran nama baik) tersebut dianggap melanggar undang-undang.

Jeppri menyampaikan, Tim Advokasi Pena 98 berpandangan dari sisi formil, pemanggilan penyidik terhadap Yahdi Basma sebagai anggota DPRD Provinsi tanpa menunjukkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (kecuali untuk tindak pidana khusus), adalah perbuatan melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 245 ayat 2 huruf c dan pasal 340 UU MD3, serta di tegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 76/PUU-XII/2014 yang dalam bagian pertimbangan Hakim.

“Dalam bagian pertimbangan hakim dinyatakan bahwa pemanggilan dan permintaan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD Provinsi yang disangka melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan seterusnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut Jeppri mengatakan, dilihat dari sisi Hak Imunitas, bahwa terkait apapun tindakan yang dilakukan Yahdi Basma yang dilaporkan oleh pelapor haruslah dimaknai dalam konteks pengawasan sebagai anggota DPRD Sulteng yang dilindungi oleh UU dalam menjalankan tugas fungsi kewenangan.

Sesuai Konstitusi UUD 1945 pasal 20A (imunitas) jo. UU Nomor 2 Tahun 2018 (MD3) yang menyatakan dengan tegas dalam pasal 338 ayat 1 dan 2, bahwa (1) Anggota DPRD provinsi mempunyai hak imunitas, (2) Anggota DPRD provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis, di dalam rapat ataupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD provinsi.

Selain itu, penyidikan yang digelar bertentangan dengan pernyataan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Tito Karnavian, yang disampaikannya pada tanggal 28 November 2017 lalu.

“Dalam menjawab pertanyaan jurnalis mengenai tidak dapat diprosesnya laporan terhadap Viktor Laiskodat, Kapolri mengatakan bahwa sebenarnya tidak hanya anggota DPR saja yang mempunyai hak imunitas. Ada juga profesi lainnya seperti wartawan, dokter hingga pengacara yang memiliki hak imunitas,” tambahnya.

Jeppri menegaskan bahwa penyidikan yang bertentangan dengan UU dan Pernyataan Kapolri tersebut akan menjadi preseden buruk bagi wajah Polri.

“Kami menilai bahwa lenyidikan tersebut berpotensi memicu reaksi keras dari seluruh anggota Legislatif baik itu DPR, DPRD Provinsi sampai DPRD Kabupaten/Kota,” tegasnya.

Sementara itu, terkait penghormatan dan pengakuan terhadap hak imunitas anggota Legislatif, Tim Advokasi PENA 98 menyampaikan beberapa kasus pembanding.

Yakni, kasus Viktor Laiskodat, anggota DPR-RI yang dilaporkan atas pidatonya dan dituduh melanggar Pasal 156 KUHP dan/atau UU ITE.

Dan kasus Adian Napitupulu, Anggota DPR RI, yang dinilai menghina dan memfitnah Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada Mei 2017 dalam orasi politiknya di Taman Ismail Marzuki.

Serta kasus Fadly Zon, anggota DPR RI, pada September 2018 karena dugaan sebar hoaks dalam peristiwa Ratna Sarumpaet.

“Ketiga kasus tersebut hingga saat ini dihentikan penyelidikannya oleh POLRI karena hak imunitas,” tegasnya lagi.

Berdasarkan pandangan hukum tersebut, Jepprin mewakili Tim Advokasi PENA 98 Pusat, meminta agar pihak kepolisian menghentikan penyidikan dan tuntutan hukum lainnya terhadap Yahdi Basma.

“Kami, Tim advokasi, sangat mendukung segala bentuk penegakan hukum (due process of law) yang dilakukan aparat penegak hukum sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, yang bukan dilandasi intervensi ataupun tekanan politik dari pihak-pihak tertentu, karena tindakan penyidikan yang menyalahi hukum akan berimplikasi pada pelanggaran etik profesi yang bersanksi hukum,” pungkasnya.(dewi/adm/release)

Bagikan :