Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( P – APBD ), Tahun Anggaran 2019 , Diterima Dan Disetujui Pada Sidang Paripurna DPRD Dipimpin Wakil Ketua DPRD Timur Sitepu Dan Imran Obos, SE.

Bagikan :

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( P – APBD ), Tahun Anggaran 2019 , Diterima Dan Disetujui Pada Sidang Paripurna DPRD Dipimpin Wakil Ketua DPRD Timur Sitepu Dan Imran Obos, SE.

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( P – APBD ), Tahun Anggaran 2019 , diterima dan disetujui pada Sidang Paripurna DPRD yang dipimpin wakil Ketua DPRD Timur Sitepu dan Imran Obos, SE.

Turut dihadiri oleh Wakil Bupati Deli Serdang HMA Yusuf Siregar , unsur Pimpinan Forkopimda , Sekdakab Darwin Zein, S. Sos., Pimpinan OPD, dan di tandai dengan penandatanganan bersama, Lubuk Pakam, Selasa. 16 Juli 2019 .

Sidang Paripurna diawali dengan pembacaan laporan Badan Anggaran DPRD Deli Serdang, disampaikan anggota Banggar Amriono, menyampaikan bahwa nota Keuangan dan rancangan perubahan APBD tahun 2019 ,merupakan Implementasi pasal 28 Undang undang no. 23 tahun 2014 , dimana perubahan anggaran dilakukan antara lain disebabkan oleh, Perkembangan asumsi kebijakan APBD baik target Pendapatan maupun Belanja.

Pergeseran anggaran antara unit organisasi kegiatan dan antar Jenis belanja dan pembiayaan.

Selain itu harus tetap memperhatikan upaya pencapaian target kinerja tahun kelima pencapaian RPJMD tahun 2014 – 2019 , dalam menetapkan Pendapatan yang bersumber dari pajak dan restribusi daerah perlu untuk menerapkan prinsip kehati hatian sehingga pada saat realisasi antara target dan capaian tidak dapat selisih yang terlalu jauh, seperti yang terjadi pada realisasi anggaran tahun 2018 .

Selanjutnya Banggar menjelaskan, untuk mewujudkan percepatan pencapaian dan penajaman target target pembangunan daerah tersebut, pada Perubahan anggaran 2019 yaitu, Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 4.009.331.169.223.00 atau meningkat sebesar Rp 22.850.345.286.00 atau 0,57 % dari target semula Rp. 3.986.480,823.937.00 dengan rincian PAD direncanakan Rp. 1.178.058.497.442.00 atau meningkat Rp. 9.692.746.122.00. dibandingkan dengan APBD murni TA 2019 yaitu Rp. 1.168.365.751.320.00.

Sedangkan Dana Perimbangan diproyeksikan Rp. 2.054.904.857.733., berkurang Rp. 8.761.141.517.00 , dibanding dengan APBD Murni TA 2019 Rp. 2.063.665.999.250. kemudian lain lain Pendapatan daerah yang sah diproyeksikan Rp. 776.367.814.048 atau bertambah Rp. 21.918.740.681.00 dibandingkan dengan APBD Murni TA 2019 sebesar Rp. 754.449.073.367.

Dijelaskan juga bahwa pada P APBD tahun 2019 diproyeksikan Belanja tidak langsung Sebesar Rp. 2.049.712.500.678. bertambah sebesar Rp. 49.216.149.555. , dibanding sebelumnya yakni APBD Murni Rp. 2.000.496.351.123.

Selanjutnya Belanja Langsung pada APBD diproyeksikan sebesar Rp. 2.067.797.919.513,37. bertambah sebesar Rp. 51.813.446.669,37. dibanding dengan sebelum nya yakni APBD Murni sebesar Rp. 2.015.984.472.814. sedangkan POS pembiayaan adalah menutupi selisih antara Pendapatan dan belanja, dimana perubahan penerimaan diproyeksikan sebesar Rp. 45.000.000.000. dan pada saat perubahan sebesar Rp. 123.179250.968 ,37. terjadi penambahan pembiayaan sebesar Rp. 78.179.250.968.,37.

Sebagai catatan, penambahan pembiayaan ini Sumber utamanya adalah SILPA ( Sisa lebih perhitungan Anggaran tahun sebelumnya ), Sementara untuk pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD murni sebesar Rp. 15.000.000.000. dan para saat perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ,tidak mengalami perubahan.

Wakil Bupati Deli Serdang HMA. Yusuf Siregar, menjelaskan bahwa sesuai dengan tahapan pembahasan rancangan perubahan APBD tahun 2019 dimulai dari pembahasan perubahan KUA – PPAS dan Raperda hingga ditetapkan nya menjadi Peraturan daerah adapun hal yang ditetapkan menjadi perhatian kita bersama yaitu harus Fokus kepada prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 yaitu :
Pertama, memberdayakan ekonomi kerakyatan melalui daya saing berorientasi komoditas unggulan.

Kedua , mengoptimalkan sistem layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan Pemukiman yang memadai.

Ketiga, melanjutkan secara konsistem pelayanan publik yang profesional dan memaksimal kan tata kelola pemerintahan yang baik terhadap hal hal yang telah kita putuskan bersama, memiliki hakekat yang penting dalam menentukan arah pembangunan.

Editor: Pairin

Bagikan :