FPR Sulteng : Proyek Hutang Tanggul Tsunami Sebesar 766 Juta Merupakan Proyek Mubazir

Bagikan :

PALU, SULAWESI TENGAH, mediapatriot.co.id_Forum Pengacara Rakyat (FPR) Sulawesi Tengah (Sulteng) menilai kebijakan hutang luar negeri untuk pembangunan tanggul penahan pantai dan tsunami sepanjang 7,3 Kilometer di Teluk Palu melalui skema hutang adalah proyek mubazir.

Hal ini disampaikan Ketua FPR Sulteng, Hartati Hartono, Kamis (18/07), melalui press releasenya.

Hartati mengungkapkan bahwasanya proyek tersebut tidak berbasis kearifan lokal dan tidak memiliki manfaat secara langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

“Proyek mercusuar semacam itu mencerminkan satu pendekatan penangulangan bencana yang tidak dibasiskan pada kearifan lokal dan kebutuhan secara sosiologis masyarakat. Serta tidak memiliki manfaat secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca bencana,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut melukai warga Kota Palu dan mengubur ingatan mereka tentang ganasnya tsunami sebagai pelajaran.

Selain itu, Hartati menilai proyek infrastruktur ini sama sekali tidak relevan dengan kebutuhan dasar warga korban bencana.

“Tanggul penahan pantai itu hanya mengubur ingatan kita semua tentang tsunami. Dan kita akan dibuat bermimpi seolah-olah tembok raksasa dapat mencegah tekanan tsunami,” tuturnya.

Lebih lanjut Hartati mengungkapkan berdasarkan hasil investigasi, FPR Sulteng menemukan sumber loan atau hutang atas pengaman pantai Kota Palu.

Hutang tersebut, lanjutnya, terdiri dari ADB New Loan sebesar 338,000,000,000 rupiah. Sementara pengembangan tanggul tsunami 7.3 km terdiri Loan JICA sebesar 428,000,000,000 rupiah.

“Hanya untuk membangun proyek yang dikatakan untuk kesejahteraan masyarakat dengan dana sebesar itu yang diperoleh dari hutang luar negeri terkesan mubazir. Tanggul tsunami apa relevansinya dengan mercusuar,” ujarnya.

Hartati justru mempertanyakan tujuan dari proyek itu jika dilihat dari sudut pandang pengalaman selama proses tsunami.

“Sudah banyak hasil studi yang menyebutkan bahwa teluk Palu mengalami kerusakan tsunami lebih karena terjadinya penurunan permukaan tanah. Studi akademisi Universitas Tadulako (Untad) bahkan menyebutkan bahwa penurunan permukaan tanah sepanjang
Teluk Palu sekitar 4,4 hektar, termasuk dalam kasus Jembatan empat,” paparnya.

Hartati menambahkan konsep tanggul pengaman tsunami semacam itu hanya akan membatasi akses nelayan terhadap teluk Palu.

Selain itu, lanjutnya, tidak ada jaminan bahwa tanggul itu akan tetap kokoh berdiri di atas tanah labil bila terjadi gempa dengan kekuatan lebih dari 6 magnitudo.

“Siapa yang akan bertanggung jawab bila ternyata proyek itu gagal. Bila terjadi gempa dengan kekuatan lebih dari 6 magnitudo dalam 1-5 tahun ke depan, dan ternyata proyek itu mengalami kegagalan, maka rakyat akan tetap menanggung hutang,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris FPR Sulteng, Agus Faisal Said, menambahkan bahwa negara mengambil hutang yang cukup besar tidak relevan dengan pembangunan kembali
kehidupan masyarakat.

Agus menuturkan dari semua daftar proyek sebagian besar hanya ditujukan untuk proyek mercusuar yang tidak relevan. Sementara proses pemenuhan hak-hak dasar korban tidak dilakukan dengan segera.

“Kondisi masyarakat korban dipengungsian masih sangat terkatung-katung, jauh
dari kata layak untuk bangkit,” pungkasnya.(dewi/adm/release)

Bagikan :