Pencegahan Dan Penindakan Korupsi Dalam Kearifan Buton (UU Martabat Tujuh)

Bagikan :

Oleh : DR. La Ode Abdul Munafi, M.Si
(Antropolog Universitas Dayanu Ikhsanuddin (Unidayan), Dosen FISIP Unidayan dan Budayawan Buton)

WOLIO, BAUBAU, SULAWESI TENGGARA, mediapatriot.co.id_KORUPSI, dalam perspektif kebudayaan, merupakan pergeseran fokus budaya orientasi sosial ke orientasi harta dan tahta. Korupsi berhubungan dengan nilai-nilai yang ada
dibalik perbuatan korupsi itu sendiri, harta dan tahta sebagai hal utama.

Kekuasaan yang dimiliki mempengaruhi mentalitas manusia, baik dalam pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Kondisi sosio-kultural seperti iklim paternalistik, keseimbangan dan keselarasan juga menjadi faktor terjadi korupsi.

Korupsi terjadi bila pemegang kekuasaan menganggap Kekuasaan (a) berkah untuk memperkaya diri, bukan pengabdian kepada publik orientasi. Kekuasaan menjadi alat kepemuasan hasrat kepemilikan harta, bukan hasrat menyalurkan manfaat untuk kepentingan publik. Dan (b) kekuasaan seolah bukan lagi amanah yang harus dipertanggungjawabkan (pada publik dan Tuhan).

Manusia BUTON Yang Dicita-citakan (Preambule UUD Martabat Tujuh 1610 M)

I. Manarfa Nafsahu Fakadh Arafa Rabbahu,

Manarfa Nafsahu Fakadh Arafa Rabbahu dimaksudkan bahwa manusia Buton yang dicita-citakan adalah manusia Buton yang berAkhlaqul Qarimah.

II. Bhinci-bhinciki Kuli.

Bhinci-bhinciki Kuli merupakan doktrin pengenalan Tuhan didalam diri manusia
(esensi ajaran Tasawuf Martabat Tujuh). Ini merupakan manifestasi pengagungan Tuhan melalui jalan reciprocal manusia dalam tubuh masyarakat.

III. Sara Patanguna

Sara Patanguna, yakni Pomae-maeka, Popia-piara, Poma-masiaka, dan Poangka-angkataka. Melalui Sara Patanguna manusia Buton menjadi manusia dinamis yang mengenali sumber jati dirinya yang berakar dari cahaya Tuhan. Dan membentuknya dalam tindakan-tindakan sosial yang selaras dengan kemanusiaan (yang pada hakikatnya tunggal), karena berasal dari Tuhan Yang Maha Tunggal.

Upaya Mewujudkan Tata-Kelola Negara (di Buton) yang Bersih dari Korupsi

Dalam mewujudkan Tata-Kelola Negara di Buton yang bersih dari Korupsi termaktub dalam UUD Martabat Tujuh. UUD Martabat Tujuh menyebutkan bahwa salah satu bentuk perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam sistem penyelenggaraan negara adalah PEBULA. Pebula merupakan perbuatan memperkaya diri dengan menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, wewenang. Pebula sama artinya dengan Korupsi.

Pada Antitesa Sara Patanguna, Pebula atau Korupsi bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan (kejujuran, kasih sayang, keadilan tanggungjawab publik). Pebula merupakan Mingku Mosala (perbuatan yang bertentangan dengan adat/norma berbangsa dan bernegara).

Penyeleksian calon pejabat publik (aparatur kesultanan) pun diatur dalam UUD Martabat Tujuh. Calon pejabat publik harus memedomani 7 sifat Ketuhanan, yakni Hayat, Ilmu, Kodrat, Iradat, Basyara, Samaa dan Kalam. Dan memegang teguh 4 amanat Kerasulan, yaitu Sidiq, Amanah, Tabliq dan Fathonah.

Calon pejabat publik (aparatur kesultanan) dalam UUD Martabat Tujuh harus menjadi pejabat yang Polubha (pengayom), Padhoma (pemberi arah), Kayinawa (penerang) dan Paiyasa (teladan). Untuk itu, kedudukan pejabat merupakan rahmat bagi publik.

Pada prosesi pelantikan Sultan, kata-kata Penyumpahan pun digaris dengan jelas bahwa Pebula merupakan perbuatan yang dilarang keras untuk dilakukan.

Kata-kata Penyumpahan dalam Prosesi Pelantikan Sultan

(a) Urango laodhe, urango laodhe, urango laodhe;
bholi upomataakea ruambali,
bholi upoande-andeakea
bholi upebulaakea lipu siy laodhe”

“Dengar LaOde, dengar LaOde, dengar LaOde;
jangan melakukan nepotisme,
jangan melakukan kolusi,
jangan melakukan korupsi
di atas bumi negeri ini LaOde”

(b) Bholi ualaakea kancana bhía yittangarnu,
bholi ualakea kancians calai tangamnu,
bholi ualakeakanciana kampurui
yibhaamu

“Jangan mempertukarkan/memperjualbelikan (menyalahgunakan) jabatan, wewenang, kekuasaan (menerima suap, gratifikasi, transaksional)”

Guna mewujudkan tata-kelola negara di Buton yang Bersih dari Korupsi, UUD Martabat Tujuh juga memberikan “Larangan ke pasar bagi pejabat kesultanan”.

Secara esensial (makna etis), pejabat dilarang berbisnis karena akan menimbulkan konflik kepentingan. Ruang terjadinya KNN dengan menggunakan kekuatan jabatan kekuasaan. Pajabat yang berbisnis menjadi tidak fokus dalam urusan publik.

Internalisasi nilai budaya Anti-Korupsi

Upaya mewujudkan tata-kelola negara di Buton yang Bersih dari Korupsi diperlukan internalisasi nilai budaya Anti-Korupsi. Internalisasi nilai budaya Anti-Korupsi bisa diperoleh dari beberapa institusi, yakni institusi keluarga dan institusi Zawiyah.

Pada institusi keluarga, ajaran moral tentang KAEA (menanamkan budaya rasa “malu”). Budaya rasa malu akan menimbulkan budaya rasa bersalah (soso te toba) ketika melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat.

Ungkapan kearifan: “Maeakea mancuanamu, wititinaimu, manga opuamu”.

Sedangkan Institusi Zawiyah melalui pengetahuan agama serta pendidikan akhlak dan budi pekerti.

Internalisasi Nilai Budaya Anti-Korupsi juga dituliskan pada Syair-Syair Kabhanti.

(a) Yindapo atosarongi rangkaea ande sabutu abhari aratana.
yisarongiaka rangkaea momini hakuna apekadhawuakamo.
Yindapo atosarongi misikini ande sabutu yinda te aratana.
yisarongiaka misikini, moomini mokohakuna alea.

“Belumlah disebut kaya jika hanya memiliki harta yang banyak.
Yang disebut kaya, meski hak nya ia berikan pada orang lain.
Belumlah disebut miskin jika hanya tidak memiliki harta.
Yang disebut miskin, hak orang lain pun dia ambil”.

(b) Bharimpu giu yi binasaaka. salah saangu apande ala ‘mokohakuna.

“Banyak sekali perkara yang membinasakan. Satu di antaranya mengambil hak orang lain”.

(Kabhanti Kambampu, Almukaramn La Ode Nafiu (Yarona Labuandiri))

Asas Penindakan Hukum Terhadap Kejahatan (termasuk Pebula/korupsi)

Dalam UUD Martabat Tujuh disebutkan bahwa Bhone montete yinda posala-sala (tiada perbedaan bagi siapa pun di hadapan hukum). Hal ini dimaksudkan untuk menjaga marwah/wibawa hukum dan rasa keadilan dimasyarakat.

Jenis Penindakan Hukum

Atas perbuatan pidana (termasuk Pebula /Korupsi), dalam UUD Martabat Tujuh telah diatur jenis-jenis penindakannya.

Yakni KARIMBI (denda), PASABU (diberhentikan, dicopot, dimakzulkan), TATA LIMA (potong tangan), PAPASI (dikucilkan dari lingkungan sosial), BUSE (diusir dari komunitasnya), KABHEBHE TE DHARA (pukulan cambuk dan rajam), GOGOLI (dihukum gantung sampai mati), dan TATASI PULANGA (pencabutan hak seseorang
hingga tujuh turunan atas semua posisi
terhormat dalam lembaga kesultanan).

Realitas Penegakan Hukum Islam di Buton

Pada buku Tafsir Al Azhar Juz 1 dan 2, halaman 175, yang diterbitkan Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983, Hamka mengungkapkan bahwa “Di dalam negeri Kerajaan Buton telah dijadikan hukum adat merajam orang yang kedapatan berzina dengan disaksikan oleh saksi menurut ketentuan Al-Qur’an, dan telah pernah dipotong tangan orang yang mencuri. Disamping istana Raja Buton masih didapat batu hampar tempat orang menjalani hukum rajam dan potong tangan itu”

Rekomendasi

Upaya pemberantasan korupsi (pengalaman Buton) dapat dilakukan melalui pendekatan ‘pencegahan’ internalisasi Nilai Budaya Anti-Korupsi sejak dini pada generasi muda pada lingkungan keluarga dan lingkungan pendidikan (kurikulum budaya anti-korupsi).

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi juga dapat dilakukan dengan menggiatkan Gerakan/Kampanye Anti Korupsi. Hal ini guna mendorong peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi.

Orientasi pembicara yang berwawasan hukum seyogyanya juga diarahkan menggali pranata-pranata hukum dalam kebudayaan (kearifan lokal) sebagai bahan pengayaan
hukum nasional, termasuk pranata hukum yang berdimensi pemberantasan korupsi.

Materi ini disampaikan pada Seminar Nasional Forum OSIS Remaja Milenial Anti-Korupsi “ayo bangkit lawan korupsi”, Gedung Pancasila, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Sabtu, 27 Juli 2019.(dewi/adm)

Bagikan :