Politik Indentitas Pasca Pemilu 2019 Dalam Menciptakan Perdamaian dan Persatuan NKRI & Mau Dibawa Kemana Koalisi

Bagikan :

Jakarta, 1 Agustus 2019 – Hingarbingar Pemilu 2019 yang berlalu memberikan kemenangan Jokowi-Maruf terpilih sebagai Presiden 2019-2022 menjadi moment Politik Indentitas yang abu2 menjadi Politik Nasi Goreng yang dilakukan Bu Megawati sebagai ketua Umum PDI Perjuangan yang mengusung Jokowi- Maruf membuat langkah yang mengejutkan kepada Seluruh Relawan Pendukung 01 dan Pendukung 02, bahwa dari Politik tersebut menghadirkan sosok Bp Prabowo sebagai Capres dari 02 mendapatkan moment terindah untuk diundang bertemu dgn Jokowi di Kereta MRT dan berlanjut bertemu dgn bu Megawati di rumah kediaman bu Mega beberapa pekan yang lalu, semua itu menjadi teka-teki pandangan masing2 pendukung 01 dan 02 yang membinggungkan dgn kekecewaan dan dukungan dari Pertemuan yang historis tersebut pasca Pemilu 2019.

Disisi lain ada beberapa pendukung 01 ada yang kecewa dan mendukung dari seluruh pertemuan para Tokoh Nasional dan begitu juga dgn pendukung 02, yang mengalami perasaan sama. Tetapi dari hasil Renkosiliasi pertemuan tersebut yang perlu digaris bawahi untuk tidak mendukung adalah pertama para kelompok radikal yang ingin menggantikan Nilai2 Pancasila menjadi ideologi paham mereka dan kedua juga dari pihak yang tidak mendukung rekonsiliasi tersebut adalah kelompok para koruptor dgn kepentingan pribadi mereka sendiri.

Maka dari itu, hal2 tersebut harus dilemahkan dgn kekuatan rasa nasionalisme dari seluruh rakyat Indonesia untuk membasmi kekuatan kelompok tersebut dgn selalu menjiwai rasa nilai2 Pancasila untuk tidak terpengaruh dan terjebak dari paham2 ideologi yang sudah diluar Garis Nilai Pancasila seperti paham Radikal dan paham kepentingan politik busuk.

Dari Sisi Koalisi yang mau dibawah kemana setelah pasca Pemilu 2019 ini, dimana nilai Koalisi di Pemerintahan Jokowi ini ada perbedaan sedikit yaitu ada musyawarah, perimbangan, pertemuan politik lobby di lembaga manapun tapi tetap NKRI ini harga Mati dgn tidak membeda2kan suku, agama dan ras.

Dari koalisi ini agar para pemimpin partai politik tidak kemaruk jabatan khususnya posisi Kementrian dan jabatan lembaga2 negara lainnya untuk Pemerintahan Jokowi periode berikutnya sebelum pelantikan Presiden-Wakil Presiden di bulan Oktober nanti. Hanya saja, sempat ada protes dari para Partai Koalisi Pemerintahan Jokowi untuk tidak menerima partai oposisi untuk masuk dan menduduki posisi jabatan Pemerintahan berikutnya. Dikritisi juga dari para Relawan Jokowi-Maruf untuk menolak keras partai Oposisi untuk bergabung duduk di dalam Pemerintah Jokowi- Maruf 2019-2022. Karna akan menjadi duri didalam koalisi Jokowi setelah bersebrangan pasca Pemilu yang lalu. Tapi apabila Jokowi masih tetap menerima mereka (partai oposisi) maka relawan menerima apapun hak prerogatif dari Jokowi sbg Pemimpin Koalisi.

Bagikan :