Papua Dalam Selimut Korban HAM, Negara Kemana ?

Bagikan :

Mediapatriot.co.id — Jakarta — Demikian Pernyataan Oktasari Sabil selaku Ketua Umum DPP GEMURA (Gerakan Muda Nurani Rakyat) dalam siaran persnya yang diterima awak media, Senin, (19/08/2019), di Sekretariat Pusat kawasan Cempaka Putih Jakarta Pusat.

“Indonesia masih diselimuti pelanggaran HAM hingga di usia 74 tahunnya pada 17 Agustus beberapa hari yang lalu, negara belum hadir sebagai sosok Burung Garuda
dengan pakaian Pancasila dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM baik
yang bersifat pelanggaran berat masa lalu hingga hak yang bersifat Fundamental atas
setiap warga negara khususnya di bumi cendrawasih (Papua).” ujar Oktasari.

“Pada tanggal 10 November 1948,
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mulai menyepakati kesepakatan
baru dan bertempat di Paris, Perancis, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dicetuskan.
Berasal dari gebrakan pertama tersebut akhirnya sejak 1950 mulailah diperingati secara rutin setiap tahunnya sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Namun sejak bergabungnya
Papua menjadi bagian dari Nusantara dan 17 Agustus 1945 menjadi Republik Indonesia,
Papua masih belum merasakan “kemerdekaan” sebagaimana belahan Indonesia lainnya
yang juga menyatakan sikap bergabung dengan Indonesia, terlebih hingga hari ini masih
jauh dari hak hidup dan menikmati fasilitas negara sebagaimana semestinya dengan
berselimut korban HAM.” tuturnya.

Untuk itu, guna menyikapi Insiden yang terjadi di kota Malang, kota Surabaya dan kota Semarang yang
berkaitan dengan masyarakat Papua pada beberapa hari yang lalu dan berimplikasi
terjadinya diskriminasi identitas sosial dan munculnya opini pengembalian masyarakat papua ke Provinsi Papua, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Muda Nurani Rakyat DPP (GEMURA) menyatakan sikap sebagai berikut:

1. DPP GEMURA turut prihatin atas insiden tersebut yang mengakibatkan
penangkapan dan atau pengosongan Asrama Mahasiswa Papua di kota
Surabaya oleh Aparat Keamanan.
2. DPP GEMURA Mengutuk keras perilaku masyarakat Indonesia khususnya di
Media Sosial, atas diskriminasi identitas sosial masyarakat Papua yang
berdampak tidak nyamannya dalam menjalani aktifitas sehari-hari terlebih
masyarakat Papua yang tinggal diluar Provinsi Papua dan dikhawatirkan akan
terjadinya perpecahan yang meruncing antar sesama Bangsa Indonesia. Kami
mengajak untuk menjaga harmoni kehidupan dan merawat kebhinekaan dengan
semangat Pancasila dalam momen 74 tahun kemerdekaan ini dengan tidak
melakukan tindakan Inkonstitusional, seperti Persekusi, main hakim sendiri,
Rasis, Diskriminatif, Intoleran dan hal-hal lain yang dapat menyakiti hati
masyarakat Papua.
3. DPP GEMURA meminta aparat keamanan untuk tidak menjadi pelaku
kejahatan HAM, kami sangat menghargai tindakan hukum oleh aparat
keamanan sepanjang dilakukan dengan Profesional, Proporsional dan
Berkeadilan. Hindari tindakan represif yang dapat menimbulkan korban jiwa,
kegaduhan politik dan rasa nasionalisme sesama anak bangsa terlebih dalam
momen memperingati 74 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. DPP GEMURA menuntut dan mendesak Negara yang dalam hal ini Presiden
Joko Widodo untuk Hadir dalam menyelesaikan persoalan ini khususnya
tentang pelanggaran HAM berat yang masih menyelimuti Papua tanpa ada kejelasan hukum dan perlindungan hukum yang tegas dan menstabilkan
keadaan ekonomi-politik di papua. Apabila dalam waktu sesingkat-singkatnya
Presiden Joko Widodo tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut
sebagaimana yang telah disampaikan diatas, maka kami meminta kepada
Presiden Joko Widodo mempertimbangkan diri untuk dilantik kembali
menjadi presiden Republik Indonesia dan atau membentuk Tim Khusus
mempersiapkan kemandirian politik masyarakat Papua.
Demikian Pernyataan Sikap ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan
terimah kasih. (fri)

Bagikan :