Publik Ingin Jaksa Agung Berasal Dari Pejabat Karir Dan Non Partisan

Bagikan :

Mediapatriot.co.id — Jakarta — Pengamat politik DR Andi Yusran menilai pernyataan Presiden Joko Widodo yang tidak akan memilih Jaksa Agung berlatar-belakang dari partai politik seperti yang terdahulu, sesuai dengan keinginan publik.

“Karena publik menginginkan Jaksa Agung dari kalangan jaksa karir atau non partisan, bukan berasal dari parpol,” kata Yusran ketika berbincang dengan awak media, di Jakarta, Senin, (19/08/2019).

Dia menyebutkan keinginan dan harapan publik terutama untuk menghindari konflik kepentingan. “Antara penegakan hukum di satu sisi dengan kepentingan parpol membela kader-kadernya yang tersangkut kasus-kasus hukum.”

Hanya saja, kata Yusran, dalam realitasnya kelak belum dapat dipastikan. “Karena keinginan awal bisa saja tiba-tiba berubah. Dari ingin Jaksa Agung kalangan profesional berubah menjadi orang parpol,” ujar Yusran.

Disebutkannya perubahan bisa terjadi jika nilai tawar parpol vis a vis Jokowi tinggi. “Nilai tawar parpol ditentukan oleh seberapa besar peranan parpol tersebut dalam memenangkan Jokowi dalam Pilpres yang lalu”.

Oleh karena itu dia menilai dalam menetapkan kabinetnya kelak, Jokowi tetap akan mendapat banyak tekanan dari parpol koalisi, dan itu tidak terhindarkan.

“Jadi kabinet yang terbentuk nantinya adalah kabinet kompromi,” tutur Yusran seraya menilai selain posisi jaksa agung ada sejumlah kementerian idealnya memang bukan dari kalangan politisi menduduki jabatan sebagai menteri di kementerian tersebut.

Antara lain Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan/Bappenas, Menteri Perindustrian, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Pendidikan Tinggi.

“Untuk kementerian-kementerian itu menterinya seharusnya dari kalangan profesional dan ditambahkannya jika nanti Jokowi bisa membebaskan kementerian tersebut dari orang-orang parpol, maka setidaknya Jokowi telah melakukan satu terobosan dalam menata dan mereformasi birokrasi di tingkat pusat,” pungkas Direktur riset dan pusat studi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Universitas Nasional Jakarta ini. (fri)

Bagikan :