Yahdi Basma: “Perda Pertambangan Masih Menunggu Pergub Untuk Detail Persyaratannya”

Bagikan :

MANTIKULORE, PALU, SULAWESI TENGAH, mediapatriot.co.id_”Terkait peraturan daerah (Perda) pertambangan Sulawesi Tengah (Sulteng) kita masih menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) untuk detail persyaratan”, ungkap Yahdi Basma, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulteng, Minggu (01/09), melalui sambungan whatsapp.

Hal ini disampaikannya saat dimintai tanggapannya terkait keberadaan tambang emas di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulteng., yang saat ini kembali menjadi perbincangan publik.

Anggota Fraksi Nasdem ini mengungkapkan sepengetahuannya PT. BRMS (Bumi Resources Minerals Tbk) yang mengelola tambang tersebut telah memperoleh izin konstruksi selama tiga tahun, dan izin produksi selama 30 tahun, dari pemerintah sejak November 2017 untuk lokasi di Kelurahan Poboya.

Salah satu titik di lokasi tambang emas Poboya. (Foto: istimewa)

“PT BRMS pernah menyampaikan akan segera menyiapkan skema produksi emas dan tembaga melalui anak usahanya di Provinsi Gorontalo,” ungkapnya.

Lebih lanjut Yahdi mengatakan, pada medio Maret 2018 lalu, Herwin Hidayat, Direktur PT BRMS, menyampaikan bahwa mereka akan berproduksi pada akhir tahun 2019.

“Mungkin karena Bencana Pasigala, September 2018, sampai kini tidak berkabar lagi,” tuturnya.

Yahdi memaparkan produksi yang ditaksir oleh hitungan perusahaan ini sekitar 100.000 ton bijih emas per tahun pada 2019.

Kolam rendaman emas di Poboya.(foto: istimewa)

Selain itu, produksinya akan ditingkatkan menjadi 180.000 ton bijih emas per tahun 2020, selanjutnya terus ditingkatkan menjadi 600.000 ton bijih emas pada 2021-2022.

Yahdi menegaskan berdasarkan data dari uji kelayakan, proyek Poboya ini memiliki cadangan bijih sebesar 3,9 juta ton dengan sumber daya sebesar 6,7 juta ton bijih.

“Hitungan dana yang mereka butuhkan sebanyak US$ 110 juta untuk memulai produksi bijih emas dari lokasi tambang di Poboya River Reef,” tuturnya.

Sementara itu, terkait Perda Pertambangan Sulteng, Yahdi kembali menegaskan bahwasanya DPRD Provinsi Sulteng telah mengetuk palu terkait perda tersebut dimedio 2018.

Yahdi menambahkan Perda tersebut bertujuan agar negara dapat sungguh-sungguh menjadi fasilitator bagi pelaksanaan prinsip demokrasi ekonomi masyarakat, sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945.

“Jadi Perda tersebut telah diketuk palu oleh DPRD Provinsi Sulteng. Dan untuk detail persyaratannya, saat ini kami masih menunggu Pergub,” pungkasnya.(dewi/adm)

Bagikan :