KEBIJAKAN PEMERINTAH MENSTABILKAN PEMBERASAN UNTUK PETANI INDONESIA 2019

Bagikan :

Indramayu, MPI

Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI) Ketua Wawan Sugiarto S. TP Kabupaten Indramayu, mendiskusi Kebijakan Perberasan untuk Petani Indonesia, 12 September 2019 di Kawasan kampus IPB, Baranangsiang, Bogor.Menginginkan kebijakan perberasaan dalam setiap tahunnya, selalu di tetapkan, yang memuat harga dasar gabah, harga dasar beras, karena hal tersebut terkait dengan ketercukupan, kemampuan daya beli.

Serta ketahanan pangan masyarakat, ketika harga pangan tidak di atur oleh pemerintah. Maka akan terjadi disparitas harga dImana-mana yang pada akhirnya timbul gejolak sosial di masyarakat, yang akan mempengaruhi kondisi dan situasi serta stabilitas nasional.

Berdasarkan data Kementan 2019, bahwa terdapat total sekitar 84 juta jiwa petani Indonesia, sebagai pelaku yang memproduksi beras, yang terdiri dari 6,7 juta rumah tangga sebagai buruh tani tanpa lahan dan 14,3 juta rumah tangga petani yang mempunyai lahan gurem yang kepemilikannya kurang dari 0.4 Hektar.

Sedangkan dari sisi pendapatan petani dalam setiap bulannya rata-rata, kisaran 1,2 juta. Pendapatan ini masih di bawah standar kehidupan yang layak. Oleh sebab itu, harga gabah harus stabil, tidak boleh turun, sebab jika sampai diturunkan maka akan menyebabkan memperbanyak rumah tangga miskin atau prosentasi angka kemiskinan meningkat.

Ini pekerjaan rumah pemerintah, yang harus dilakukan, dengan membuat kebijakan yang kekinian dan kemandirian bagi petani, agar jangan sampai ada penurunan harga gabah di tingkat petani.

Dalam diskusi nasional tersebut, dibahas beberapa persoalan straegis yang terkait dengan kebijakan perberasan nasional, diantaranya ;

Pemerintah harus membuat kebijakan tentang budidaya pertanian yang sangat teknis dan objektif. Pengaturan tentang bibit, pupuk, obat, pola tanam, varietas serta pasca panen harus didasarkan pada kemandirian petani, tidak didasarkan dengan pola sentralitas.

Pemerintah harus membuat kebijakan tentang agraria dan potensi sumber daya air, dan akan disahkannya RUU Pertanahan menjadi UU. Dampaknya akan membuat liberalisasi pasar tanah, akan terjadi penggusuran tanah atas nama negara, ini sangat bahaya sekali, terkait keberlangsungan sektor pertanian, disamping itu penggaturan sumber daya air harus disesuai kan kondisi, keberlangsungan wawasan lingkungan hidup untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat.

Pemerintah harus membuat kebijakan tentang stabilitas harga dan ketersediaan data yang akurat. Untuk kecukupan dan ketahanan pangan nasional dibutuhkan stabilitas harga pangan di masyarakat, agar ada keseimbangan antara daya beli masyarakat dengan biaya produksi pangan.

Persoalan impor beras ini terjadi karena ketidak akuratan data tentang jumlah produksi pangan, banyak data dan sumber sehingga data tidak tepat dan akurat serta harmoni.

Kebijakan impor atau pembelian bahan pangan dari negara lain merupakan kebijakan yang kontraproduktif dengan kondisi dan situasi negara agraris, hal ini bisa ditafsirkan : Kemampuan bangsa diragukan, muncul opini Indonesia rawan pangan, menekan harga di tingkat petani, menambah amunisi lawan politik, memperbesar defisit perdagangan, mensejahterakan petani di negara lain, memperkaya importer, Terbuka celah korupsi, martabat bangsa tercederai

Mendeklarasikan berdirinya lembaga IFADS yang singkatan dari Institutte For Food and Agriculture Developmennt Study. Bertujuan sebagai lembaga yang di harapkan menjadi mitra pemerintah dalam hal pembangunan pangan dan pertanian nasional, yang didasari oleh keinginan yang luhur, keterpanggilan sebagai insan pengggiat, pemerhati dan berbekal keilmuan dan pengalaman dalam bidang pertanian dan pangan.

Dalam pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pertanian dan Perdagangan (tidak hadir), KPK (tidak hadir), Komisi IV DPRRI (tidak hadir), Perum Bulog (tidak hadir), ormas tani SPI, ormas tani WAMTI, ormas tani KRKP, ormas tani API, ormas tani KTNA, Perwakilan FAO, serta para akademisi yang berjumlah sekitar 30 orang. Sedangkan untuk delegasi daerah WAMTI, yang hadir Indramayu, Purwakarta, Pandegelang.(Deswin Nazamudin)

Bagikan :