GELAR DIALOG NELAYAN ILIR KEMARITIMAN BERSAMA KNTI DAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Bagikan :

Indramayu, MPI

Sejak berabad-abad yang lalu, tradisi pekerjaan  masyarakat Desa Ilir Parean, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu  adalah sebagai  nelayan. Masyarakat di Desa tersebut telah berhasil menghidupi keluarganya melalui jerih payahnya sebagai nelayan. Untuk itu memperjuangkan karakteristik nelayan agar lebih baik senantiasa dilakukan oleh masyarakat Desa Ilir Parean.Pada kesempatan menjelang Nadran  (sedekah laut) tahun 2019, telah digelar diskusi Kemaritiman yang menghadirkan Sekjen DPP,  Keluarga Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan BPJS Ketenagakerjaan Indramayu  dan paguyuban nelayan parean bangkit, bertempat di halaman lapangan kali Sumbermas pantai Panjiwa pada Sabtu (14/9).

Panitia Dialog Kemaritiman,  H. Wandi didampingi panitia Nadran dan pengurus Paguyuban Nelayan Parean Bangkit, saat sambutan pembukaan acara menyampaikan bahwa nelayan Desa Ilir dalam menata kehidupannya  tidak boleh cukup hanya bermodalkan tenaga dan kerja keras, karena tenaga dan kerja keras ada batasnya.

“Kita sebagai masyarakat nelayan harus memainkan pola kerja cerdas, agar kita dan masyarakat nelayan lainnya lebih sejahtera. Untuk itu diadakannya dialog Kemaritiman bertujuan memberikan pemahaman intelektual, seputar persoalan nelayan serta  sebagai cara untuk menjadikan nelayan lebih matang dalam menghadapi situasi, serta kekurangan – kekurangan yang dialami oleh masyarakat nelayan itu sendiri.

Untuk itu kita harus berfikir kedepan dalam membentuk akses serta jaringan pembangunan nelayan, baik pembangunan infrastruktur fisik atau jaringan pembangunan lainnya, seperti diadakannya   jaminan kerja dan jaminan hari tua bagi masyarakat nelayan Desa. Ilir, “ungkapnya.

Pengisi materi Dialog Kemaritiman dari Sekretaris Jenderal DPP. Keluarga Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Iing Rohimin dalam penyampaian materinya menjelaskan seputar keadaan pembangunan nelayan tradisional yang selama ini jauh dari harapan yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat.

“Setiap apapun yang dibangun, tidak akan pernah berjalan dengan baik jika pondasi yang dibutuhkan tidak siap. Artinya jika tidak ada SDM yang cukup, ekstensi yang banyak baik, persatuan dan kesatuan yang tidak jelas dari para nelayan. Maka jangan harap kondisi dan keadaan nelayan akan lebih baik, untuk itu jawaban paling rasional untuk menghadapi persoalan yang selama ini dihadapi para nelayan Desa Ilir adalah SDM dan soliditas gerakan.

Makanya saya bangga ketika ada wadah parean bangkit yang didalamnya adalah orang-orang yang mumpuni serta peduli terhadap nelayan tradisional, tinggal dukungan penuh dari para nelayan lainnya itu sendiri, “Tegasnya.

Pengisi materi kedua dari Kepala Kantor Cabang Perintis (KCP) BPJS Ketenagakerjaan, M. Imam Taufik menjelaskan seputar program BPJS Ketenagakerjaan sebagai sebuah percepatan untuk mensejahterakan dan menuntaskan kemiskinan melalui manfaat santunan dan jaminan.

“Jadi akuisisi sektor informal nelayan itu harus diperjuangkan agar suatu saat jika terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat seumur hidup atau jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti kematian pada saat kerja, maka  BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk memberikan kesejahteraan, terhadap para  nelayan.

Bisa dipastikan hak-haknya para pekerja terutama nelayan pasti akan  terlindungi, serta diterima secara utuh dalam bentuk uang santunan yang nilainya jutaan hingga puluhan juta rupiah.

Intinya ikut BPJS Ketenagakerjaan tidak akan rugi, malahan sebaliknya akan selalu untung, untuk itu masyarakat nelayan Desa Ilir harus bisa bersatu padu dan solid dalam membangun komunitasnya, agar apapun yang terjadi, para nelayan sudah siap dengan konsekuensi dan perlindungannya, ” jelasnya.

Lebih lanjut Pengurus Paguyuban Parean Bangkit melalui Divisi Kemaritiman, Jagres menghimbau agar para nelayan Desa Ilir selalu menjaga soliditas.

“Selama ini masyarakat nelayan jauh dari kata bersatu, lebih banyak berjalan secara individu, kurang advokasi dan sangat kurang bermain pada tataran birokrasi. Buktinya ketika pemerintah menyiapkan anggaran sebanyak 900 miliar rupiah, para nelayan se Indonesia hanya bisa menyerapnya sebanyak 300 miliar rupiah.

Untuk itu apabila kekuatan dan kemampuan nelayan Desa Ilir  disatukan, maka tidak menutup kemungkinan wacana mensejahterakan masyarakat nelayan Desa Ilir lebih cepat terlaksana, ” harapnya.

Pada acara dialog Kemaritiman selain dihadiri oleh KNTI, BPJS Ketenagakerjaan dan Paguyuban Nelayan Paran Bangkit, juga turut dihadiri para tokoh nelayan setempat, aktivis nelayan dan para juragan nelayan kecil Desa. Ilir Parean, serta direncanakan kedepan akan diaktifkan kembali koperasi dan pelelangan di sekitar kali Sumbermas Desa Ilir.(Deswin Nazamudin)

Bagikan :