Asalkan Perolehan Sektor Pendapatan Maksimal, Fraksi Golkar Dukung Dana Kemasyarakatan Berlanjut

Bagikan :

Kota Bekasi, MPI
Upaya untuk melanjutkan Program Dana Kemasyarakatan masih menjadi perhatian Fraksi Golkar di DPRD Kota Bekasi melalui pembahasan RAPBD Kota Bekasi 2020. Upaya ini sejalan dengan harapan tercapainya perolehan sektor pendapatan secara maksimal untuk mendukung realisasi kelanjutan pemberian dana insentif kepada pengurus lingkungan masyarakat.

Seperti diketahui sebelumnya, dana insentif kemasyarakat tersebut diberikan untuk beberapa pihak, diantaranya bagi Ketua RT sebesar Rp 1.250.000, Ketua RW (Rp1.750.000), Kader Posyandu (Rp 400 ribu),. Selain itu juga untuk pemuka umat beragama (Rp 300 ribu), pemelihara rumah ibadah (Rp 200 ribu), pengurus majelis umat beragama tingkat kecamatan (Rp 750 ribu), serta pengurus majelis umat beragama tingkat kelurahan (Rp 500 ribu).

Namun di tengah perjalanan, realisasi dari program dana kemasyarakatan ini tersendat seiring lemahnya kemampuan keuangan daerah. Akhirnya, Pemkot Bekasi menghentikan program ini untuk sementara.

Saat diajak berbincang, Ketua Fraksi Golkar di DPRD Kota Bekasi, Dariyanto, menjelaskan, dihentikannya pemberian dana insentif kemasyarakatan ini sesuai dengan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Sebenarnya, adanya rasionalisasi anggaran untuk dana insentif ini atas dasar rekomendasi dari BPK,” ujarnya mengawali perbincangan, Senin (16/9) sore.

“Langkah rasionalisasi anggaran ini bukan hanya berlaku untuk dana insentif RT dan RW saja. Hampir seluruh program di pemerintahan Kota Bekasi ikut terdampak rasionalisasi ini,” jelas Dariyanto menambahkan.

Untuk tahun 2019 ini, Dariyanto menyebut pemberian dana insentif yang direalisasikan adalah sebanyak lima bulan. “Kan dulu sudah dicairkan untuk tiga bulan, nah sisanya tinggal dua bulan lagi yang akan dibayarkan,” ulasnya.

Dalam pembahasan RAPBD Kota Bekasi tahun 2020, Dariyanto menegaskan Fraksi Golkar berharap program dana insentif kemasyarakatan tetap dapat dilanjutkan. “Makanya kami juga berharap perhatian, peram serta dan pengertian dari seluruh kalangan masyarakat dalam membantu Pemkot Bekasi terhadap perolehan pendapatan daerah, salah satunya dari hasil punasan PBB,” katanya.

Selain itu, Dariyanto juga berharap masyarakat memahami tentang program skala prioritas Pemkot Bekasi di sektor kesehatan, pendidikan dan infrastuktur yang juga perlu perhatian bersama. Tapi kami juga memprioritaskan program insentif kemasyarakatan tetap dilgulirkan di tahun 2020 mendatang,” pungkasnya. (Mul)

Bagikan :