Persoalan Masyarakat Tanjung , Pemkab Banggai Dituntut Untuk Segera Menyelesaikan

Bagikan :

LUWUK SELATAN, BANGGAI, SULAWESI TENGAH, mediapatriot.co.id_Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai dituntut untuk segera menyelesaikan persoalan yang melanda masyarakat Tanjung Sari, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk.

Hal ini diungkapkan oleh massa aksi dari Front Mahasiswa Dan Masyarakat Tanjung Bersatu yang dipimpin koordinator lapangan (Korlap) Ratno, Kamis (19/09), saat menggelar aksi unjuk rasa (unras) didepan kantor Bupati Banggai, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan.

Aksi diikuti oleh organisasi kemahasiswaan HMI, IMKK, FMTR, GMNI, BEM FISIP UML serta organisasi kemasyarakatan KPA Wilayah Sulteng, LARRA, LISAN.

Koordinator lapangan (Korlap) aksi lainnya, Soerip, menjelaskan bahwa aksi digelar guna menindak lanjuti hasil dari pertemuan masyarakat dan Pemkab Banggai dalam rapat bersama Kementerian PUPR yang pada saat itu dirinya menjadi perwakilan warga di Jakarta.

Lebih lanjut Soerip mengatakan aksi tersebut fokus kepada Bupati Banggai untuk mengeluarkan surat keputusan (SK) mengenai pengakuan hak masyarakat korban eksekusi dilahan Tanjung Sari, serta SK penerima bantuan dari dampak ekseksuksi.

Kordinator KPA Wilayah Sulteng, Noval A. Saputra, menambahkan kasus penggusuran Tanjung Sari merupakan pelanggaran HAM berat karena terorganisir dan komprehensif, berdasarkan surat penetapan Pengadilan
Negeri Luwuk nomor : 02/Pen.P.DT.G/1996/PN.Luwuk bahwa eksekusi lahan tanjung sari
dibatalkan.

Aksi yang sekian kalinya digelar ini menuntut pemenuhan hak-hak rakyat Tanjung Sari yang selama ini belum terpenuhi. Negara dalam hal ini Pemkab Banggai dinilai harus hadir dan progresif dalam memenuhi hak atas tanah
dan hak atas kesejahteraan.

Indra Janu, salah satu perwakilan warga Tanjung Sari, meminta Pemkab Banggai untuk lebih fokus menyelesaikan persoalan Tanjung Sari untuk mendapatkan hak mereka kembali, dalam hal ini bantuan rumah layak huni.

Menanggapi tuntutan massa, Bupati Banggai, DR (Cand) Ir. H. Herwin Yatim, MM, didampingi Wakil Bupati Banggai, Drs. H. Mustar Labolo, menyampaikan bahwa Pemkab Banggai selalu berpikir untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan masyarakat Tanjung Sari.

Herwin menegaskan sebagai bentuk keterbukaan Pemkab Banggai selalu mengawal persoalan ini sampai di pusat.

“Hasil terakhir yang kami dapatkan bahwa BPN sudah mendapatkan anggaran untuk mengukur lokasi kembali lahan masyarakat Tanjung Sari,” ungkap Herwin.

Herwin berharap agar masyarakat Tanjung Sari dapat bersabar menunggu hasil dari pusat.

Herwin juga menghimbau kepada perwakilan masyarakat Tanjung Sari yang diutus ke Jakarta beberapa waktu lalu agar menyampaikan hasilnya kepada masyarakat Tanjung Sari agar tak ada aksi yang digelar.

“Pemkab Banggai sudah menegaskan ke pusat dan masih menunggu hasil pengukuran dari BPN. Bila sudah ada hasil BPN, bisa kami rumuskan dan ajukan proposal ke Kementrian PU dan 2020 bantuan bisa direalisasikan dan ada persyaratan yang harus disiapkan sesuai dengan aturan yang ada,” tuturnya.

Herwin kembali menegaskan bahwa Pemkab Banggai akan mengakomodir dan mengajukan semua permintaan masyarakat Tanjung Sari, baik yang memiliki sertifikat dan yang bukan miliki alas hak yang terkena dampak eksekusi ke pusat.

“Hari selasa depan SK Bupati Banggai akan kami buat dan masyarakat Tanjung Sari dapat melihat isi surat tersebut sebelum saya tanda tangani sebagai bentuk keterbukaan Pemkab Banggai,” tandas Herwin.

Menindaklanjuti tanggapan tersebut, perwakilan massa aksi akan kembali menemui Pemkab Banggai guna melihat SK Bupati Banggai terkait tindak lanjut Penanganan masalah lahan Tanjung Sari pada Selasa (24/09) pekan depan.(dewi/adm)

Bagikan :