DESA PENYINGKIRAN LOR MENGGELAR MUSRENBANG

Bagikan :

Indramayu, MPI

Desa penyingkiran Lor, Kecamatan Centigi. Kabupaten Indramayu mengadakan acara musrenbang di balai desa, dihadir Tokoh masyarakat, Camat Centigi Rursyad Nurdin ST. M.Si, Kuwu Turnaeni . Membahas musyawarah desa (MUSdes) dalam penyusunan RKPDesa tahun 2020, Stunting( kekurangan gizi) tidak adanya perkembangan pertumbuhan anak. Rursyad Nurdin mengatakan Mengutip dari stunting yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, stunting adalah suatu kondisi yang ditandai ketika panjang atau tinggi badan anak kurang jika dibandingkan dengan umur. Atau mudahnya, stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya.Banyak yang tidak tahu kalau anak pendek adalah tanda dari adanya masalah gizi kronis pada pertumbuhan tubuh si kecil. Terlebih lagi, jika stunting dialami oleh anak yang masih di bawah usia 2 tahun. Hal ini harus segera ditangani dengan segera dan tepat.Berdasarkan Jadwal perencanaan pembangunan, saat ini adalah waktu untuk pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdesa). Musrenbang desa adalah forum ditingkat desa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (kabupaten/Kota) untuk merumuskan menggali usulan dari bawah yang akan dimasukkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD). Selain itu Musrenbang juga dilaksanakan untuk menggali usulan dalam rangka menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Keberadaan Musrenbangdesa ini sangat strategis, bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah melalui wahana musrenbang ini masyarakat desa, perwakilan masyarakat, perempuan, pemuda, kelompok sektoral seperti petani, nelayan dapat hadir untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi kemudian bersama-sama dirumuskan untuk menjadi usulan kepada pemerintah daerah yang nantinya akan dibahas kembali dalam Musrenbang tingkat kecamatan.

Musrenbang tingkat kecamatan ini untuk membahas dan menentukan skala prioritas dari usulan-usulan yang berasal dari Musrenbangdesa. Untuk masing-masing desa, perlu untuk mengawal hasil musrenbangdesa melalui delegasi musrenbang yang disepakati dan dituangkan dalam berita acara musrenbang yang merupakan salah satu output dari musrenbangdesa, selain menghasilkan usulan-usulan pembangunan desa.

Selajuntya setelah selesai musrenbang Kabupaten, Pemerintah daerah mulai menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana dokumen RKPD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yang isinya memuat kurang lebih, Masalah dan tantangan pembangunan yang dihadapi dalam 1 tahun, kemudian memuat program-program strategis yang akan dijalankan dalam rangka menjawab tantangan yang dihadapi. Secara ideal, program-program strategis yang dimuat dalam dokumen RKPD seharusnya mencerminkan apa yang menjadi hasil musrenbang tingkat desa sampai tingkat Kabupaten, akan tetapi banyak ditemui pemerintah daerah terkadang masih belum konsisten dalam menyusun program strategis, masih banyaknya kepentingan politik kelompok-kelompk tertentu dan juga kepentingan OPD dalam mendesakkan program kerja mereka sehingga hasil musrenbang menjadi banyak yang hilang.

Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusywaratan Desa untuk meyepakati hal yang bersifat strategis. Yang dimaksud dengan hal-hal yang bersifat strategis diantaranya Penataan desa, Perencanaan Desa, Kerjasama Desa, Rencana Investasi yang masuk ke Desa, Pembentukan BUMDesa, Penambahan dan pelepasan aset Desa.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa wajib menyelengarakan Musrenbang (Pasal 80, UU No.6 tahun 2014 tentang Desa). Musrenbang merupakan salah satu bentuk forum publik yang bersifat formal, yaitu ruang dan kesempatan publik untuk mengajukan/menyampaikan aspirasi dan pandangan. Selain itu juga merupakan untuk saling bertukar gagasan dan pemahaman tentang berbagai isu kebijakan yang berdampak pada kehidupannya.

Selain proses yang partisipatif, untuk menjamin efektifitas forum publik juga perlu memberikan perhatian khusus pada substansi yang didiskusikan. Dalam Musrenbang akan dibahas hasil pengkajian keadaan desa. Pasal, 20, Permendagri 114/2014 menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes), ini merupakan forum tindak lanjut dari tahapan perencanaan sebelumnya, maka peserta yang hadir dalam forum ini harus berasal dari perwakilan kelompok masyarakat yang sebelumnya terlibat dalam proses pengkajian keadaan desa. Hal ini agar peserta yang hadir dapat menyuarakan kepentingan kelompok yang diwakilinya.

Kuwu Penyingkiran Lor Tunaeni mengatakan Tugas utama peserta adalah berpartisipasi secara efektif dalam proses musyawarah sampai pengambilan keputusannya. Namun partisipasi secara aktif bukan hanya berarti pandai dan banyak bicara. Melainkan juga dituntut mendengarkan aspirasi dan pandangan orang lain serta menjaga agar musdes benar-benar menjadi forum musyawarah bersama, tegasnya.

Dalam Musyawarah desa, pemerintah desa dan berbagai komponen warga berkerjasama memikirkan cara memajukan desanya melalui program pembangunan desa. Agar pelaksanaan desa pertemuan berjalan optimal, beberapa hal yang perlu disiapkan dalam kegiatan ini Daftar potensi/aset desa, Daftar masalah kerawanan desa, Pagu Indikatif desa berikut sumbernya, Rencana prioritas kegiatan setiap bidang.

Dari musywarah desa ini akan didapatkan program atau kegiatan prioritas desa baik yang berskala desa maupun berskala kabupaten. Disamping itu juga memetakan sumber-sumber pendanaan atas prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi : Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrstruktur dan lingkungan berdasarkan kemampua tehnis dan sumberdaya lokal yang tersedia, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Keluaran dari Musyawarah desa (musdes), penyusunan rencana pembangunan desa ini antara lain, hasil review RPJMDesa, Draft Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), daftar identifikasi masalah dan gagasan/kebutuhan, daftar calon penerima manfaat yang akan menjadi sasaran kegiatan, calon pelaksana kegiatan desa dari unsur masyarakat desa, dan tim verifikasi.(Deswin Nazamudin)

Bagikan :