Riswanto Lasdin: Problematika Rencana Pengesahan RUU KUHP Terhadap Profesi Advokat

Bagikan :

PALU TIMUR, PALU, SULAWESI TENGAH, mediapatriot.co.id_Polemik rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP semakin menarik perhatian berbagai pihak. Polemik ini membuat sejumlah kalangan pemerhati, pengamat dan penegak hukum angkat bicara.

Salah satunya, Riswanto Lasdin, SH, MH, CLA, Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sulawesi Tengah (Sulteng). Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu dipahami bersama terkait RUU KUHP.

Melalui sambungan whatsapp, Senin (23/09), Riswanto mengungkapkan bahwa perubahan UU KUHP merupakan harapan dan dambaan kita semua, khususnya para penegak hukum. Hal ini dikarenakan mayoritas klausul pasal yang terkandung dalam KUHP masih menggunakan peninggalan kolonial Belanda dan tidak layak lagi diterapkan di Indonesia.

Mendasari hal tersebut, Riswanto menilai sudah saatnya untuk melakukan perubahan-perubahan pada KUHP.

“Kita perlu mengapresiasi hal tersebut. Pada dasarnya perkembangan hukum harus mengikuti perkembangan dinamika kehidupan masyarakat dalam suatu negara,” tutur putra asli Kabupaten Banggai ini.

Meskipun demikian, lanjut Riswanto, terhadap RUU KUHP yang nantinya disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, perlu dikaji secara komprehensif, tidak sekedar menyetujui dan mensahkan. Terutama terhadap pasal-pasal yang sesungguhnya memiliki potensi menghilangkan semangat dibuatnya RUU KUHP yang menjadi kebutuhan akan HAM, keadilan dan kepastian hukum.

“Hal ini harus dikaji kembali secara mendalam dengan melibatkan stakeholder yang kapabel, khususnya para penegak dan pengamat hukum. Hal ini penting. Jangan sampai yang kemudian dimentahkan lagi oleh Mahkamah Konstitusi bilamana terjadi permohonan Judicial Review,” tegasnya.

Riswanto menuturkan terkait dengan RUU KUHP yang mana terdapat beberapa ketentuan hukum yang saat ini mendapat respon negatif dan penolakan dari berbagai kalangan, perlu mendapat respon positif dari pemerintah dan DPR.

“Filosofinya adalah suatu UU dibuat harus berlandaskan adanya kebutuhan masyarakat akan hukum itu sendiri, baik terkait perlindungannya maupun sanksi. Dan yang tidak kalah penting, produk UU tersebut tidak saling bertentangan dengan UU lainnya,” tegasnya lagi.

Riswanto mencontohkan, yakni adanya pasal yang mengatur tentang kerja profesi advokat. Rumusan pasal tersebut sepatutnya tidak kontradiksi dengan pasal-pasal dalam UU nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Menurutnya, sudah seharusnya pengaturan tentang kerja Advokat diatur melalui UU Advokat. Itulah sebabnya perubahan atas UU Advokat juga perlu dilakukan dengan cepat. Apalagi saat ini banyak regulasi yang sebenarnya bertentangan dengan semangat lahirnya UU Advokat.

Riswanto menjelaskan, dipengadilan saja saat ini dapat dilihat fakta-fakta terkait pendampingan klien. Institusi penegak hukum lainnya juga bisa mendampingi klien dalam persidangan, sama seperti kerja Advokat. Ia menilai hal ini sebenarnya menjadi persoalan besar dalam penegakan hukum.

“Bagaimana mungkin institusi Kepolisian yang menetapkan tersangka kemudian melakukan pembelaan di persidangan. Rasionalitas hukumnya dimana?. Memang semangat untuk segera mensahkan RUU KUHP merupakan harapan bagi elemen bangsa. Karena kita ketahui bersama banyak pasal yang sebenarnya tidak dapat lagi diterapkan di Indonesia,” jelasnya.

Untuk itu, ia kembali mengingatkan bahwasanya RUU KUHP harus melihat kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum itu sendiri yang menjamin akan perlindungan HAM, keadilan dan kepastian hukum.

“Jangan sampai RUU KUHP yang nantinya disahkan bisa menuai masalah baru,” ucap alumni SMAN 1 Luwuk ini.

Selain itu, ia juga berharap adanya perubahan dalam UU KUHP tidak menuai permasalahan baru dalam perumusan pasal-pasalnya.

“Kita berharap adanya perubahan dalam UU KUHP. Namun rumusan-rumusan pasal juga diharapkan tidak menuai masalah baru. Kalau hal itu terjadi artinya kita mundur ke belakang lagi,” jelasnya.

Sementara itu, ia juga menghimbau agar perumusan pasal-pasal yang mengatur tentang advokat, harusnya tidak dimasukan dalam KUHP.

“Bila memang harus dipaksa untuk dimasukan, maka bukan saja penegak hukum Advokat saja yang dimasukan dalam perumusan pasal. Namun juga terhadap pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman, sebagaimna 4 pilar penegak hukum yang berlaku di negara kita. Sehingga kedudukan akan menjadi sama di hadapan hukum,” tandasnya.(dewi/adm)

Bagikan :