DESA HARUS DAPAT MENGANGGARKAN PEMBIAYAAN PROGRAM KAMPUNG KB

Bagikan :

Indramayu, MPI

Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016, Pemerintah Indramayu, Kepala Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Dra. Tri Nani Rochaeningsih, MM menggalakan program yang sekarang sedang trend dimana-mana, Kampung KB  terus tumbuh pesat. Indramayu kampung KB sudah mencapai 121 Desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Tri Nani saat bertemu media mengatakan prinsipnya Program KKBPK sejalan dengan Visi KB masyarakat Indramayu Religius, Maju, Mandiri dan sejahtera. Mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera serta mensehatkan jasmani dan rohani dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Tri Nani menambahkan Keberhasilan program KKBPK dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek pengendalian kuantitas penduduk, kedua, aspek peningkatan kualitas penduduk yang dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya.

Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat ditelusur melalui berbagi indikator yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan delapan fungsi keluarga. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.

Ketentuan Pasal 231 UU 23/2014 Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan memerintahkan pembentukan kelembagaan tertentu didaerah, lembaga tersebut dijadikan bagian dari perangkat daerah yang ada, setelah dikonsultasikan kepada menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.

Mensinegriskan program KKBPK dan mensingkronkan desa binaan dengan instansi pemerintah. Program nonfisik yang berada di desa harus dapat dibiayai oleh pemerintah desa dari anggara dana desa demi merubah sumber daya manusia didesa menjadi lebih baik

Kampung KB menjadi program inovatif yang strategis dalam mengedepankan program KKBPK secara paripurna di lapangan. Pasalnya, Kampung KB menjadi model atau miniatur pembangunan yang melibatkan seluruh sektor di masyarakat.

Kampung KB merupakan Satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK yang dilakukan secara sistemik dan sistematis.
Selain itu, manfaat Kampung KB selain bisa mengentaskan kemiskinan, juga mendekatkan pembangunan kepada masyarakat.

Intinya program ini melibatkan semua sektor pembangunan. Dengan kata lain, Kampung KB tak hanya berbicara soal membatasi ledakan penduduk, memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan.

Manfaat lain adalah membangun masyarakat berbasis keluarga, menyejahterakan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor. Pembangunan lintas sektor dan kemitraan melibatkan peran bernagai pihak seperti swasta, provider, dan pemangku kepentingan lainnya.

Integrasi lintas sektor berupa pelayanan terpadu antar sektor yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti pelayanan KB, pelayanan pembuatan akta, pembangungan jalan dan jembatan, pembuatan ktp, pendiaan buku-buku bacaan, posyandu, PAUD, P2WKSS, dll.
Meski demikian, tidak semua kampung bisa masuk program Kampung KB. Ada kriteria yaitu utama wilayah dan khusus.

Dalam hal kriteria utama, sebuah kampung harus memiliki syarat-syarat seperti jumlah keluarga miskin diatas rata-rata tingkat desa dimana Kampung/RW tersebut berada. Bagi yang membentuk setara Desa, jumlah keluarga miskin di Desa tersebut harus diatas rata-rata Kecamatan dimana Desa itu berada.

Selain itu, syarat utama lainnya adalah pencapaian KB di desa tersebut sangat rendah. Dalam hal kriteria wilayah, setiap kampung KB harus memenuhi unsur seperti berada di wilayah kumuh, kampung pesisir atau nelayan, berada di Daerah Aliran Sungai (DAS), di daerah bantaran Kereta Api, Kawasan Miskin (termasuk miskin perkotan), Terpencil, Wilayah Perbatasan, Kawasan Industri, Kawasan Wisata, Tingkat Kepadatan Penduduk Tinggi.

Sedangkan dalam hal kriteria khusus, dibutuhkan intervensi lintas sektor. Kampung KB wajib memiliki unsur antara lain pendidikan rendah dan infrastruktur kurang memadai. Untuk memenuhi kriteria tersebut, intervensi dari sektor lain sangat diperlukan.

Bagikan :