DPRD Kabupaten Deli Serdang Menyetujui Raperda Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumuh.

Bagikan :

MPI. DPRD Kabupaten Deli Serdang menyetujui Raperda ( Rancangan peraturan daerah ), Kabupaten Deli Serdang tentang pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh ditetapkan menjadi Perda ( Peraturan daerah ). di tetapkan dalam Rapat Paripurna di Gedung Paripurna DPRD Deli Serdang Lubuk Pakam Jumat 21 September 2019 .

Rapat paripurna dihadiri oleh forkopimda, Staff Ahli, para Asisten dan kepala OPD. Persetujuan ditandai dengan penanda tanganan / pengambilan keputusan bersama antara Pimpinan DPRD Deli Serdang dengan Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang.Penanda tanganan dilakukan oleh wakil Ketua DPRD Deli Serdang Timur Sitepu, Kamaruzzaman, S. Ag. dan Imran Obos, SE. dan Wakil Bupati Deli Serdang HMA Yusuf Siregar.

Wakil Bupati Deli Serdang HMA Yusuf Siregar dalam pidatonya mengatakan pembahasan Raperda ini telah dilakukan beberapa langkah dan tahapan dan diakhiri dengan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Deli Serdang pada hari ini. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sangat mengafresiasi DPRD Kabupaten Deli Serdang atas persetujuan terhadap Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan Pemukiman kumuh dengan harapan dapat diimplementasikan dengan baik dimasa yang akan datang.

Kawasan perumahan dan pemukiman di Kabupaten Deli Serdang membutuhkan adanya penanganan tersendiri agar dapat dilakukan pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru serta peningkatan kualitas terhadap kawasan kumuh yang telah ada.

Sebelum adanya Raperda ini Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah melakukan upaya upaya peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh seperti pembangunan drainase, sanitasi, air bersih, Jalan lingkungan dan Pemukiman layak huni. Dengan adanya peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan lebih maksimal karena telah memiliki landasan hukum, sehingga amanat undang undang nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan Pemukiman serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 14/ M/ 2018 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya.

[07:00, 9/28/2019] Pairin: Wakil Bupati Deli Serdang HMA Yusuf Siregar mengharapkan semoga keputusan yang diambil melalui rapat paripurna DPRD pada hari ini terhadap persetujuan Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan Pemukiman kumuh ini benar benar dapat memberi kontribusi yang berarti bagi seluruh masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

Sebelumnya Ketua Pansus Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, Zul Amri ST pada laporan nya mengatakan kondisi kumuh Dewasa ini sering dijumpai terutama pada kawasan Kota Kota besar di negara negara yang sedang berkembang. Secara umum daerah kumuh diartikan sebagai suatu kawasan pemukiman ataupun bukan kawasan permukiman yang dijadikan sebagai tempat tinggal dengan bangunan bangunan berkondisi substandar atau tidak layak dihuni oleh penduduk dengan kepadatan tinggi.

Badan Pusat Statistk ( BPS) dalam buku pedoman definisi operasional indikator MDG’S menyebut kan daerah kumuh adalah daerah dan kawasan tempat tinggal ( Hunian ) yang dihuni sekelompok orang yang menempati bangunan sementara tidak ada akses air yang aman untuk diminum, tidak ada Fasilitas sanitasi yang layak dan kondisi lingkungan yang tidak memadai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, Pemerintah Kabupaten / Kota memiliki kewenanangan untuk untuk menetapkan lokasi perumahan dan pemukiman sebagai perumahan kumuh dan Pemukiman kumuh pada tingkat Kabupaten / Kota dan mempasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh dan Pemukiman kumuh pada tingkat Kabupaten /kota

( Redaksi )

Editor:Pairin

 

Bagikan :