4 Fraksi Tolak Tandatangani Surat Rekomendasi, Ramly: “Itulah Partai Pengkhianat Rakyat”

Bagikan :

Ket Foto: Front Mahasiswa Banggai saat menggelar aksi didepan kantor DPRD Banggai

LUWUK, BANGGAI, SULAWESI TENGAH, mediapatriot.co.id_Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Luwuk, Abd Rahman Lasading, mengungkapkan bahwa empat partai yang tidak menandatangani rekomendasi terkait tuntutan Front Mahasiswa Banggai merupakan partai pengkhianat rakyat.

Hal ini disampaikan dalam orasinya usai membacakan isi dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Banggai, Senin (30/09), yang telah selama sepekan ini diperjuangkan oleh Front Mahasiswa Banggai.

Dihadapan massa aksi, Ramly, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Banggai terkait tuntutan massa hanya ditandatangani oleh tiga fraksi saja.

“Rekomendasi ini hanya ditandatangani oleh tiga dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Banggai. Padahal pada aksi sebelumnya, Jumat (27/09), 6 dari fraksi yang ada telah menyetujui tuntutan massa aksi. Olehnya itu, 4 fraksi yang tidak menandatangani rekomendasi ini merupakan partai pengkhianat rakyat,” tegasnya.

Tujuh fraksi yang ada di DPRD Banggai, yakni fraksi PDI P, Nasdem, Golkar, Gerindra, PKS, PAN, PHP (PKB, Hanura, Perindo) hanya 3 tiga fraksi yang menyetujui rekomendasi yang dikeluarkan sesuai dengan hasil rapat dengar pendapat (hearing) sebelumnya, Jumat (27/09), yakni fraksi PKS, PAN dan PHP.

Fraksi PKS diwakili oleh Samiun L. Agi dan Mursidin. Jodi Prakoso Dayanun dan H. Akmal mewakili fraksi PAN. Bahtiar Pasman (PKB) dan Hasman Balubi (Perindo) mewakili fraksi PHP.

3 fraksi lainnya, yakni fraksi PDI P, Nasdem dan Gerindra, tiada satupun anggota legislatif dari ketiga partai tersebut yang datang menindaklanjuti hasil hearing yang telah disepakati dan disetujui pada pertemuan sebelumnya.

Sedangkan fraksi Golkar yang diwakili oleh Irwanto Kulap turut menghadiri dan menemui massa aksi namun tidak menandatangani rekomendasi yang telah disepakati.

Terkait isi rekomendasi, Ramly menegaskan bahwa Front Mahasiswa Banggai akan melakukan evaluasi dan konsolidasi lagi.

“Kami sangat kecewa dengan kenyataan yang ada bahwa hanya tiga dari tujuh fraksi yamg menandatangani rekomendasi yang telah disepakati dan disetujui bersama. Untuk itu kami akan melakukan evaluasi dan konsolidasi lagi. Tak menutup kemungkinan akan adanya aksi berikutnya,” tandasnya.(dewi/adm)

Berikut isi rekomendasi

1.Mendukung sepenuhnya pembatalan l RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan,
RUU Ketenagakerjaaan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU KPK.

2.Mendukung Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi kepada Korporasi yang melakukan penyerobotan lahan di wilayah Kabupaten
Banggai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Segera memberikan desakan sanksi kepada aparat yang melakukan penembakan pada mahasiswa Kendari ketika melakukan penolakan RUU KPK pada 26 September 2019, dan desakan pencopotan pada Wiranto sebagai Menkopolhukam.

4. Segera memberikan desakan untuk menurunkan iuran BPJS.

5.Segera mmberikan desakan pada Pemkab Banggai untuk secepatnya mengeluarkan surat pengakuan atas tanah unuk masyarakat Tanjung.

6. Tolak dan hapus UU KPK (yang baru saja disahkan tanggal 17 September 2019).

7.Tolak dan hapus Pasal-Pasal yang tidak berpihak pada pekerja.

8. Tolak dan hapus pasal-pasal yang bermasalah pada UU Agraria.

Tembusan : Rekomendasi ini disampaikan kepada DPR RI, Bupati Banggai.

Bagikan :