Kapolda Sulteng Minta Maaf Dan Perintahkan Bidpropam Periksa Oknum Pelaku Perampasan Kamera

Bagikan :

LUWUK, BANGGAI, SULAWESI TENGAH, mediapatriot.co.id_Peristiwa perampasan kamera wartawan TVRI Sulawesi Tengah (Sulteng) pada saat melakukan peliputan aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa Kota Palu, Rabu (25/09), pekan lalu, mengundang protes dan keberatan para jurnalis di Kota Palu.

Bahkan mereka melalui pemrednya masing-masing mengancam untuk boikot pemberitaan tentang Kepolisian.

Menyikapi hal tersebut Kapolda Sulteng, Brigjen Pol Drs. Lukman Wahyu Hariyanto, m.Si, melalui Kabidhumas Polda Sulteng, AKBP Didik Supranoto, mengatakan keprihatinan dan permohonan maaf atas kejadian tersebut.

“Kami sangat prihatin dan atas nama Polda Sulteng kami memohon maaf baik kepada pribadi wartawan yang bersangkutan, kepada TVRI Sulteng dan lembaga yg mengayomi para jurnalis atas sikap dan perilaku oknum Briptu J sehingga menghambat tugas-tugas jurnalis,” ungkap Didik saat Coffe Morning bersama PJU Polda Sulteng, Sabtu (28/09).

Didik menegaskan bahwasanya Kapolda Sulteng telah memerintahkan Kabid Propam Polda Sulteng untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap oknum yang bersangkutan.

“Kapolda telah perintahkan Kabidpropam untuk segera periksa oknum Briptu J hari. Dan saudara Rian, selaku korban, hari Senin (30/09) juga akan dipanggil dan diperiksa Bidpropam,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan untuk menjaga agar kasus serupa tidak terulang kembali, Polda Sulteng telah mengeluarkan Surat Telegram yang berisi himbauan kepada jajaran Polda Sulteng.

Dalam himbauan tersebut ditegaskan untuk menghormati dan memberikan kesempatan kepada jurnalis melakukan peliputan karena tugas jurnalis dilindungi UU.

Selain itu, aparat kepolisian dihimbau untuk tidak menghambat atau menghalang-halangi tugas jurnalis dengan melakukan perampasan alat dan menghapus hasil liputan.

Sementara itu, tindakan menghalang-halangi tugas jurnalis merupakan perbuatan pidana dengan ancaman penjara paling lama 2 tahun dan denda paling tinggi Rp 500 juta.

“UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers ini tidak hanya diperuntukkan kepada aparat keamanan, tetapi juga kepada masyarakat umum,” tutup mantan Kapolres Kolaka ini.(dewi/adm)

Bagikan :